Fotokita.net - Kabinet Jokowi dihantam isu korupsi, 2 pejabat negara ini malah saling balas cuitan panas, dipicu acara Habib Rizieq.
Menumbuhkan rasa malu dalam menikmati hasil korupsi dinilai menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya perbuatan korupsi.
Di samping itu, juga pentingnya upaya pencegahan secara terus-menerus agar upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan berjalan dengan baik.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ( Hakordia) 2020 yang dilangsungkan secara virtual, Rabu (16/12/2020).
Peringatan Hakordia tahun ini mengusung tema "Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Antikorupsi".
"Mengembangkan budaya antikorupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi," kata Jokowi dalam sambutannya. Jokowi menuturkan, pendidikan antikorupsi juga harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang antikorupsi.
Kendati demikian, ia menegaskan, perbaikan sistem juga menjadi kunci utama untuk menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
Semua lembaga pemerintah, kata Jokowi, harus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menyederhanakan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisasi peluang korupsi.
Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi di sektor perizinan dan layanan publik untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi.
"Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas," kata dia. Ketua KPK Firli Bahuri pun menyampaikan hal senada.
Menurut dia, perlu ada kesadaran penuh dari semua pihak agar korupsi tidak lagi menjadi budaya.
"Melalui momentum peringatan Hakordia tahun 2020, mari kita bangun kesadaran penuh dan tekad kuat segenap anak bangsa dan kita perlu kerelaan yang luar biasa dari seluruh elemen bangsa agar korupsi tidak lagi dianggap sebagai budaya," kata Firli.
Firli menuturkan, semua pihak semestinya menjadikan korupsi sebagai bahaya laten yang dapat mengganggu terwujudnya tujuan negara.
Untuk aparat penegak hukum, Presiden mengingatkan, orientasi dalam pengawasan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.
"Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi," kata dia.
Jokowi berharap, langkah-langkah sistematis yang berjalan dari hulu sampai hilir dapat lebih efektif dalam memberantas korupsi.
Firli pun tak menampik hal tersebut. Menurut dia, KPK ingin memperluas keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi nilai-nilai antikorupsi untuk meningkatkan pemahaman dalam gerakan pencegahan korupsi.
"Sehingga, diharapkan budaya antikorupsi akan tumbuh kembang di seluruh elemen masyarakat dan segenap anak bangsa," ujar dia.
Menanggapi pernyataan Jokowi, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang justru menjadi salah satu sosok yang melemahkan pemberantasan korupsi.
"ICW ingin mengingatkan bahwa salah satu pihak yang paling berjasa memadamkan harapan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Presiden sendiri," kata Kurnia.
Menurut dia, pelemahan pemberantasan korupsi terlihat ketika Jokowi meloloskan pimpinan KPK yang sebelumnya telah melanggar etik, kemudian diikuti dengan perubahan Undang-Undang KPK.
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di acara Rakernas III PDI-P di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018).
Kurnia mengatakan, dampak dari dua kejadian itu tampak saat Ketua KPK Firli Bahuri kembali terbukti melanggar etik serta revisi UU KPK yang diklaim memperkuat KPK, justru memperburuk situasi internal KPK.
"Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya gelombang masif pegawai KPK yang mengundurkan diri, jumlah penindakan merosot tajam, dan fungsi pengawasan yang tidak efisien melalui Dewan Pengawas," kata Kurnia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terlibat saling balas cuitan di Twitter pada Rabu (16/12/2020) malam.
Mahfud dan Ridwan Kamil mempunyai perbedaan pandangan mengenai kasus pelanggaran protokol kesehatan pimpinan Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab.
Silang sengkarut ini berawal dari pendapat Kang Emil, sapaan karib Ridwan Kamil, usai dimintai keterangan di Mapolda Jawa Barat dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan Rizieq di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
Ia beranggapan bahwa pernyataan Mahfud menjadi awal dari rentetan kekisruhan Rizieq. Tepatnya, ketika Mahfud mengumumkan kepulangan Rizieq ke Tanah Air pada 5 November 2020.
Pengumuman ini dilakukan Mahfud melalui kanal Youtube Kemenko Polhukam RI, empat hari menjelang kepulangan Rizieq yang disambut ribuan simpatisannya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada 9 November 2020.
"Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan," kata Emil seusai dimintai keterangan di Mapolda Jawa Barat, Rabu (16/12/2020).
"Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya," tambah Emil.
Emil menganggap, seharusnya pemeriksaan tidak hanya menyasar dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, melainkan juga Mahfud semestinya diperiksa.
Tak tanggung-tanggung, Emil bahkan meminta Mahfud bertanggung jawab atas semua kekisruhan Rizieq.
"Jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," ucap Emil.
Opini Emil ini memantik Mahfud untuk angkat bicara. Ia pun membubuhkan cuitan melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd pada Rabu (16/12/2020) malam. Mahfud menyatakan siap bertanggung jawab atas tuduhan sebagai "biang" kekisruhan ini.
"Siap, Kang RK (Ridwan Kamil), saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS (Rizieq Shihab) diizinkan pulang ke Indonesia," ujar Mahfud dikutip dari akun Twitter-nya.
"Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," sambung Mahfud dalam cuitannya.
Dalam cuitan lainnya, Mahfud memperlihatkan link dari kanal Youtube Kemenko Polhukam RI.
Link ini berisi video pengumumannya menjelang kepulangan Rizieq. Mahfud mengatakan, bahwa dalam pengumuman itu terdapat syarat yang wajib dipenuhi Rizieq.
Antara lain, syarat ketertiban dan mematuhi protokol kesehatan. Di samping itu, kepulangan Rizieq ke Indonesia merupakan hak yang harus dilindungi negara.
"Di mana salahnya? Dia, kan, tak bisa dilarang pulang dan diskresi penjemputannya harus diantar sampai rumah. Sesudah diantar sampai rumah, ya, selesai," kata Mahfud.
Pembelaan Mahfud ini sontak mengundang perhatian Emil. Mantan Wali Kota Bandung ini pun membalas cuitan Mahfud. Emil mempertanyakan tanggung jawab pemerintah pusat dalam kasus ini.
Menurutnya, pemerintah daerah dan pusat semestinya mempunyai tanggung jawab bersama terkait kasus Rizieq.
"Siap Pak Mahfud. Pusat-daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di bandara yang sangat masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggungjawab. Mohon maaf jika tidak berkenan," tulis Emil.
Dalam cuitan lainnya, Emil mengingatkan Rizieq dan pimpinan masyarakat, bahwa keberhasilan menghadapi Covid-19 bukan semata-mata karena peran pemerintah.
"Pesan saya untuk HRS & para pemimpin masyarakat, keberhasilan atas Covid ini harus dua arah, tidak semata pemerintah," kata Emil.
Pesan saya utk HRS & para pemimpin masy, keberhasilan atasi covid ini hrs dua arah, tdk semata pemerintah. Ayo produktif tapi taat prokes. Kasihan nakes tni polri. Harus ada ketaatan. "Ati’ullaha wa ati’ur rasula wa ulil amri minkum"-Taatlah kepadaNya, rasul & pemimpin diantaramu"Ayo produktif tapi taat prokes (protokol kesehatan). Kasihan tenaga kesehatan, TNI, Polri. Harus ada ketaatan. "Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minum"-Taatlah kepada-Nya, rasul & pemimpin di antaramu," sambung Emil.— ridwan kamil (@ridwankamil) December 16, 2020
(Kompas.com)