Sebab kudeta kepada AHY ini melibatkan pejabat negara yang diduga dilakukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
“Ini bukan urusan internal partai semata. Ada masalah internal partai, itu akan diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan internal partai sesuai AD/ART, tapi ada urusan elemen kekuasaan,” ujar Andi kepada wartawan, Jumat (5/2).
Menurut Andi, Presiden Jokowi memang sewajarnya bisa mengklarifikasi kepada KSP Moeldoko tersebut adanya upaya dugaan kudeta tersebut.
“Ini kan pada kepentingan Pak Jokowi sendiri untuk menjawab, karena mengetahui klarifikasi bagaimana urusan Pak Moeldoko ini,” katanya.
Diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku sudah menerima langsung surat dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY.
“Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan oleh Bapak Presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat. Kami sudah menerima surat itu,” ujar Pratikno dalam keterangannya, Kamis (4/2).
Namun demikian Pratikno mengaku pihak Istana tidak bisa menjawab surat tersebut. Sebab itu adalah masalah Partai Demokrat. Sehingga Istana enggan untuk ikut campur.
“Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART,” ungkapnya.
Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut, ada anggapan isu pengambilalihan kepemimpinan di partainya merupakan pertarungan antara seorang jenderal yang ingin mengudeta mayor.