Jadi tidak perlu dibubarkan?
Petral adalahtrading company, tanganPertamina untuk pengadaan minyak sebagai bagian darinational supply security. Di Thailand juga ada perusahaan seperti Petral. Masalahnya, di Petral tidak ada transparansi.
Ibarat seperti akuarium, Petral adalah akuarium yang keruh. Tidak jelas berapa ikan yang berenang di dalamnya. Apa ada ikan besar yang memangsa ikan kecil. Yang akan kami rekomendasikan adalah membuat Petral ini tidak lagi menjadi keruh.
Mekanisme pembentukan harga dan performance sektor migas kita harus dibuat transparan dan diperbaiki. Posisi Petral harus dikembalikan sebagaitrading company, sebagai pelaksana, bukan penentu kebijakan.
Kebijakan pengadaan minyak dan sebagainya harus dilakukan oleh unitIntegrated Supply Chain(ISC) yang dulu pernah dibentuk di zaman Sudirman Said di Pertamina dan langsung berada di bawah kendali Dirut Pertamina. ISC ini yang menentukan pembiayaan dan sebagainya. Petral hanya menjadi pelaksana.
ISC dibekukan setelah Karen Agustiawan menjadi Direktur Utama Pertamina. Setelah itu kewenangan penuh ada pada Petral.
Akan tetapi, jika Petral susah diperbaiki, akan ditempuh cara kedua: membuat perusahaan baru.
Seorang menteri pernah bilang kendala utama reformasi migas tak lain bersumber di Istana. Anda yakin Presiden Jokowi akan memberi dukungan penuh?
Menurut perasaan pribadi saya, iya. Karena kalau tidak, Beliau tidak akan memilih orang seperti Amien Sunaryadi (mantan Wakil Ketua KPK) sebagai Kepala SKK Migas. Sudirman Said juga pilihan yang benar. Itu tercermin dari langkah pertama yang dilakukannya sebagai menteri, yakni memecat Dirjen Migas. Waktu Sudirman masih di Pertamina, ada seorang menteri sampai terus-menerus telepon ke Dirut Pertamina, menanyakan kapanSudirman dipecat dari Pertamina. Juga, Pak Jokowi kok memilih saya sebagai Ketua Tim Reformasi? Padahal saya kan liar, tidak bisa dikontrol… hahaha… (Sumber wawancara: Bareksa.com)