Anak Buahnya Dituduh Cuma Akting Usai Kritik UU Cipta Kerja, Prabowo Subianto Ungkap Alasannya Enggan Buru-buru Komentari Omnibus Law

Fotokita.net - Anak buahnya dituduh cuma akting usai kritik UU Cipta Kerja, Prabowo Subianto ungkap alasannya lama bungkam soal Ombinus Law.

Pengesahan Undang Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR menimbulkan polemik di masyarakat.

UU tersebut dianggap beberapa kalangan merugikan para buruh.

Banyak yang kemudian penasaran bagaimana sikap Prabowo Subianto soal UU Cipta Kerja ini.

Baca Juga: Cucu Habibie Teriak Penjajahan Bangsa Sendiri, Tapi Mahasiswi Ini Malah Dicari Netizen Usai Parodikan Pancasila di Tengah Demo Omnibus Law

Pasca UU Cipta Kerja Omnibus Law disahkan DPR RI melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, buruh melakukan aksi demo buruh di mana-mana.

Sudah tiga hari, dari Selasa 6 Oktober 2020, ribuan buruh di berbagai daerah di Indonesia menggelar demo buruh.

Baca Juga: Kabar Duka dari DPR Usai Heboh UU Cipta Kerja, Anggota Fraksi Gerindra Meninggal Dunia Karena Covid-19, Ternyata Pernah Diadukan Penulis Cantik Ini

Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya penasaran dengan sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terhadap UU Cipta Kerja.

Pasalnya, Gerindra termasuk partai yang setuju dengan disahkannya UU Cipta Kerja tersebut.

Namun hal itu seolah tak sejalan dengan sikap Anggota DPR dari fraksi Gerindra, Fadli Zon, yang mengkritik UU Cipta Kerja tersebut.

Baca Juga: Sengaja Buru-buru Kuasai Isi UU Cipta Kerja Karena Uang, Hotman Paris Malah Ingatkan Buruh Penolak Omnibus Law: Hati-hati Bisa Makin Meluas

Yunarto Wijaya pun dibuat bingun dan bertanya-tanya akan sikap sang ketua umum Prabowo Subianto.

Sebelumnya, ia juga mengomentari artikel berita soal kritikan Fadli Zon terhadap UU Cipta Kerja tersebut.

Baca Juga: Terbongkar, Pakai Baju Hitam Hingga Susupi Demo UU Cipta Kerja, Ini Motif Kelompok Massa yang Sengaja Bikin Rusuh Aksi Buruh

ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) meninjau lahan yang akan dijadikan Food Estate atau lumbung pangan baru di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Pemerintah menyiapkan lumbung pangan nasional untuk mengantisipasi krisis pangan dun

Ia menyindir kritik yang disampaikan Fadli Zon itu hanya akting semata.

Sebab pada kenyataannya, partai Gerindra mendukung UU Cipta Kerja tersebut.

Dilansir T r ibunnewsBogor.com dari Kompas.com Kamis (8/10/2020), Fadli Zon menilai, UU Cipta Kerja tidak tepat sasaran dalam menjawab persoalan hambatan investasi di dalam negeri.

Baca Juga: Demo Ricuh Hingga Bakar Pos Polisi di Dekat Istana Negara, Ternyata Jokowi Malah Pergi Ke Tempat Ini, Sengaja Hindari Massa Buruh?

Mengutip data World Economic Forum (WEF), Fadli Zon memaparkan kendala utama investasi di Indonesia adalah korupsi, inefisiensi birokrasi, ketidakstabilan kebijakan, serta regulasi perpajakan.

"Tapi yang disasar omnibus law kok isu ketenagakerjaan? Bagaimana ceritanya? Jadi, antara diagnosa dengan resepnya sejak awal sudah tak nyambung," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10/2020).

Baca Juga: Dosen di Surabaya Janji Beri Nilai A, Emak-emak Ini Merengek Minta Anaknya Dikembalikan Usai Demo UU Cipta Kerja Ricuh

Menurutnya, pekerja/buruh yang saat ini dalam posisi sulit akibat dampak pandemi Covid-19 kian terpojok.

Fadli Zon berpendapat, kepentingan dan suara masyarakat dalam pembentukan UU Cipta Kerja justru terpinggirkan.

Fadli mencatat sejumlah isu yang menjadi pokok penolakan pekerja/buruh.

Baca Juga: Terkuak, Sosok Ini Disebut Sebagai Pencetus Omnibus Law UU Cipta Kerja, Tapi Jokowi Malah Blusukan Ke Sini Saat Puncak Demo Buruh

"Dalam catatan saya, ada beberapa isu yang memang mengusik rasa keadilan buruh. Misalnya, skema pesangon kepada pekerja yang di-PHK diubah dari sebelumnya 32 bulan upah, kini menjadi 25 bulan upah. Kemudian, penghapusan UMK (Upah Minimum Kabupaten) menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi)," tuturnya.

Kemudian, hak-hak pekerja yang sebelumnya dijamin dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13/2003, seperti hak istirahat panjang, uang penghargaan masa kerja, serta kesempatan untuk bekerja selama 5 hari dalam seminggu dihapus dalam UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Ramai-ramai Dijual di E-Commerce Usai Sahkan UU Cipta Kerja, Anies Baswedan Paksa Tutup Gedung DPR Karena Alasan Ini: Sudah Ketentuannya

Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020). Lokasi yang pertama ditinjau untuk menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa tersebut terletak di Desa Bentuk Jaya, Kecamatan Dadahup

"Sehingga, secara umum, omnibus law ini memang tak memberi rasa keadilan, bukan hanya buat buruh, tapi juga buat masyarakat secara umum," kata Fadli Zon.

Selain itu, Fadli Zon menilai proses pembentukan dan pengesahan UU Cipta Kerja tidak tepat waktu.

Ia mengatakan membahas RUU sepenting ini yang berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat di tengah pandemi sungguh merupakan preseden buruk bagi praktik legislasi.

Baca Juga: Ada 8 Poin Jadi Sorotan Buruh, Ternyata Begini Alasan Jokowi Tantang DPR Ketok Palu UU Cipta Kerja dalam 100 Hari

"Membahas seluruh materi yang telah disebutkan tadi dalam tempo yang singkat memang mustahil dilakukan, apalagi di tengah berbagai keterbatasan dan pembatasan semasa pandemi ini.

Sehingga, pembahasan omnibus law ini kurang memperhatikan suara dan partisipasi masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Bisa Diperintah Jokowi Sewaktu-waktu, Begini Deretan Kehebatan Pasukan Paling Elit TNI yang Jadi Kebanggaan Panglima TNI Hadi Tjahjanto: Keberhasilan Operasi Dekati 100 Persen

Ia pun khawatir pengesahan UU Cipta Kerja justru melahirkan ketidakstabilan di Tanah Air.

Berbagai penolakan masyarakat hingga aksi mogok kerja telah menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja hanya menimbulkan kegaduhan.

"Kalau terus dipaksa untuk diterapkan, ujungnya sudah pasti hanya akan merusak hubungan industrial.

Baca Juga: Mahasiswi Nekat Tenangkan Pedemo di Dekat Istana Negara, Jokowi Malah Blusukan ke Kalimantan, Buruh Meradang: Katanya Presiden dari Rakyat...

Artinya, baik buruh maupun pengusaha pada akhirnya bisa sama-sama dirugikan. Ini soal waktu saja," kata Fadli.

Fadli sendiri mengaku tidak mendapat mencegah pengesahan RUU Cipta Kerja.

Alasannya, dia bukan merupakan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, dan ia pun mengaku terkejut dengan agenda paripurna penutupan masa sidang yang dipercepat pada Senin (5/10/2020).

Baca Juga: Ridwan Kamil Tulis Surat Buat Jokowi, Komentar Menantu SBY Atas Pertanyaan Sang Gubernur Malah Banjir Respon, Begini Kronologinya

"Sebagai anggota DPR, saya termasuk yang tak dapat mencegah disahkannya UU ini. Selain bukan anggota Baleg, saya pun termasuk yang terkejut adanya pemajuan jadwal Sidang Paripurna kemarin, sekaligus mempercepat masa reses," ucapnya.

"Ini bukan apologi, tapi realitas dari konfigurasi politik yang ada. Saya mohon maaf," ujar Fadli.

Menanggapi hal itu, Yunarto Wijaya pun penasaran dengan sikap Prabowo Subianto soal UU Cipta Kerja ini.

Baca Juga: Gagal Laporkan Najwa Shihab ke Polisi dan Dewan Pers, Begini Sosok Ketua Relawan Jokowi yang Pernah Nyaleg Lewat Partai NasDem

Ia membandingkan sikap Fadli Zon dan partai Gerindra soal UU Cipta Kerja tersebut.

Fadli Zon pun mengungkapkan kritiknya, sedangkan partai Gerindra setuju dengan UU Cipta Kerja itu.

“Partai anda kenapa setuju dgn UU Cipta Kerja bang @fadlizon ?

Bagaimana sebetulnya sikap prabowo terhadap UU ini?

Hal ini pun mengundang reaksi netizen, dan mempertanyakan sikap Prabowo Subianto, calon presiden rival Jokowi, yang kini menjabat Menteri Pertahanan.

Di Twitter, netizen meminta kepada juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanyakan mengapa Partai Gerindar mendukung UU Cipta Kerja.

Melalui kolom komentar Twitter Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak, ada netizen yang mengunggah berita lama.

Isinya, Prabowo menempuh oposisi dan siap mati untuk rakyat.

Mendapat banyak pertanyaan, Dahnil Anzar Simanjuntak kemudian membalasnya.

Baca Juga: Pemicu Demo Berujung Rusuh Disebut Bukan Berasal dari Buruh dan Mahasiswa, Download PDF Isi Lengkap Omnibus Law UU Cipta Kerja Di Sini

Dia mengabarkan kesehatan Prabowo Subianto yang dalam keadaan baik-baik saja.

"Alhamdullilah beliau@prabowosehat walafiat, dan melaksanakan tugas sebagai Menhan sebagaimana mestinya," tulisnya.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan tugas dan fungsinya yaitu untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Menurutnya, tidak tepat jika ia terlalu banyak bicara. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa dirinya jarang bicara di hadapan publik selama menjabat sebagai Menhan.

Prabowo menjelaskan, sektor pertahanan pada hakikatnya adalah menjaga kedaulatan negara dari ancaman asing.

Baca Juga: Lama Bungkam Soal Omnibus Law Hingga Bikin Penasaran, Prabowo Subianto Akhirnya Mau Tanggapi UU Cipta Kerja: Saya Paham Kesulitan Buruh

Persoalannya, negara asing kerap memanfaatkan "orang dalam" untuk mencari informasi saat mengganggu kedaulatan.

"Jadi kita tidak bisa bilang, kita jaga perbatasan saja. Ini masalah security keamanan. Kerahasiaan itu sangat penting. Jadi salah kalau Menhan banyak bicara," kata Prabowo dalam sebuah video wawancara yang disebar DPP Partai Gerindra, dikutip, Selasa (13/10/2020).

Baca Juga: Ditangkap dengan Tuduhan Pelanggaran UU ITE, Ternyata Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan Pernah Dituding Miliki Akun Pembongkar Kasus Korupsi Pejabat

Prabowo mengatakan mesti berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia menuturkan dirinya akan bicara jika diperlukan.

Ia khawatir informasi rahasia negara bisa sampai ke pihak lain yang memiliki niat jahat.

"Saya tidak boleh cerita, oh kekuatan kita segini, kita akan begini, akan beli alat ini. Tidak benar itu.

Nanti orang-orang yang enggak suka sama Indonesia, yang punya niat tidak baik akan tahu. Jadi ini memang demikian. Tapi ya, pada saatnya saya akan bicara," ucapnya.

Baca Juga: Paham Isi UU Cipta Kerja Cuma dalam Sehari, Hotman Paris Tawarkan Solusi Jitu Buat Jokowi: Persingkat Itu Kalau Mau Menolong Buruh

Dia kemudian berbicara soal pentingnya keseimbangan antara menjaga keamanan dan kesejahteraan.

Prabowo berpendapat, keamanan dan kesejahteraan suatu negara harus berjalan beriringan. Tidak boleh salah satunya ditinggalkan.

Bahkan, kata Prabowo, banyak negara yang memprioritaskan keamanan. Sebab, keamanan dianggap sebagai syarat membangun kesejahteraan.

Baca Juga: Masih Ada Kesempatan Dapat BLT Rp 3,55 Juta, Cuma Daftar Online Pakai Hape Ketik NIK KTP, Simak Bocoran Jadwalnya

"Menurut saya, justru kita harus seimbang. Tapi yang pertama, ini banyak negara loh, di seluruh dunia, bahwa masalah keamanan syarat untuk kesejahteraa. Kalau tidak aman, tidak mungkin sejahtera," katanya.

Prabowo pun mencontohkan Amerika Serikat dan Singapura. AS, misalnya, menganggarkan 50 persen APBN untuk sektor pertahanan.

Kemudian, Singapura, mengalokasikan 30 persen APBN untuk sektor pertahanan. Padahal luas wilayah negara Singapura relatif kecil.

Baca Juga: Anak Buahnya Koar-koar UU Cipta Kerja, Sikap Diam Menhan Prabowo Bikin Penasaran Hingga Bikin Netizen Nekat Lakukan Ini

Prabowo bahkan menyamakannya dengan Bogor. Jumlah penduduknya pun jauh lebih sedikit dibanding Indonesia.

"Tapi mereka menilai kemerdekaan mereka, kedaulatan mereka sangat penting sehingga 30 persen APBN untuk pertahanan.

Kemudian dari produk nasional, GDP-nya itu, mereka sudah tiga persen. Kalau kita tidak sampai satu persen," tuturnya.

Baca Juga: Bikin Hati Prabowo Subianto Berbunga-bunga, Ternyata Amerika Sodorkan Dagangannya Jet Tempur F-35 Lightning II, Inikah Tujuan Asli Cabut Sang Menhan dari Daftar Hitam?

Karena itu, dia menegaskan, bahwa pertahanan negara perlu jadi perhatian. Pembangunan kesejahteraan memerlukan keamanan negara.

"Pertahanan ini syarat kesejahteraan, rakyat butuh kesejahteraan, tapi butuh juga keamanan," kata Prabowo.