“Ada transaksi apa antara Pertamina dan Peruri?” ujarnya. Namun, Dahlan menyadari, Peruri memiliki anak usaha yang memiliki izin atas keamanan digital atau digital security perusahaan plat merah.
Dengan demikian, setiap BUMN yang ingin melakukan pengamanan terkait digital security perusahaan harus berhubungan dengan Peruri.
“Peruri memiliki software otentifikasi itu. Sekaligus punya izin sebagai lembaga yang memegang digital security,” kata Dahlan.
Apabila benar proyek yang dimaksud oleh Ahok ialah terkait digital security tersebut, maka Dahlan menilai Peruri memiliki hak untuk mematok biaya sebesar Rp 500 mliiar kepada Pertamina.
“Tentu Peruri merasa punya hak untuk minta harga tinggi. Pinter-pinternya Peruri berbisnis. Yang penting tidak memaksa,” tutur Dahlan.
Oleh karenanya, Dahlan menyebutkan, transaksi yang dikesali oleh Ahok, merupakan transaksi bisnis biasa.
“Hanya saja karena Peruri adalah satu-satunya pemilik izin digital security mungkin menaruh harga yang tinggi,” ucapnya.
(Kompas.com/GridPopID)