Terungkap, Alasan Gubernur Maluku Nyatakan Perang Terhadap Menteri Susi Pudjiastuti

Fotokita.net - Menurut Gubernur Maluku Murad Ismail setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor. Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium dimana uji mutunya ada di daerah,” katanya.

Menurut Murad sejak diberlakukannya moratorium oleh Susi, tercatat ada 1.600 kapal ke laut Aru. Namun, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.

Baca Juga: Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti Berhasil, Tangkapan Ikan Nelayan Aceh Melimpah. Sayang, Ada yang Terlewatkan dari Kebijakan Itu...

Instagram @susipudjiastuti115

Susi Pudjiastuti

“Setiap bulannya, ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya. Murad mengatakan aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pusat sangat merugikan Maluku.

Hal itu disebabkan nelayan Maluku tidak diperbolehkan melakukan penangkapan di zona tersebut. "Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai, Ini daratan punya saya,” kata Murad.

Baca Juga: Alasan Inilah yang Menjadikan Susi Pudjiastuti Jadi Menteri Paling Berpengaruh di Jagat Twitter

KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTY

Gubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan Penjabat Sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9/2019)

Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Murad menilai kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi telah merugikan Maluku.

Baca Juga: Dalam Masa Kerja 4,5 Tahun, Menteri Susi Pudjiastuti Tangkapi Ratusan Kapal Pencuri Ikan. Salah Satunya, Kapal Ikan Buronan Interpol Ini!

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad, saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019). (Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty)