Ini Foto Tampang Anggota DPR yang Gelar Hajatan di Tengah PPKM Level 4, Minta Maaf Usai Dibubarkan Anak Buah Gibran Rakabuming

Fotokita.net - Seorang anggota DPR nekat menggelar acara hajatan di tengah PPKM Level 4 berlangsung. Ujungnya, dia minta maaf usai dibubarkan anak buah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Satuan Tugas Covid-19 Kota Surakarta membubarkan dan memindahkan acara pernikahan anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm, Sabtu (7/8/2021).

"Kami mengecek dan memang benar ada (resepsi). Kemudian, dilakukan mediasi agar tidak diadakan kegiatan di lokasi (hotel). Karena, menurut peraturan selama masa PPKM level 4, pernikahan hanya boleh dilaksanakan di tempat ibadah atau tempat pencatatan sipil,” kata Kasatpol PP Kota Surakarta Arif Darmawan.

Seperti diketahui, acara pernikahan anggota DPR Luluk Nur Hamdiah ini digelar di Java Terrace Kitchen, Solo. Tim satgas tiba di lokasi resepsi sekitar pukul 17.30. Saat itu, ada sekitar 100 orang yang hadir.

Pihaknya meminta penyelenggara membatalkan acara di restoran dan hotel itu. Komunikasi kedua belah pihak dicapai kesepakatan bahwa resepsi dan akad nikah dipindahkan ke kantor urusan agama setempat.

Baca Juga: PPKM Level 4 di Jakarta Diperpanjang, Warga dengan Kondisi Ini Tidak Boleh Masuk Mal, Simak Aturan Lengkapnya

Barulah seusai acara di kantor urusan agama, keluarga mempelai kembali ke hotel. Ada beberapa tamu undangan yang kebetulan juga menginap di hotel tersebut.

Tim satgas memberi kesempatan bagi mereka menggelar acara kurang dari 30 menit. Protokol kesehatan ketat juga diterapkan dengan pengawasan petugas.

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak ingin berlarut-larut dalam persoalan ini. Menurut dia, kedua mempelai telah kooperatif karena berkenan acaranya dipindahkan ke kantor urusan agama setempat.

"Kemarin, beliau sudah mau kooperatif. Kita ikuti aturan yang sudah ada saja. Kita menahan diri dulu,” kata Gibran.

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengatakan tindakan pembubaran beberapa tempat hajatan di Solo berlaku kepada siapa saja, tidak terkecuali kepada pejabat.