:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2024/02/27/majalah-bobo-edisi-terbatas-ke-3-20240227030128.jpg)
Fotokita.net - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat memang sosok yang penuh kontroversi. Sejak akhir tahun 2018 dia berulang kali menyampaikan rencana penutupan Pulau Komodo di NTT.
Penutupan itu direncanakan selama satu tahun. Alasannya untuk memperbaiki ekosistem pulau Komodo. Jumlah komodo maupun mangsa alaminya, kata Viktor, diperkirakan menyusut.
Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat berulangkali menyatakan ingin menutup Pulau Komodo selama satu tahun. Tidak hanya itu, masyarakat yang telah tinggal di sana juga rencananya akan dipindahkah. Bagaimana perkembangannya saat ini?
Ide itu bahkan kemudian berkembang menjadi pemindahan seluruh warga yang ada di Pulau Komodo. Tentu saja, ide tersebut ditentang oleh sekitar 2.000 penduduk di sana. Pekan lalu, puluhan di antaranya bahkan datang ke Jakarta untuk menggelar aksi demontrasi. Ihsan Abdul Amir adalah salah satunya.
“Saya baru dua hari yang lalu pulang dari Jakarta,” kata Ihsan.
Yang agak melegakan, menurut Ihsan adalah karena Viktor Laiskodat sejauh ini belum membuat pernyataan baru terkait polemik tersebut. Masyarakat memahami, bahwa keputusan terakhir ada di Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena itulah antisipasi mereka arahkan pada keputusan menteri, bukan langkah gubernur.
Pantai Pink di Pulau Komodo
Warga Pulau Komodo, yang jumlahnya sekitar 2.000 orang, boleh merasa lega mendengar pernyataan dari Menteri Pariwisata Kabinet Kerja, Arief Yahya. Pada hari Rabu (18/9) di Yogyakarta, Arief mengatakan Pulau Komodo tidak akan ditutup.
"Sudah ada keputusan dari tim bahwa, pertama, Pulau Komodo tidak harus ditutup. Kedua, masyarakat di sana tidak harus dipindahkan. Tetapi ini masih keputusan Tim Terpadu (Timdu) yang dipimpin oleh setingkat Dirjen. Maka masih memerlukan penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Arief.
