Wakil Rakyat DKI Makin Teliti, Kini Mereka Temukan Lagi Rancangan Angka yang Bikin Penasaran. Lantas, Mereka Pun Tersadar Pada Rezim Sebelum Masa Anies Baswedan

Fotokita.net - Upaya untuk kritis dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru memancing amarah dari kolega mereka di DPRD DKI Jakarta. Padahal, sejumlah pos rancangan KUA-PPAS DKI 2020 yang anggarannya di luar nalar menjadi sorotan setelah diungkap oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.

Dari situ publik menjadi kritis terhadap apa yang dikerjakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya. Publik kembali berpartisipasi dalam mencermati anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah.

Kini hal serupa pun kembali dipertanyakan oleh anggota DPRD DKI.

Mereka mempertanyakan adanya anggaran konsultan penataan kampung kumuh untuk satu RW di Jakarta yang mencapai Rp 556 juta.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/11/2019), menyebutkan, anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP) untuk satu RW senilai Rp556.112.773.

Baca Juga: Biarpun Akui Kurang Pengalaman, Politikus Muda yang Bikin Anies Baswedan Geram Ini Bilang Punya 2 Kelebihan Tersembunyi

WARTA KOTA/Angha Bhagya Nugraha

Sempat Heboh Masalah Anggaran Lem Aibon, Kini DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Cap Capai Rp 556 Juta Untuk Satu RW!

Rincian biaya langsung untuk personel Rp475.800.000 dan biaya langsung non personel Rp29.757.030.

Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD).

Menurut Yuke, Komisi D DPRD DKI Jakarta terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta terkait CAP dalam rapat KUA-PPAS, meskipun dokumen tersebut bersifat sementara dan bisa saja dilakukan perubahan.

Menurut Yuke, anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.