“Bapak enggak usah jadi lurah lagi ya. Telepon BKD, suruh ganti dan berhentikan bapak ini sebagai lurah sama ibu ini ya, begitu kinerjanya,” tuturnya.
Bobby menjelaskan bahwa tindakan mereka termasuk pungli dan bisa memperburuk citra pemerintah di mata rakyat.
"Hal-hal seperti inilah yang membuat citra kita buruk di masyarakat. Apapun yang kita lakukan, nantinya masyarakat menganggap kita tidak bekerja.
Kalau dari tingkat terbawah sudah begini, bagaimana nanti yang ke atas-atasnya. Untuk itu kita berhentikan lurahnya, tidak ada cerita untuk yang minta-minta uang kepada masyarakat seperti ini,” ungkapnya.
Saat beranjak meninggalkan lokasi, seorang warga mengeluhkan tarif pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang sampai Rp 200.000-an.
"Mana mau di sini kalau ngurus bayar Rp 20.000, minimal Rp 50.000," sebutnya.
Warga lain mengaku mempunyai pengalaman buruk saat mengurus surat keterangan domisili.
Dia disuruh membayar Rp 200.000. "Saya menolak dan tak jadi mengurus," kata perempuan yang mengaku warga sekitar itu.
(*)