Benny Wenda Ngotot Bentuk Kabinet, Pimpinan Separatis NRFPB di Papua Kembali ke NKRI, Ini Alasannya

Surat itu menyatakan, pengumuman telah terkonfirmasi kepada UN, PIF, MSG, ACP, negara-negara PBB di New York, Amerika Serikat, beberapa Kedutaan Besar di Jakarta dan Jakarta Foreign Correspondence Club di Jakarta.

"Kami mengundang pemimpin dan seluruh rakyat Papua Barat, mahasiswa untuk hadir menyaksikan momen penting ini," bunyi surat yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Kepala Pemerintahan Sementara NRFPB, Yoab Syatfle.

Sementara itu, pentolan separatis Papua Barat, Benny Wenda, dan komplotannya telah mengumumkan pembentukan kabinet sebagai bagian dari pemerintahan sementara. Benny Wenda punya tujuan untuk melemahkan kekuasaan Indonesia atas wilayah Papua Barat.

Baca Juga: Sok-sokan Sandera Pilot Susi Air, Jalur Pasokan Amunisi KKB Papua Malah Dijepit TNI Polri, Gigit Jari Tak Dapat Jatah Dana Desa

Benny Wenda adalah pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Kelompok itu telah mendirikan pemerintahan sementara versi mereka sendiri pada bulan Desember tahun lalu, di mana Wenda menjadi presiden sementara. Hingga kini, Benny Wenda bersembunyi di Oxford, Inggris.

Kini, kelompok itu telah membentuk kabinet dengan 12 departemen termasuk Kementerian Urusan Luar Negeri dan Pertahanan.

Ke-12 departemen ala Benny Wenda dan komplotannya itu antara lain: Departemen Luar Negeri, Departemen Lingkungan dan Kebijakan Hijau Negara, Departemen Dalam Negeri, Departemen Hak Semua Makhluk dan Keadilan, Departemen Urusan Politik, Departemen Urusan Indonesia, Departemen Urusan Melanesia, Departemen Urusan Wanita, Departemen Sosial dan Budaya, Departemen Kepolisian, Departemen Pertahanan, dan Departemen Keuangan.

Baca Juga: Pantas KKB Papua Makin Beringas, Berikut Anggota TNI yang Dijatuhi Hukuman Penjara Seumur Hidup Karena Jual Senjata ke Kelompok Separatis

RNZI/Korol Hawkins

Benny Wenda pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang kini bersembunyi di Inggris. Kini, anggota NRFPB menyatakankembali ke NKRI.

Benda Wenda menyebutkan, departemen-departemennya bekerja di bawah tanah untuk merusak aturan Indonesia dari dalam provinsi Papua Barat.

"Kami bergerak menuju pembentukan negara baru di dalam Papua Barat berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan," kata Benny Wenda kepada Pacific Beat bagian dari ABC.net.au, Senin (3/5/2021).

"Hak semua makhluk akan menjadi inti agenda kabinet baru kami. Prioritas nomor satu kami adalah memastikan kelangsungan hidup orang-orang kami dan budaya kami serta lingkungan kami," sebutnya.