Follow Us

Dulu Bikin Terawan Panas Dingin, Kini Ribka Tjiptaning Tuding Ada Skenario Bisnis di Balik Vaksinasi: Jokowi Ini Pembisiknya Siapa?

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Kamis, 14 Januari 2021 | 08:03
Politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menolak untuk divaksin dan mempertanyakan pergantian menteri kesehatan pada momentum pengadaan vaksin Covid-19
Kompas.tv

Politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menolak untuk divaksin dan mempertanyakan pergantian menteri kesehatan pada momentum pengadaan vaksin Covid-19

Fotokita.net - Dulu bikin mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto panas dingin, kini Ribka Tjiptaning tuding ada skenario bisnis di balik vaksinasi: Jokowi ini pembisiknya siapa?

Nama Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning kembali jadi viral. Maklum, Ribka blak-blakan menolak mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

Ternyata bukan sekali ini Ribka menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah.

Pada 2015, ia pernah menyampaikan penilaiannya yang menyatakan bahwa belum ada menteri yang dapat menerjemahkan konsep yang dibawa oleh Jokowi ke dalam pemerintahan.

Selain itu, ia juga pernah mengatakan bahwa para menteri Jokowi memiliki koordinasi yang kurang dalam menyusun Peraturan Pemerintah (PP).

Baca Juga: Blak-blakan Akui Sebagai Anak PKI, Anggota DPR Ini Tolak Divaksin Covid-19, Berikut Sepak Terjangnya

Saat itu, peraturan yang disoroti adalah kebijakan baru tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

Kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa JHT baru dapat dicairkan apabila karyawan telah menjalani masa kerja selama 10 tahun.

Padahal, dalam aturan sebelumnya, masa kerja yang dipersyaratkan adalah 5 tahun. Selain JHT, di 2015 Ribka juga mengritik BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Sebelum Heboh Soal Prabowo Ogah Terima Gaji Menteri, Jenderal Purnawiran TNI Ini Sebut Tak Gunakan Upah Pertama dalam Kapasitasnya Sebagai Pembantu Jokowi

Menurut Ribka, pemerintah harus fokus pada Program Indonesia Sehat. Sebab, ia menilai masih banyak rumah sakit yang belum mau bekerja sama dengan BPJS.

Februari 2018, Ribka juga pernah melontarkan kritik kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas ketimpangan tindakan terhadap pelaku penjual kosmetik murah kelas kecil dan kelas besar.

Saat menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI periode 2009-2014, Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang kemudian disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pun menjadi pembicaraan.

Baca Juga: Gugup Suntik Jokowi Karena Alasan Ini, Ternyata Dokter Abdul Muthalib Bukan Sosok Sembarangan

Pasalnya, salah satu ayat yang mengatur tembakau sebagai zat adiktif hilang. Akibat kasus tersebut, Ribka pun dilarang memimpin rapat panitia khusus dan panitia kerja oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ribka juga sempat dihadapkan pada petisi daring yang menolaknya menjadi calon Menteri Kesehatan. Adapun alasan penolakan tersebut selain karena kasus hilangnya ayat tembakau dalam RUU Kesehatan yang disahkan, Ribka diduga terlibat dalam kasus intervensi obat infus.

Dalam kasus itu, ada anjuran kepada Kementerian Kesehatan untuk menghentikan penggunaan infus dari pabrik tertentu dan menggantinya dengan produk pabrik lain.

Baca Juga: Terima Gaji Pertama Sebagai Menkes, Dokter Terawan Bakal Lakukan Hal Ini. Apa Alasannya?

Kemudian, pada 2018, namanya kembali terseret dalam kasus ujaran kebencian oleh Alfian Tanjung karena menuding 85 persen kader PDIP adalah PKI.

Alfian menyatakan bahwa pernyataannya bersumber dari ucapan Ribka bahwa 20 juta orang Indonesia adalah kader PKI.

BPJS Kesehatan naik per tanggal 1 Januari 2020
Kompas.com

BPJS Kesehatan naik per tanggal 1 Januari 2020

Pada November 2019 Ribka pun kembali menarik perhatian saat menyampaikan kritik dalam rapat kerja antara Komisi IX bersama Menteri Kesehatan dan Direksi BPJS.

Sebuah cuplikan video yang menampilkan kritik dari salah seorang anggota Komisi IX Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menjadi viral.

Dalam video itu, Ribka menyampaikan beberapa kritik keras, terutama terkait perbedaan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dialami masyarakat Indonesia. Potongan video tersebut telah diunggah di media sosial.

Baca Juga: Siap-siap Tahun Depan Hidup Kita Bakal Tambah Merana, Maklum 3 Tarif Ini Ikut Naik Seperti Iuran BPJS Kesehatan

Salah satunya adalah Twitter, yaitu oleh akun @zakwannur. Cuplikan tersebut diunggah pada 7 November pukul 16.34 WIB. Hingga 9 November pukul 19.55 WIB, unggahan tersebut telah memperoleh 15,7 ribu retweet dan 19,5 ribu orang menyukai.

Cuplikan video berdurasi 2 menit 20 detik itu sebelumnya telah diunggah secara lengkap pada akun YouTube DPR RI pada Rabu (6/11/2019).

Versi lengkap dari potongan video Ribka Tjiptaning adalah Rapat Kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan dan RDP dengan DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang membahas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam rapat kerja itulah, Ribka menyampaikan sejumlah kritiknya.

Baca Juga: Bikin Gemetar Dokter Saat Suntik Jokowi Vaksin Covid-19, WHO Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Vaksin Sinovac Buatan China

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menjadi pembicaraan publik lantaran dengan tegas menolak untuk divaksin.

Ribka Tjiptaning lebih rela membayar denda ketimbang menjalani vaksinasi Covid-19.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Baca Juga: Tanpa Gelar Dokter, Ini Alasan Budi Gunadi Sadikin Dipilih Sebagai Menteri Kesehatan

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Baca Juga: Resmi Dicopot Jokowi, Ini 5 Blunder Mantan Menkes Terawan Saat Pandemi Covid-19 Hingga Disindir Najwa Shihab

Sementara itu, pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR akan menertibkan setiap anggota dewan yang tidak sejalan dengan dengan arahan partai.

Hal tersebut Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto menyikapi sikap Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menolak divaksin Covid-19.

Baca Juga: Sosok Budi Gunadi Sadikin Dipilih Jadi Menkes Hingga Bikin Terkejut, Sosok Ini Malah Kebanjiran Telepon dari Para Dokter

"Semua pasukan yang di luar barisan, pimpinan fraksi akan menertibkan. Dijamin tegak lurus arahan partai," ujar Bambang saat dihubungi, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Bambang menjelaskan, penertiban terhadap kader yang tidak searah dengan kebijakan partai, bukan diberikan sanksi tertulis maupun lisan, tetapi diarahkan agar satu suara.

"Tidak ada sanksi, tertib pikirannya, tertib barisannya," ucap Bambang.

Ditemui usai rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan, Ribka mengaku dimarahi Hasto.

Baca Juga: Copot 2 Jenderal TNI AD di Kabinet, Ini Makna Jaket Biru Enam Menteri Baru Jokowi

"Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya."

"Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin."

"Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal, jadi orang salah persepsi."

"Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin."

"Nah, saya partai pemerintah."

"Jadi Pak Hasto marah-marah sama saya lah."

"Tapi ya itu sih risiko ya," ujar Ribka di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Ribka menegaskan penolakannya bukan tanpa dasar.

Latar belakangnya sebagai seorang dokter menjadi alasannya.

Baca Juga: Usai Dilantik Jadi Menparekraf, Sandiaga Uno Sudah Bikin Kesalahan di Depan Publik: Ini Tidak Marahnya Sekarang, Nanti di Rumah

Dia mengatakan sebagai dokter dirinya disumpah untuk melindungi pasien.

Hal itu membuat Ribka lebih tak mudah menerima apapun terkait masalah kesehatan, termasuk soal vaksin.

"Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan."

Baca Juga: Ikuti Perintah Megawati, Begini Nasib Bansos Covid-19 Usai Risma Ditunjuk Jadi Menteri Sosial

Menekes Budi Gunadi memberikan update terbaru vaksin merah putih saat mengikuti rapat bersama DPR RI, Selasa (12/1/2021).
via Kompas.com

Menekes Budi Gunadi memberikan update terbaru vaksin merah putih saat mengikuti rapat bersama DPR RI, Selasa (12/1/2021).

"Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya."

"Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat."

Baca Juga: Siap-siap Bonus Pensiunan PNS Cair Awal Januari 2021, Gaji PNS Malah Dipotong Mulai Tahun Depan, Buat Apa?

"Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima," tegasnya.

Menurutnya, ini bukan pertama kali dirinya menolak dan tidak menerima hal yang berbau kesehatan.

Ribka mengungkap dirinya juga tak mau menandatangani vaksin flu burung saat menjabat Ketua Komisi IX DPR.

"Waktu Ketua Komisi, aku flu burung tidak terima."

Baca Juga: Nilai Korupsi Bansos Covid-19 Diduga Jauh Lebih Besar, Nama Anak Jokowi Ikut Disebut dalam Laporan Ini, Ada Jatah Buat Anak Pak Lurah?

"Saya tidak mau menandatangani Rp 493 miliar waktu Siti Fadillah," ucapnya.

Pertanyakan status Menkes

Dalam kesempatan menyampaikan penolakan divaksin, Ribka juga mempertanyakan pergantian menteri kesehatan Terawan Agus Putranto yang bersamaan dengan momentum pengadaan vaksin covid-19

"Dan kalau Menteri Kesehatan, saya ingin tahu politik kesehatan ke depannya apa. Atau … Menteri Kesehatan ini, Jokowi hanya untuk selama menangani vaksin, tidak, ‘kan?" tanya Ribka.

"Kontraknya gimana sama Jokowi. Jangan-jangan cuman ini untuk menyelesaikan vaksin aja. Si Terawan rada-rada bandel nih, kalau sama vaksin dia agak bandel,” ujarnya.

Baca Juga: Proses Vaksinasi Covid-19 Dimulai, Ridwan Kamil Ungkap Efek Samping yang Dirasakannya Usai 2 Kali Disuntik Vaksin Sinovac

Ribka heran dengan penunjukkan Budi, lantaran Budi seorang ekonom dan bankir serta berlatar belakang pendidikan fisika nuklir.

“Saya agak heran Menteri Kesehatan bukan dari dokter, padahal saya pikir-pikir, kalau secara eselon, sudah banyak nih, juga ada Prof Kadir, ada Oscar, ada Mbak Ami; di luar ada Prof Akmal, tiba-tiba yang [ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan] latar belakang ahli nuklir," katanya.

Baca Juga: Umat Beragama Diminta Tak Ragu Ikuti Vaksinasi Covid-19, Wali Kota Depok Malah Batal Jadi Orang Pertama Penerima Vaksin Corona, Ada Apa?

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin
Dok. BNPB

Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin

"Jokowi ini pembisiknya siapa, terakhir makin enggak jelas. Ntar disampein saja sama Pak Jokowi: ‘Mba Ning bilang begini’. ‘Mba Ning’, dia tahu.”

Ribka menegaskan, kritikannya ini adalah bentuk sayangnya kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca Juga: Uang Rekening Petinggi FPI Dipakai Buat Keperluan Ini, Kini Habib Rizieq Jadi Tersangka dalam 3 Kasus Berbeda

Program vaksinasi COVID sudah terang-terangan dia tolak dalam rapat itu.

Ia tidak ingin vaksin yang dianggarkan pemerintah justru jadia ladang bisnis.

“Nah, ayo (bekas) wamen-nya BUMN pasti ditaruh buat begitu, dah. Abis ini stunting, udah tau nih. Udah dipola kaya begitu kesehatannya, untuk dagang," ujarnya.

Baca Juga: Pandemi Covid-19 Makin Parah, Pengelola Wisata Air Ini Nekat Gelar Diskon Gede Hingga Bikin Gubernur Jawa Barat Murka

(*)

Editor : Bayu Dwi Mardana Kusuma

Baca Lainnya

Latest