Fotokita.net -Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MDmengumumkan kebijakan pemerintah menyematkan teroris pada KKB Papua.
Langkah itu diambil berlandaskan Undang-undang Terorisme.
Menko Polhukam Mahfud MD sebagai konsekuensinya, iamemerintahkan aparat keamanan turun tangan.
Dia menyebut Polri dan TNI jadi pihak yang berwenang menangani KKB usai label teroris.
"Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur," tutur Mahfud pada jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (29/4/2021).
Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigadir Jenderal Eddy Hartono mengatakan penyematan label teroris guna mempersempit ruang gerak KKB.
Selain itu, kebijakan ini menambah wewenang pemerintah dalam mengatasi KKB.
"Karena mereka ini bergerak, kalau tanpa pendanaan tidak akan bisa. Dengan diblokir serta merta ini tanpa proses peradilan cepat gerakannya," kata Eddy dalam diskusi daring, Kamis (29/4/2021).
Usai pengumuman itu disampaikan, Gubernur Papua Lukas Enembe memberikan respon berbeda.
Lukas Enembe menyampaikan pendapat berbeda dengan pemerintah pusat soal penyematan label teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Lukas meminta pemerintah pusat mengubah pendekatan dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dia berharap pemerintah juga menggunakan cara-cara yang humanis.
"Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan, bukan pertukaran peluru," kata Lukas lewat keterangan tertulis, Kamis (29/4/2021).
Pendapat itu berbeda dengan keputusan pemerintah pusat. Pemerintah telah menetapkan KKB di Papua sebagai teroris.
KKB Papua
Lukas juga mendorong pemerintah pusat agar mengkaji kembali penyematan label teroris ke KKB Papua. Ia juga mendorong TNI-Polri memetakan secara detail lokasi, jumlah anggota, dan ciri-ciri KKB.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar pelabelan teroris kepada KKB tak berdampak buruk pada warga Papua.
Dia juga tak ingin ada salah tembak atau salah tangkap dalam operasi TNI-Polri.
"Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris kepada KKB," ucap Lukas.
Sebetulnya, bukan sekali ini saja Lukas Enembe menyedot perhatian Jakarta.
Baru-baru ini pun Lukas Enembe mendadak jadi perbincangan publik. Penyebabnya, bermula dari kabar deportasi Lukas Enember dari negara tetangga, Papua Nugini.
PadaRabu (31/3/2021)Gubernur Papua Lukas Enembe menyeberang ke Vanimo, Papua Nugini secara ilegal dengan menggunakan ojek di jalur "tikus" atau jalur tradisional.
Gubernur Papua, Lukas Enembe dideportasi dari Papua Nugini
Lalu pada Jumat (2/4/2021) siang, Lukas Enembe bersama kerabatnya Hendrik Abodondifu dan Eli Wenda, dengan didampingi Konsulat RI untuk Vanimo, Allen Simarmata, kembali ke Indonesia melalui PLBN Skouw, Kota Jayapura.
Konsulat RI menyebutkan Lukas Enembe berada di Papua Nugini selama dua hari tanpa sepengetahuan pihaknya.
Sementara menurut Lukas Enembe, ia ke Papua Nugini menggunakan ojek karena akan terapi syaraf.
Pihak pemerintah Papua Nugini memutuskan mendeportasi orang nomor satu se-Papua, Gubernur Lukas Enembe, lantaran tidak memiliki dokumen resmi.
Sehingga, disebut "illegal stay". Hal itu disampaikan Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Novianto Sulastono.
Dengan demikian, Lukas Enembe dan dua kerabatnya yakni Hendrik Abodondifu dan Eli Wenda pun dideportasi via Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Kota Jayapura.
"Dari pemerintah Papua Nugini yang menyatakan bahwa beliau ini illegal stay di sana, kita sebut pelintas ilegal," ujarnya di Jayapura, Jumat.
Pada prosesnya, Konsulat Jenderal RI untuk Vanimo mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP) yang hanya digunakan selama satu kali. "Jadi yang deportasi itu Pemerintah Papua Nugini," katanya.
Novianto Sulastono memastikan imigrasi akan mencari tahu perihal keberangkatan Lukas Enembe saat melintas ke Papua Nugini.
"Jam berapa dan dari mana beliau melintas tentunya akan kita dalami dan sebagai pejabat negara tentu beliau paham (aturan)," tuturnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe diarak oleh massa pendukungnya menuju kendaraan roda empat yang ditumpanginya di halaman Istana Negara, Jakarta
Sebelum peristiwa ini terjadi, nama Lukas Enembe, Gubernur Papua makin populer karena makin sering muncul di media massa pascakerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Politisi Partai Demokrat muncul terdepan membela hak-hak rakyatnya yang diduga terkena rasisme hingga menyebabkan kerusuhan di Papua.
Dia bahkan menyebut Presiden Jokowi tidak tegas soal dugaan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Jatim.
Padahal Lukas Enembe terang-terang mendukung Jokowi di Pilpres 2019 silam, saat partainya mendukung pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno.
Sebelum pemilihan, Lukas Enembe menjanjikan 3 juta suara untuk Jokowi-Ma'ruf. Janjinya terbukti, Jokowi meraup suara 3.021.713, Prabowo hanya 311.352.
Sedangkan di Papua Barat, Jokowi-Ma'ruf raup 508.997 suara Prabowo-Sandiaga: 128.732 30 suara.
Saat itu, Lukas Enembe bahkan menyebut hanya Jokowi yang memahami masalah Papua.
Gubernur Papua Lukas Enembe
Pasca-kerusuhan Papua, Lukas Enembe malah melancarkan sejumlah kritik terhadap Pemerintahan Jokowi yang didukungnya.
Politikus Partai Demokrat ini juga memberikan tanggapan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memaafkan pihak yang membuat warga Papua tersinggung. Pernyataan Jokowi tersebut dinilai tidak tegas dan belum bisa mengobati hati warga Papua.
“Mestinya Presiden segera perintahkan penegak hukumnya untuk tangkap para pelaku, karena ini bukan masalah baru, tapi sudah berulang-ulang, pemain sepak bola Papua juga sering diserang dengan rasis,” imbuhnya.
Menurut Lukas, persoalan rasisme terhadap warga Papua lebih khusus mahasiswa yang kuliah di Jawa Timur, tidak bisa diselesaikan dengan hanya minta maaf.
Proses hukum harus tetap diberlakukan bagi pelaku rasis agar kejadian serupa tidak berulang.
“Masalah rasisme terhadap masyarakat Papua tidak bisa diselesaikan dengan hanya meminta maaf. Tapi harus ada proses hukum bagi oknum-oknum pelaku, agar hal yang sama tidak terulang lagi,” kata Lukas Enembe.
Lalu siapa sosok Lukas Enembe?
Lukas Enembe merupakan Gubernur Papua dua periode, 2013-2018 dan 2018-2023. yang lahir di di Tolikara, Papua, pada 27 Juli 1967
Lukas Enembe menikah dengan Yulce W Enembe dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Astract Bona TM Enembe, Eldorado Gamael Enumbi, dan Dario Alvin Nells Isak Enembe.
Lukas Enembe pernah menjabat sebagai Bupati Puncak Jaya.
Pendidikan
Lukas Enembe mengawali pendidikannya di SD YPPGI Mamit pada 1983.
Selanjutnya ia melanjutkan sekolahnya di SMPN 1 Jayapura.
Setelah itu, sekolah ke SMAN 3 Jayapura di Sentani.
Dia lulus SMA pada 1986.
Lukas Enembe berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik dari FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado, pada 1995.
Lukas Enembe sempat belajar di The Christian Leadership & Secound Leanguestic, Cornerstone College, Australia, pada 2001.
Karier
Lukas Enembe mengawali karier sebagai CPNS hingga PNS di Kantor Sospol Kabupaten Merauke.
Beberapa waktu berselang, Lukas Enembe mulai berkarier di politik.
Lukas Enembe terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, mendampingi Eliezer Renmaur pada 2001
Kemudian, Lukas Enembe berhasil menjadi Bupati Puncak Jaya pada usia 40 tahun.
Lukas Enembe maju menjadi calon Gubernur Papua pada 2013
Lukas Enembe dan Klemen Tinal terpilih dan resmi memimpin Papua untuk periode 2013-2018
Setelah menjabat selama lima tahun, Lukas Enembe dan Klemen Tinal kembali berpasangan untuk maju dalam Pilkada.
Untuk kedua kalinya, pasangan ini mempimpin Papua dengan meraih 1.939.539 suara atau 67,54 persen suara.
Lukas Enembe kembali menjabat sebagai Gubernur Papua untuk masa jabatan 2018-2023.
(*)