"Yang namanya kelas bawah melakukan perlawanan terhadap kelas atas itu membuka peluang dari jargon-jargon komunisme. Ketidakadilan itu membuka peluang jargon komunisme masuk di negara kita," ujarnya.
Karena itu Rachmawati meminta agar tidak membingkai Megawati sebagai sosok pancasilais. Pasalnya, selain keputusannya, Megawati saat menjadi Presiden ke-5 RI menandatangani amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 yang dinilainya sebagai bentuk keinginan Megawati menjalankan pemerintahan secara liberal kapitalistik, Rachmawati juga menilai kalau Megawati membiarkan kemiskinan dan ketidakadilan mengundang komunisme semakin subur di Indonesia.
"Jangan bicara Megawati tetap pancasila. Ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran dan ini buah daripada amandemen menjadi demokrasi kita liberal kapitalistik. Ini nggak sesusai dengan ajarannya bung Karno, mbok dia sadar gitu... Makanya saya bilang biang kerusuhannya itu Mega dan ini membuka peluang komunisme tumbuh subur," tandas Rachmawati ketika itu.
(*)