Tokoh Senior Papua Ini Bilang Bintang Kejora Adalah Bendera Budaya. Katanya, 'Mana Ada Belanda Mau Bikin Papua Merdeka. Itu Mimpi!'

Fotokita/Mahmud Zulfikar

konferensi pers Menko polhukam, Wiranto bersama sejumlah tokoh Papua di kantor Kemenko polhukan Jakarta, Jumat (30/8/2019)

Baca Juga: Jokowi Beri Titah, Akankah TNI Hukum Serdadu yang Diduga Berbuat Rasis Pada Mahasiswa Papua?

Kita bisa melihat sejarah Freeport misalnya, “PT Freeport itu, untuk melibatkan orang Papua itu sulit sekali, kalaupun waktu itu perjanjiannya dilakukan bersama pemerintah, lalu orang Papua melakukan demo yang luar biasa, lalu ada perhatian,” jelas Samuel.

Kemudian Samuel menyinggung soal Otonomi Khusus (otsus).

“UU Otsus. UU itu lahir, orang Papua harus demo, demonya sampai bentuk tim 100 ke Jakarta. Lalu kita dapat Otsus,” tambahnya.

Kemudian dia membahas rasisme terhadap mahasiswa di Surabaya.

Baca Juga: Fakta Lengkap Penangkapan Mahasiswa Papua, Cekcok Soal Pasang Bendera, Tiang Bendera Jatuh ke Tanah Hingga Makian Rasisme dari Oknum Berseragam Tentara

“Khusus kemarin di Surabaya, kita harus demo baru ada proses hukum. Padahal proses rasisme ini sudah terjadi sejak lama, itu menjadi amarah bagi orang Papua hari ini. Waktu Pak Natalius Pigai berbicara pada publik, kemudian ada pernyataan analisis. Negara tidak hadir. Justru negara hadir ketika orang Papua marah di Surabaya,” jelas Samuel yang berbicara disamping Wiranto.

KOMPAS.com/Cynthia Lova

Mahasiswa Papua Gelar Aksi Unjuk Rasa, Kibarkan Bintang Kejora dan Menari Tari Wisisi Sebagai Bentuk Protes

Baca Juga: Kisruh Papua Belum Usai, Listrik Padam dan Jaringan Komunikasi Terputus. Warga Papua Diminta Tak Mudah Terprovokasi

“Kami terus merasa terganggu dengan program-program yang tidak memberi keunggulan-keunggulan besar bagi generasi muda Papua. Dalam waktu yang bersamaan operasi militer terus terjadi di tanah Papua. Disana hampir 100% generasi Papua hari ini bapak ibu bisa lihat. Yang hari ini turun di lapangan semua anak anak muda,” tambah Samuel.

Wiranto menegaskan pemerintah akan tetap melakukan pendekatan persuasif demi menyelesaikan masalah Papua.