Fotokita.net -Disebut lebih baik dibubarkan karena rusak persatuan, FPI meradang hingga minta TNI fokus bubarkan organisasi ini: itu jelas teroris.
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga mantan Koordinator KontraS Haris Azhar diserang netizen dengan beragam komentar pro dan kontra di media sosial Twitter, Sabtu (21/11/2020).
Sebelumnya Haris Azhar menanggapi pernyataan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang memerintahkan prajuritnya untuk mencopot spanduk dan baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) di seluruh Jakarta.
Tanggapan Haris Azhar yang dimuat situs berita online nasional terkemuka nasional VIVA berjudul "Haris Azhar Sindir Pangdam: Habib Rizieq Tak Menyulut Perang" itu langsung mendapat tanggapan netizen.
Beragam komentar pro dan kontra netizen pun bermunculan di akun twitter @haris_azhar.
"Pernyataan Haris Azhar ini terlalu dangkal dan cetek kasihan ilmu dan pengalaman nya selama ini dia dapat," tulis akun twitter @IngotSitorus1.
Namun sejumlah komentar netizen yang menyoroti Haris Azhar soal pernyataan Pangdam Jaya, sebagiannya menjadi tidak fokus.
Netizen akhirnya berpindah fokus, membahas soal Haris Azhar mengurusi penyerobotan tanah di Cakung.
Pasalnya, banyak pula netizen yang tahu "borok" Haris Azhar kini menjadi kuasa hukum Benny Simon Tabalujan, buronan Polda Metro Jaya dalam kasus penyerobotan tanah di Cakung, Jakarta Timur.
"Oh ternyata @haris_azhar penipu juga ya? Memang ga ada yg beres semuanya!" tulis pemilik akun twitter @DuniaSurga7.
"Omongannya selama ini berbalik fakta. Nyari duitnya ternyata begini,' tulis pemiik akun @ojeckerz.
"sebel bgt ama ini orang. Klo ngomong sok paling bela kepentingan rakyat kecil. Tp duit mafia di telen jg," tulis pemilik akun @grimcool.

:quality(100)/photo/2019/06/19/2873084707.jpg)
Haris Azhar (Foto: Kompas.com / Nabilla Tashandra)
Berlebihan
Sebelumnya Haris Azhar menilai pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang memerintahkan prajuritnya untuk mencopot spanduk dan baliho Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) di seluruh Jakarta merupakan sikap berlebihan.
Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation itu, menjelaskan penertiban spanduk dan baliho adalah masalah ketertiban umum.
"Wewenang dan tugasnya Satpol PP, ya masa sampai tentara yang mengerjakan," kata Haris dalam keterangannya diterima VIVA, Sabtu, 21 November 2020.
Haris lebih jauh menuturkan, penurunan baliho boleh dilakukan oleh Satpol PP.
Namun itu jika ditemukan kesalahan prosedur, seperti tulisan di dalam baliho, terdapat kandungan pelanggaran hukum, dan atau di lokasi yang salah.
Namun, bila penurunan baliho dilakukan oleh TNI, berarti ada poster atau spanduk yang punya kaitan dengan perang.
"Berarti ini serius terhadap Riziq Shihab. Tapi saya tidak yakin RS bisa mengakibatkan atau menyulut perang.
"Wong perang antarnegara saja ada mediasi dan diplomasi kok.
"Atau, jika TNI turun tangan, ada ancaman lain selain perang, terorisme, bencana dan lainnya.
"Akan tetapi jika RS punya kandungan terorisme, bencana dan lainnya kan masih ada otoritas lain.
"Atau, memang institusi lain sudah tidak bisa bekerja sehingga harus TNI yang kerjakan,” kata Haris.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta fokus membubarkan Organisasi Papua Merdeka (OPM), dibanding mengancam keberadaan Front Pembela Islam (FPI).
Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar mengklaim, selama ini FPI selalu bertindak berdasarkan hukum.
"Itu OPM yang jelas teroris, menyerang aparat dan masyarakat aja bertahun-tahun tidak dibubarin."
"OPM lebih urgen dibubarkan, kemarin menyerang masyarakat sipil hingga menewaskan dua orang," papar Aziz saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/12/2020).
Menurut Aziz, TNI lebih baik fokus membubarkan OPM yang keberadaanya jelas merugikan masyarakat, apalagi pasukan elitenya berbiaya mahal dan dibiayai dari pajak masyarakat.
"Harus segera dikerahkan ke sana mendesak, rakyat bayar pajak untuk melindungi mereka dari serangan teroris bersenjata, antara lain OPM."
"Bukan untuk urus baliho dan FPI yang jelas banyak kontribusi untuk umat, jangan kecewakan harapan rakyat," papar Aziz.
Kabar terkini, Kelompok kriminal bersenjata ( KKB) diduga menembak dua warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua, Jumat (20/11/2020).
Motif penembakan tersebut diduga bentuk intimidasi KKB. "Dari informasi yang beredar dan analisa sementara, pelaku penembakan diduga KKB.
Aksi brutal KKB ini bermotif intimidasi kepada masyarakat karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat," kataKepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa,dalam keterangan tertulisnya, Jumat malam.
Kedua korban penembakan yakni Amanus Murib dalam kondisi kritis. Sementara Atanius Murib meninggal dunia.
Peristiwa itu terjadi di Distrik Sinak menuju Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kedua korban sempat dilarikan ke Puskesmas Ilaga oleh masyarakat sekitar tempat kejadian.
Namun, nyawa Atanius Murib tidak dapat tertolong karena terlalu banyak mengeluarkan darah.
"Korban meninggal dunia dengan luka parah sempat ditangani oleh petugas puskesmas, namun nyawanya tidak tertolong karena terlalu banyak mengeluarkan darah," ujar Suriastawa.
Aksi KKB kepada warga asli Papua ini disinyalir sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan menuduh aparat keamanan sebagai pelakunya.
"Motif pemutarbalikan fakta dan playing victim melalui media massa selalu menjadi trik dari kelompok pro KKB dan pendukungnya di dalam dan luar negeri untuk menyudutkan Pemerintah Indonesia," pungkas Suriastawa.