NIlai Sarat Masalah Sedari Awal, Ahli Ekonomi Muda Itu Ajak Staf Khusus Presiden Lakukan Hal Ini: Konten di YouTube Jauh Lebih Baik!

"Karena antusiasme pendaftar program Kartu Prakerja yang sangat tinggi, dan ini program baru yang melibatkan digital platform secara end to end, maka dengan segala kerendahan hati, kami berharap masyarakat bisa memaklumi atas segala kekurangan yang ada pada saat awal pembukaan pendaftaran ini," katanya.

Airlangga kembali menjelaskan, sasaran program Kartu Prakerja adalah pekerja, pencari kerja, dan pelaku usaha kecil dan mikro yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

Baca Juga: Di Tengah Zaman Susah Akibat Wabah Corona, Jangan Bertindak Gegabah. Contohnya, Pak RT yang Jadi Pesakitan di Kantor Polisi

Pemerintah juga melakukan pendataan melalui dinas-dinas ketenagakerjaan, pariwisata, koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, selain juga pada sektor-sektor yang terdampak oleh pengurangan mobilitas masyarakat seperti transportasi dan ritel

Ekonom muda Indef, Bhima Yudhistira menantang Staf Khusus Presiden sekaligus Bos Ruangguru, Adamas Belva Syah Devara untuk debat terkait dengan program kartu prakerja.

Baca Juga: Bahagia Nikahi Perempuan Indonesia, Bule Ini Langsung Lemas Ketika Identitas Asli Sang Istri Terbongkar: Saya Tertipu Selama 20 Tahun!

Tribun Jual Beli

Jokowi janjikan pendaftaran Kartu Pra Kerja akan dibuka bulan ini.

Lantas apa alasan pria yang mendapatkan gelar master dari Universitas Bradford, Inggris itu mempersoalkan program kartu prakerja?

Kepada Kompas.com, Bhima menilai konsep kartu prakerja tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Ia menilai masyarakat yang menjadi korban PHK saat ini lebih membutuhkan bantuan langsung tunai daripada pelatihan-pelatihan berbayar yang mirip konten YouTube.

Baca Juga: Sayangi Nyawa Keluarga Kita, Hentikan Kebiasaan Simpan Telur di Dalam Kulkas. Inilah Penjelasan dari Ahli

“Ada banyak masalah ya yang pertama terkait kesesuaian konsep dengan kondisi saat ini dimana kartu prakerja sama sekali tidak bisa menyelesaikan korban PHK, dan proses yang dilakukan itu seharusnya bukan pelatihan secara online tapi bantuan langsung tunai karena korban PHK itu butuh bantuan makanan dan uang tunai,” kata Bhima kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2020).