:quality(100)/photo/2020/07/02/575202110.jpg)
Fotokita.net -Wilayah Papua selalu menarik perhatian. Maklum saat ini dua provinsi yang ada, Papua dan Papua Barat, masih sangat dirasakan kurang untuk menampung aspirasi warga dan membangun wilayah di Pulau Nugini itu.
Bentang alam Papua yang dikelilingi gunung dan belantara membuat warga kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kalaupun ada, harganya selangit hingga bikin geleng-geleng kepala orang Jakarta.
Beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengeluarkan pernyataan terkait isu pemekaran provinsi di Papua.
Iya menegaskan bila sejauh ini pemerintah baru dalam tahap menampung aspirasi masyarakat.
"Pemekaran belum ada rencana, kita baru menerima aspirasi dari Pengunungan Tengah, dari Papua Tengah sudah masuk," ujarnya di Jayapura, Minggu (1/12/2019).
Khusus Papua Selatan yang sempat disebut Tito paling siap dimekarkan, justru hingga kini pengajuan secara tertulis belum diterimanya.
"Papua Selatan baru lisan tapi belum tertulis, kita ingin melihat kajian tertulis," cetus dia.
Isu pemekaran provinsi di Papua masih terus menimbulkan pro dan kontra.
Keinginan Bupati Pegunungan Bintang Costan Oktemka agar daerahnya bergabung dengan provinsi Papua Selatan sebagai provinsi baru pun mendapat tanggapan beragam.
Namun Costan memastikan keinginan tersebut belum berubah karena meski kabupatennya berada di kawasan pegunungan, namun akses transportasinya lebih dekat ke wilayah Selatan Papua.
"Ada pihak-pihak yang menolak Pegunungan Bintang masuk Provinsi Papua Selatan. Kami juga butuh percepatan pembangunan seperti daerah lain," kata dia melalui sambungan telepon, Selasa (3/12/2019).
Ia memaklumi bila ada pihak lain yang menganggap keinginannya masuk ke Papua Selatan adalah hal yang keliru dari aspek budaya.
Pegunungan Bintang dianggap masuk ke dalam wilayah adat Lapago yang dalam usulan pemekaran masuk ke dalam Provinsi Pegunungan Tengah.
Titik jatuhnya Helikopter MI-17 milik TNI AD yang hilang kontak di Pegunungan Bintang, Papua, Senin (10/02/2020).
"Kami memang kebetulan berada di pegunungan ada kesamaan, tetapi kami juga punya kesamaan dengan saudara kami di bagian selatan," kata dia.
"Saya pikir ini bukan masalah kesamaan tetapi ini tentang percepatan pembangunan, aksesibilitas."
Costan juga mengakui ada penolakan dari beberapa tokoh yang ada di Papua Selatan, namun ia mengingatkan bila untuk mengusulkan pemekaran sebuah provinsi, minimal dibutuhkan lima kabupaten/kota.
Di luar Pegunungan Bintang, wilayah yang masuk rencana pemekaran Papua Selatan adalah Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.
"Kehadiran Pegunungan Bintang sangat penting bagi pembentukan Provinsi Papua Selatan karena sesuai aturan kalau hanya 4 kabupaten tidak cukup sehingga Pegunungan Bintang merupakan solusinya," tutur Costan.
Dari sisi aksesbilitas itulah yang membuat ia ingin bergabung ke Papua Selatan karena faktor tersebut yang bisa membawa percepatan pembangunan bagi Pegunungan Bintang.
"Kami butuh provinsi ini untuk mempercepat pembangunan di daerah kami karena aksesnya lebih mudah di banding ke wilayah Papua di bagian lain," kata dia.
Costan juga mengaku telah berkomunikasi dan bersepakat dengan 4 bupati lain di wilayah selatan.
Dalam kesepakatan tersebut, mereka membentuk tim yang akan mengkaji dan mengusulkan pemekaran Provinsi Papua Selatan.
Harga satu karung berukuran di 10 kilogram di kawasan tambang emas tradisional di Korowai, tepatnya di Maining 33, Distrik Kawinggon, Kabupaten Pegunungan Bintang mencapai Rp 2 juta.
Tak hanya beras. Harga satu kardus mi instan dijual seharga Rp 1 juta. Bahkan ada satu kardus mi instan ditukar dengan emas dua gram.
"Mi instan satu karton kalau ditukar dengan emas itu, dua gram, satu karton Rp 1 juta, satu bungkus Rp 25.000," kata salah satu pengelola Koperasi Kawe Senggaup Maining Hengki Yaluwo di Korowai, Rabu (1/7/2020).
"Beras 10 kilogram itu emas empat gram, kalau dibeli dengan uang, satu karung itu harganya Rp 2 juta," kata dia.
Selain bahan makanan pokok, harga bahan lain juga cukup tinggi. Satu ikan kaleng berukuran besar dijual seharga Rp 150.000.
Sedangkan untuk ponsel dibanderol seharga 10 gram sampai 25 gram emas.
Wilayah Korowai, Kabupaten Pegunungan Bintang masuk kawasan terisolir dan tertinggal. Kawasan Korowai sendiri diapit lima kabupaten, yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digooel, dan Kabupaten Mappi.
Walapun diapit lima kabupaten, kawasan tersebut belum pernah tersentuh pembangunan.
Untuk menjangkau wilayah itu, warga harus menggunakan helikopter dari Kabupaten Boven Digoel.
Lalu mereka melanjutkan perjalanan menggunakan long boat dari Boven Digoel selama satu hari dan berjalan kaki selama dua hari menuju kawasan tambang Korowai.
Wilayah Korowai diapit lima kabupaten, yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digooel, dan Kabupaten Mappi.
Ben Yarik salah satu pemilik dusun Kali Dairam Korowai di Maining 33, mengatakan, suku Korowai adalah penghuni asli kawasan itu.
"Bertahun-tahun pemerintah tidak pernah membangun Korowai, Tuhan yang memberikan hasil emas bagi kami, sehingga kami bisa menambang dan membantu kami," kata Ben.
Ben mengatakan, tambang emas tradisional adlah salah satu mata pencaharian masyarakat setempat.
Ia berharap pemerintah tak menutup penambangan tradisional itu karena kawasan tambang tradisional itu menghidupi ekonomi masyarakat sekitar.
"Kasihan ini, banyak masyarakat tidak lagi diperhatikan dan terus tertinggal. Selagi masih ada emas yang menjamin," ujarnya.
(Sumber: Kompas.com)