Bisa Diperintah Jokowi Sewaktu-waktu, Begini Deretan Kehebatan Pasukan Paling Elit TNI yang Jadi Kebanggaan Panglima TNI Hadi Tjahjanto: Keberhasilan Operasi Dekati 100 Persen

Baca Juga: Tampak Tenang Meski Ditunjuk-tunjuk Gatot Nurmantyo, Begini Sosok Perwira TNI AD yang Rebut Kertas Orasi Pensiunan Jenderal TNI di TMP Kalibata

Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNIyang baru diresmikan dibentuk untuk memberantas aksi terorismedi dalam maupun luar negeri.

"Tugas dari Koopssus TNIadalah mengatasi aksi terorismebaik dalam maupun luar negeri yang mengancam ideologi, kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia," kata Hadi.

Hadi melanjutkan,Koopssus TNInantinya akan berkoordinasi dengan Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam upaya memberantas terorisme.

Baca Juga: Selain Hadang Gatot Nurmantyo di TMP Kalibata, Dandim Jakarta Selatan Kepergok Kamera Tegang dengan Pensiunan Jenderal Bintang 3 TNI AL, Siapa Dia?

Tribunnews.com/Gita Irawan

Pasukan Koopssus TNI diresmikan hari ini, Selasa (30/7/2019) di apangan Satpamwal Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Melansir dari Antara, pembentukan Koopssus TNImerupakan implementasi dari 11 program prioritas yang dicanangkan saat dilantik sebagai panglima TNI, yaitu pembentukan pasukan khusus trimatra.

"Pembentukan Koopssus TNIini didasari pada beberapa aturan hukum terkait tugas pokok TNI, termasuk di antaranya UU Nomor 5/2018 yang juga mengatur perlibatan TNIdalam penanggulan terorisme," katanya.

Selain itu, sejalan juga dengan Peraturan Presiden Nomor 42/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI.

Baca Juga: Gatot Nurmantyo Terus-terusan Sebut Kebangkitan PKI, Seniornya di TNI yang Kini Jadi Tangan Kanan Jokowi Akhirnya Angkat Suara

Hadi mengatakan secara tegas UU tersebut mengatur bahwa tugas TNIdalam mengatasi aksi terorismemerupakan bagian dari operasi militer selain perang.

"Oleh karenanya, perlu saya tegaskan bahwa pelibatan TNIdalam pemberantasan terorismesudah menjadi amanat UU, terutama bila dipandang sebagai tindakan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah ataupun keselamatan segenap bangsa Indonesia," kata Panglima TNI.