Jadi Lembaga Paling Tertutup Hingga Simpan Sejuta Rahasia Negara , BIN Kembali Layani Langsung Presiden, Balik Lagi Ke Masa Orde Baru?

Fotokita.net - Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Beleid baru itu menggantikan beleid lama yaitu Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kemenko Polhukam.

Ada yang berbeda dari beleid baru itu, yakni dicoretnya Badan Intelijen Negara (BIN) dari tugas koordinasi Kemenko Polhukam.

Baca Juga: Terlanjur Viral di Media Sosial, Video Artis FTV Hana Hanifah Disebut Joget TikTok di Kantor BIN Jadi Sorotan, Akhirnya Lembaga Rahasia Negara Buka Suara

Pada Pasal 4 aturan itu disebutkan bahwa Kemenko Polhukam mengkoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kemenkumham, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, Kemenko Polhukam juga bertugas untuk menkoordinasikan Kemenpan RB, Kejaksaan Agung, TNI, Polri dan instansi lain yang dianggap perlu.

Baca Juga: Heboh Video Artis FTV Hana Hanifah Goyang TikTok di Ruangan Berlogo BIN, Pejabat Badan Intelijen Negara Buru-buru Buka Suara, Begini Fakta Sebenarnya

Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara. "BIN Langsung berada di bawah Presiden karena produk intelijen langsung dibutuhkan oleh Presiden," kata Mahfud dalam Twitter resminya, Sabtu (18/7/2020).

Hal itu pun sejurus dengan profil BIN bila dilihat pada laman resminya, yakni BIN hanya melayani single client, yaitu Presiden.

Dalam sejarahnya, organisasi intelijen negara ini sudah enam kali berganti nama.

Baca Juga: Nekat Terbitkan Surat Jalan Buat Buronan Djoko Tjandra Tanpa Koordinasi, Inilah Sepak Terjang Jenderal Polisi yang Dicopot dari Jabatannya di Bareskrim Polri