Sehabis Gembira Dapat Kabar Baik dari Jokowi, Kini Pemilik KTP Daerah yang Tinggal di Jabodetabek Dibikin Galau Gara-gara Aturan Baru Anies Baswedan

11. Industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Jumat (15/5/2020) sore mempublikasikan Pergub Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pergub yang secara umum mengatur larangan keluar masuk warga ke Ibu Kota selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 itu telah diberlakukan mulai Kamis kemarin.

Namun aturan itu menimbulkan kegalauan bagi warga yang ber-KTP non- Jabodetabek yang selama ini sudah tinggal di Jabodetabek.

Baca Juga: Bak Petir di Siang Bolong, Paranormal Kondang Ini Mendadak Ingatkan Warga Soal Modus Kejahatan yang Baru Dialaminya: Kalian Harus Hati-hati Guys

Soalnya, warga ber-KTP non-Jabodetabek tetapi selama ini tingggal di Bodetabek dilarang untuk masuk ke Jakarta.

Mereka yang tinggal di Jakarta tetapi ber-KTP daerah atau non-Bodetabek juga dilarang untuk bepergian keluar Jakarta. Dalam Pasal 4 ayat (3) pergub itu terdapat pengecualian pemberlakuan bagi warga ber-KTP Jabodetabek untuk keluar masuk Jakarta.

Danang Triatmojo/Tribunnews

Anies Baswedan Surati Jokowi Minta Agar DKI Jakarta Segera Dikaratina Alias Lockdown, Kebutuhan Dasar Warga Bakal Ditanggung Pemerintah

Begitu pula dengan warga negara asing (WNA) yang sudah memiliki KTP atau izin tinggal tetap di Jakarta. Namun, aturan ini tidak mengatur mereka yang sudah lama bekerja di kawasan Jabodetabek, tapi masih memegang KTP daerah.

Contohnya Iqbal (26), ia saat ini tinggal di Kota Tangerang. Setahun belakangan, ia harus keluar masuk wilayah Jakarta, tepatnya ke kawasan Tanah Abang untuk membeli kebutuhan barang dagangan. Iqbal masih ber-KTP Sumatra Barat.

"Saya biasa beli kain ke kawasan Tanah Abang untuk produksi rumahan di kontrakan saya," kata Iqbal.

Akan tetapi, dengan aturan teranyar dari Pemprov DKI tersebut, Iqbal yang ber-KTP Sumatera Barat dilarang masuk Jakarta karena ia tak memiliki surat keterangan dari daerah asal.