Sebut Demo Buruh Karena Termakan Hoaks, Jokowi Meradang Pada Anak Buah: Komunikasi UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Fotokita.net - Sebut demo buruh karena termakan hoaks, Jokowi meradang pada anak buah: komunikasi UU Cipta Kerja sangat jelek.

Presiden Joko Widodo mengundang Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk berdiskusi soal Undang-Undang Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari masyarakat.

Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menyatakan akan membuka peluang untuk merevisi materi yang bermasalah dalam UU Cipta Kerja.

Baca Juga: UEA Bangga Resmikan Nama Jalan Jokowi, Kelompok Buruh Malah Beri Kado Ini Buat Presiden Usai 1 Tahun Berkuasa Lagi

Adapun peetemuan itu digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020) pukul 11.00 -12.30 WIB siang tadi.

Hadir dalam pertemuan tersebut hadir dari PP Muhammadiyah yakni Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, dan Sutrisno Raharjo yang merupakan Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah.

Baca Juga: Bukan Hanya Jokowi, 6 Tokoh Indonesia Ini Juga Jadi Nama Jalan di Luar Negeri, Siapa Saja?

Sementara Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Abdul Mu'ti menjelaskan, dalam pertemuan itu Jokowi awalnya menjelaskan secara panjang lebar terkait latar belakang, materi, dan peran strategis dalam peningkatan ekonomi di Indonesia.

Presiden juga menegaskan sikap dan pandangan terkait banyaknya kritik dari masyarakat.

Baca Juga: Omnibus Law Dorong Demo Besar Lagi, Sosok Ini Blak-blakan Ungkap UU Cipta Kerja Bisa Dibatalkan: Waktu Zaman Saya Pernah

"Terhadap kritik tersebut Presiden menegaskan posisinya yang tidak akan menerbitkan perppu, tetapi membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan merevisi materi UU Cipta Kerja yang bermasalah," kata Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020) sore.

Abdul Mu'ti menambahkan, dalam pertemuan itu Presiden juga mengakui bahwa komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat terkait UU Cipta Kerja kurang maksimal dan perlu diperbaiki.

Baca Juga: Masih Terus Dibuka, Cukup Pakai NIK KTP dan Data Diri, Cepat Daftar Banpres Rp 2,4 Juta Langsung Cek Data Penerima BLT Lewat eform.bri.co.id/bpum

ANTARA FOTO/Fauzan

Ratusan buruh berunjuk rasa di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Senin (5/10/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law dan mengancam akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi sikap Presiden dan keterbukaan berdialog dengan PP Muhammadiyah dan berbagai elemen masyarakat.

PP Muhammadiyah pun menyampaikan catatan dan masukan tertulis yang diserahkan langsung kepada Presiden.

Salah satu masukan, Haedar menuturkan, Presiden dapat menunda pelaksanaan UU Cipta Kerja sesuai peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Bukan Hanya Hotman Paris, Sosok Ini Juga Ungkap Kebaikan Omnibus Law, Tapi Kenapa Buruh Masih Gelar Demo Tolak UU Cipta Kerja?

Penundaan itu untuk menciptakan suasana yang tenang.

"Di Indonesia terdapat beberapa UU yang ditunda pelaksanaannya karena berbagai alasan misalnya kesiapan, penolakan dari masyarakat, dan sebagainya," kata Haedar.

"Terhadap masukan tersebut, Presiden menyatakan akan mengkaji dengan seksama," sambungnya.

Baca Juga: Cepat Cek Saldo ATM, Rekening Mendadak Nambah Karena 6 Bantuan Pemerintah Cair di Bulan Ini, Cicilan Hape Kamera Aman

(KOMPAS.COM/AFDHALUL IKHSAN)

Bupati Bogor Ade Yasin ambil bagian aksi unjuk rasa di tengah-tengah ribuan buruh di depan kantornya, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10/2020).

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menegur seluruh menteri dan jajarannya karena komunikasi publik yang buruk terkait omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Khusus omnibus Cipta Kerja, memang ada masukan dari banyak pihak. Kami semua ditegur presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Moeldoko menyebut, karena komunikasi publik yang buruk itulah UU Cipta Kerja mendapat penolakan dari masyarakat luas.

Bahkan, aksi unjuk rasa dari kelompok buruh dan mahasiswa masih terus digelar hingga saat ini.

Baca Juga: Cuma Modal NIK KTP, Cepat Daftar Bantuan BPUM Lewat Sini, Cek Status Penerima BLT di eform.bri.co.id

Menurut Moeldoko, para menteri kini mulai memperbaiki gaya komunikasinya di hadapan publik, khususnya saat berbicara soal UU Cipta Kerja.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat. "Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," katanya.

Baca Juga: Ucapan Hotman Paris Soal Omnibus Law Bukan Bualan, Sosok Ini Sebut Karyawan Kontrak Malah Diuntungkan UU Cipta Kerja, Berikut Penjelasannya

SonoraBangka.id / edwin

Massa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat Bangka Belitung (Babel), mahasiswa,buruh,petani kembali melakukan Aksi demo menolak terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI pada tanggal 5 Oktober lalu.Massa kali ini melakukan demo dikantor Gubernur Babel.Rabu ( 14/10/20).

Moeldoko mengakui di era di mana teknologi informasi berkembang pesat, pemerintah terkadang kewalahan menghadapi disinformasi dan hoaks di media sosial.

Tetapi, ia menegaskan, hal itu bukan sebuah alasan bagi untuk tidak berkomunikasi dengan baik. "Kami selalu membenahi diri, kita selalu ingin memperbaiki diri," ucap Moeldoko.

Baca Juga: Subsidi Gaji Gelombang 2 Cair, Begini Cara Mudah Cara Cek Daftar Penerima BLT Rp 600 Ribu, Bisa Langsung Lewat Hape

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja disebabkan oleh disinformasi dan hoaks di media sosial.

Namun sampai hari ini, naskah final UU yang disahkan pada 5 Oktober lalu itu belum bisa diakses publik di saluran resmi pemerintah maupun DPR.