Follow Us

Sebelum Gagas Vaksin Nusantara yang Disebut Salah Kaprah, Mantan Menkes Terawan Bikin Gempar dengan Metode Cuci Otak Hingga Dipecat IDI

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Jumat, 16 April 2021 | 04:53
Presiden Joko Widodo telah melantik MayJend dokter Terawan Agus Putranto menjadi Menteri Kesehatan pada Rabu (23/10/2019).
Kontan/Cheppy A Muchlis

Presiden Joko Widodo telah melantik MayJend dokter Terawan Agus Putranto menjadi Menteri Kesehatan pada Rabu (23/10/2019).

Epidemiolog Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, apa yang dilakukan oleh peneliti vaksin Nusantara sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Hal ini disampaikannya merespons tim peneliti vaksin Nusantara yang tidak melakukan penghentian uji klinik.

Bahkan, sejumlah anggota DPR diketahui menjadi relawan Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto.

Baca Juga: Digadang-gadang Jokowi Bakal Sedot Investasi, Tesla Malah Putuskan Bangun Pabrik di Negara Ini, Indonesia Kecolongan?

"Yang jelas sangat berbahaya untuk kesehatan masyarakat. Riset produk kesehatan itu masalah besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (15/4/2021).

"Kalau satu lembaga yang punya otorisasi dalam hal riset kesehatan ini diabaikan, berarti pelaku riset ini tak memahami kaidah ilmiah," lanjut dia.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan, vaksin Nusantara belum layak mendapat izin uji klinis fase II.

Dalam temuan BPOM, sebanyak 71,4 persen relawan uji klinis mengalami Kejadian Tak Diinginkan (KTD), berupa nyeri otot hingga gatal-gatal.

Baca Juga: Blak-blakan Sebut Ogah Tonton Konten Aurel dan Atta, Hati Umi Gen Halilintar Luluh Usai Lihat Sang Menantu Ikhlas Lakukan Ini: Cantik Ya Sayang

Selain itu, ada sejumlah syarat yang juga belum dipenuhi. Syarat yang belum dipenuhi di antaranya adalah cara uji klinik yang baik, proof of concept, good laboratory practice, dan cara pembuatan obat yang baik.

Menurut DIcky, langkah BPOM untuk tidak mengeluarkan izin uji klinis fase II sudah tepat.

Jika ada pihak yang menolak rekomendasi itu, Dicky mengatakan, pemerintah harus berani bertindak tegas karena berbahaya dan tidak memahami prosedur atau metode ilmiah.

Editor : Fotokita

Baca Lainnya

Latest