Sama-sama Pernah Bentuk Pasukan Elit yang Disegani di Medan Laga, Sikap Menteri Kepercayaan Jokowi Ini Setali Tiga Uang dengan Prabowo Soal Pelanggaran China di Laut Natuna: 'Jangan Selalu TNI yang Tampil'

Fotokita.net -Pemerintah China mengklaim kalau kapal nelayan dan coast guard tak melanggar kedaulatan Indonesia.

Dasar yang dipakai Negeri Tirai Bambu mengklaim perairan Natuna yang masuk wilayah Laut China Selatan adalah sembilan garis putus-putus atau nine dash line.

Nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Dasar klaim wilayah China atas hampir seluruh perairan Laut China Selatan sebenarnya sudah dipatahkan putusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2016 silam.

Ini bermula setelah negara tetangga Indonesia, Filipina, mengajukan mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) yang merupakan kelembagaan hukum di bawah PBB.

Baca Juga: Pantas Saja Kapal Nelayan dan Coast Guard China Berani Petantang-petenteng di Laut Natuna, Rupanya Negara Komunis Itu Ketahuan Lakukan Hal Ini di Perairan yang Jadi Konflik Paling Berbahaya di Asia

Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kembali berhasil mengamankan tiga kapal ikan asing (KIA) asal China perairan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal ilegal fishing itu antara lain, KP Orca 03, KP Hiu Macan 01,dan KP Hiu 11. Saat ini, ketiga kapal tersebut sudah dibawa ke pangkalan PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat yang merupakan lokasi terdekat dari Pulau Laut dari pada PSDKP pangkalan Batam, Kepri.

Baca Juga: TNI Sudah Gelar Apel Siaga Tempur di Natuna, Rupanya Sikap Menhan Prabowo Pada Masalah Kedaulatan Negara yang Dilanggar China Bikin Kecewa: Kenapa Sekarang Jadi Lembek?

Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran PSDKP pangkalan Batam Muhamad Syamsu Rokhman, melalui telepon mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan pemantauan.

Bahkan, saat pertama kali nelayan Natuna melaporkan mulai maraknya KIA masuk ke perairan Natuna untuk melakukan pencurian ikan, kapal pengawasan perikanan langsung turun ke lokasi yang dimaksud.

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal China yang melalui ZEE Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.

"Kita cool saja, kita santai," ucapnya ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, beberapa waktu lalu.

Namun, persoalan adanya tiga kapal asing asal China tersebut, pihaknya masih membahas untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain. Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimana pun China adalah negara sahabat," ucapnya.

Baca Juga: Selalu Berkoar-koar Ingin Jadikan TNI Sebagai Macan Asia, Sikap Lembek Menhan Prabowo Soal Pelanggaran China di Natuna Dapat Kritik Tajam dari Sosok Ini

Menteri PertahananPrabowo Subianto dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan sejatinya teman lama.

Keduanya bahkan dikenal karena menjadi inisiator dibentuknya Detasemen 81/Antiteror Kopassandha yang sekarang jadi Sat-81 Kopassus.

Untuk membentuk pasukan elit itu, mereka harus melalui perjuangan yang cukup berat.

Kala itu, Mayor Luhut Binsar Panjaitan dan Kapten Prabowo Subianto dikirim ke Jerman Barat untuk menjalani pendidikan di satuan antiteror Grenzschutzsgruppe 9 (GSG-9).

Baca Juga: Selalu Berkoar-koar Ingin Jadikan TNI Sebagai Macan Asia, Sikap Lembek Menhan Prabowo Soal Pelanggaran China di Natuna Dapat Kritik Tajam dari Sosok Ini

Satuan GSG-9 sudah memiliki banyak prestasi dalam operasi pembebasan sandera dan penganganan antiteror lainnya, meski sepak terjangnya dalam penugasannya sangat jarang diberitakan.

Tapi untuk menjalani pendidikan di GSG-9 yang sangat sulit berat tidak mudah dan biasanya siswa yang lulus hanya 20%.

Artinya 80% siswa lainnya dipastikan gagal dalam pendidikan dan bagi siswa yang gagal itu tidak ada kompromi sama sekali.

Pendidikan antiteror di GSG-9 berlangsung selama 22 minggu.

Dalam 13 minggu pertama mata pendidikan meliputi tugas-tugas pokok kepolisian, masalah hukum, kemampuan menggunakan berbagai jenis senjata dan seni beladiri karate.

Setelah 13 minggu pendidikan yang diberikan merupakan ketrampilan pasukan antiteror yang mahir bertempur di darat, laut, dan udara, serta tempat-tempat ekstrem lainnya.

Mayor Luhut dan Kapten Prabowo ternyata bisa lulus dari pendidikan GSG-9 dengan prestasi yang memuaskan.

Ketika Asisten Intelijen Hankam/Kepala Pusat Intelijen Strategis Letjen TNI LB Moerdani membentuk pasukan Detasemen 81/Antiteror Kopassandha, Mayor Luhut kemudian diangkat sebagai Komandan dan Kapten Prabowo sebagai Wakil Komandan.

Baca Juga: TNI Sudah Gelar Apel Siaga Tempur di Natuna, Rupanya Sikap Menhan Prabowo Pada Masalah Kedaulatan Negara yang Dilanggar China Bikin Kecewa: Kenapa Sekarang Jadi Lembek?

Nama Detasemen 81/Antiteror ternyata diciptakan sendiri oleh Mayor Luhut dan Kapten Prabowo sewaktu menghadap Panglima ABRI Jenderal TNI M Jusuf.

Alasannya adalah Detasemen Antiteror dibentuk tahun 1981.

Jenderal M Jusuf ternyata setuju dengan penamaan Detasemen 81/Antiteror, tapi ia ternyata memiliki alasan sendiri yang unik.

Menurut Jenderal M Jusuf penamaan Detasemen 81/Antiteror sudah betul karena angka 81 jumlahnya 9.

"Pesawat Hercules yang selalu saya gunakan mempunyai call sign A-1314."

"Jumlah angkanya juga 9. Angka paling bagus itu," ujar Jenderal M Jusuf seperti dikutip dalam buku Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, Hendro Subroto, Penerbit Buku Kompas, 2009.

Baca Juga: TNI Siap Tempur Gara-gara Kapal Nelayan China Lakukan Hal Ilegal di Laut Natuna, Tapi Menhan Prabowo Lebih Memilih Cara Ini Buat Bereskan Masalah Itu. Begini Alasannya

Dalam perkembangannya Detasemen 81/Antiteror Kopassandha kemudian berubah menjadi Sat Gultor 81/Kopassus, lalu berubah lagi menjadi Sat-81 Kopassus.

Karena kedekatannya itu, tak salah bila Presiden Jokowi meminta pertimbangan Luhut sebelum memilih Prabowo jadi Menteri Pertahanan.

Luhut menyebut hubungannya dengan Prabowo Subianto sangat dekat.

Setali tiga uang dengan kolega dekatnya itu,Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan memperkuat tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Nantinya, para petugas patroli perbatasan perairan Indonesia alias coast guard ini akan disatukan dalam Bakamla.

Hal ini mengacu persoalan sejumlah kapal asing terutama dari China yang banyak melintasi perairan di Natuna, Kepulauan Riau. Dengan memperkuat Bakamla maka akan meringankan tugas dari TNI Angkatan Laut.

Sebab menurutnya, menghadapi kapal asing yang melintasi perairan Tanah Air hanya perlu dihadapi oleh coast guard.

Baca Juga: Dulu Terbiasa Jadi Pengawal Pribadi Presiden Soeharto, Kini Sosok Jenderal TNI Ini Diminta Prabowo Sebagai Asisten Khusus Sang Menteri Pertahanan. Ternyata Bukan Sembarang Orang!

"Jadi satu semuanya. Kewenangan-kewenangan coast guard ada di Bakamla. Dengan demikian, ada South Chinesse tidak proper ke teknik. Proper teknik itu coast guard, itu aturan internasional. Karena kalau terus TNI yang tampil, kok sangar banget. Itu tidak dibenarkan dalam pergaulan internasional," kata Luhut ditemui di Kantornya Kemenko Marves, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Dia menyebutkan, RUU Omnibus Law bagian keamanan kelautan akan segera rampung. Kendati diakui pembahasan Bakamla sudah dirembug sejak eranya masih menjabat sebagai Menko Polhukam, pada tahun 2015 silam.

"Dalam waktu tiga bulan ini (akan rampung). Itu sudah lama dibuat sejak zaman saya masih Menko Polhukam," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD memimpin rapat koordinasi terkait masalah Laut Cina Selatan. Pasalnya, beberapa waktu lalu telah terjadi pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China.

Baca Juga: Nelayan Indonesia Disandera Teroris Filipina Selatan, Bekas Anak Buah Prabowo di Kopassus Sebut Sang Menhan Punya Kesempatan untuk Unjuk Gigi: 'Cuma Butuh 10 Menit'

Wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea ( UNCLOS 1982). Sementara Tiongkok, merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982.

Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.

Mahfud pun sempat berdiskusi dengan Luhut membahas tentang lapisan pengamanan yang berlaku di Indonesia saat ini dan masih ada 17 undang-undang yang mengatur kewenangan berbeda-beda dan akan disederhanakan dalam RUU Omnibus Law.