Bupati Jember Sudah Tak Diinginkan Hingga Dimakzulkan DPRD, Khofifah Indar Parawansa Akhirnya Lakukan Hal Ini Setelah Permintaannya Berkali-kali Diabaikan Faida

Berawal dari hak interpelasi

Konflik antara DPRD Jember dan Bupati Faida diawali saat DPRD Jember menggunakan hak interpelasi pada 27 Desember 2019 lalu.

Satu hari sebelum sidang digelar, Bupati Faida melayangkan surat untuk meminta sidang paripurna dijadwal ulang.

Kala itu Bupati Faida beralasan Jember berstatus KLB Hepatitis A sejak 26 Desember 2019.

Alasan lainnya adalah Faida sudah memiliki jadwal bersama masyarakat yang tak bisa ditunda hingga 31 Desember 2019.

Baca Juga: Heboh Kue Klepon Tidak Islami, Ternyata Menpan RB Tjahjo Kumolo Lebih Dulu Dicolek Soal Seragam Kopri yang Tak Lazim Ini, Netizen Dibikin Gempar

DPRD Jember menilai alasan tersebut sengaja dibuat-buat dan dianggap melecehkan dewan.

Hamim juru bicara Fraksi Partai Nasedem mengatakan Bupati Jember telah melakukan pelanggaran serius terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Ia menyebut kebijakan bupati yang mengubah Perbup KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja) tanpa mengindahkan ketentuan yang ada telah menyebabkan Jember tidak mendapatkan kuota CPNS dan P3K Tahun 2019.

Kebijakan itu juga membuat Kabupaten Jember terancam tak mendapatkan jatah kuota PNS pada tahun 2020.

Hal itu juga membuat masyarakat Jember serta tenaga honorer atau non PNS Pemkab Jember merasa dirugikan.

Baca Juga: Pantas Berani Borong Alutsista Buatan Pindad, Menhan Prabowo Ternyata Punya Anggaran Belanja Tertinggi di Kabinet Jokowi, Kini Siap Beli Armada Tempur Termahal dari Austria