Bukan Main, Tim Anak Magang DPRD DKI Temukan Anggaran dengan Angka Tak Masuk Akal. Lantas, Apa Lagi yang Mereka Temukan?

Fotokita.net - Terobosan yang dilakukan oleh Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta dengan membuka kesempatan anak muda ikut bekerja bersama wakil rakyat nampaknya mulai membuahkan hasil.

Sebab, tim magang anak muda itu ikut membantu menyisir rancangan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan berhasil menemukan kejanggalan lainnya dalam sistem yang ada.

Apa saja yang berhasil temukan?

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Ima Mahdiah mengatakan sistem magang ini meniru legislator luar negeri yang membuka lowongan magang bagi anak muda untuk belajar dan mengetahui kinerja politik anggota DPRD.

Baca Juga: Unggah Rancangan Anggaran Janggal ke Media Sosial Jadi Heboh, Sebetulnya Ayah William Aditya Sarana Ingin Sang Anak Ikuti Jejaknya Tekuni Profesi Ini

"Iya seperti senator di luar negeri. Sekarang sudah ada 500 pendaftar nanti diterima 20 untuk magang. Jadi kita mau ajak mahasiswa mereka ada yang fresh graduate ada yang sudah kerja mereka cuti mereka mau sumbangsih pikiran tenaga di sini sih," ujar Ima saat ditemui di ruangannya, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Ima menyebut bahwa ini merupakan program magang pertama yang dibuka Fraksi PDI-P di DPRD DKI Jakarta.

Peserta magang akan ditempatkan di 3 bidang yaitu bidang budgeting, control, dan legislatif. Mereka akan membantu tugas yang dijalankan oleh anggota DPRD Fraksi PDI-P.

"Sebenarnya banyak anak muda yang ada beberapa yang saya interview mereka bilang kita pingin tahu pekerjaan DPRD apa, pengen tahu kerjaan Fraksi PDI-P. Jadi nanti di 3 (bidang) ini mereka akan kerja sama untuk nanti ujung-ujungnya kita ngasih info ke anggota dewan gitu. Tapi ke anggota dewan kita perlu saring lagi," jelasnya.

Magang tahap 1 ini akan berlangsung dari bulan Oktober 2019 hingga Februari 2020.

Baca Juga: Sukses Bongkar Anggaran Pemprov Bernilai Fantastis ke Publik, Anggota DPRD DKI Termuda William Aditya Sarana Sempat Tak Dapat Restu Keluarga. Apa Alasannya?

Bahkan para peserta magang akan merasakan kinerja anggota DPRD DKI ketika mengajukan dan menghitung APBD.

"Kita fokus sampai bulan Februari. Karena Januari kan anggaran terus nanti mereka cek nih ada anggaran tapi belum dibangun, katanya mau dibangun di titik ini kok enggak ada mereka bisa infoin ke kami," tutup Ima.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah menemukan sejumlah anggaran janggal dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Anggaran-anggaran janggal tersebut ditemukan Ima saat menyisir anggaran Dinas Pendidikan.

Diketahui, ia merupakan anggota Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat yang mengurusi bidang pendidikan. Ima mengatakan, pekan lalu, ia melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ia kemudian meminta data anggaran dari dinas tersebut.

"Kita masih menelusuri aku dibantu sama tim penyisir anak magang Fraksi PDI-P, nemuin hal-hal seperti contohnya pasir aku pikir ini kan bukan rehab. Di luar dari rehab ini bantuan BOP BOS itu kita telusuri," kata Ima saat ditemui di ruangannya di lantai 7, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini mengaku menemukan sejumlah anggaran janggal seperti anggaran untuk pasir senilai Rp 52,16 miliar.

Baca Juga: Bikin Heboh Gara-gara Masuk Anggaran Disdik DKI, Rupanya Lem Aibon Diimpor Keluarga Ketua Penasihat Ekonomi Jusuf Kalla dari Negara Ini

Ima bingung lantaran anggaran pasir masuk dalam Biaya Operasional Pendidikan SMP dan SMK.

"Ini pasir di situ tertulisnya untuk alat peraga sekolah. Totalnya Rp 52 miliar buat apa itu? Dia di SMKN (jurusan) bisnis manajemen. Memangnya bisnis manajemen ada pasirnya?" jelas dia. Ia mengungkapkan, anggaran pasir tersebut masuk dalam anggaran Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat.

"Jadi pasir itu adanya di koloman aja di penyediaan BOP SMPN terus ada di BOP SMK jurusan bisnis manajemen terus ada lagi di BOP SMK teknologi pengadaan pasir ini nih. Terus ada lagi di wajib belajar 12 tahun, enggak tau apa yang digunakan dari pasir," tutur dia.