Disindir Pakai Foto Ngopi Moeldoko, Mantan Jubir SBY Malah Singgung Perbedaan Kudeta Myanmar dengan Indonesia: Jenderal Mau Kudeta Mayor

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Minggu, 07 Februari 2021 | 19:40
 
Andi Mallarangeng
Kompas/Alif Ichwan
Kompas/Alif Ichwan

Andi Mallarangeng

"Kalau pendekatan-pendekatan mungkin saja ada, tapi untuk menentukan rasanya masih terlalu dini," ujar Andi.

Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan, beberapa nama menteri yang disebut mendukung Moeldoko juga diduga hanya dicatut.

Andi pun mengapresiasi sikap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang sama-sama membantah telah mendukung Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat.

Baca Juga: Menang Telak di Pilkada Solo 2020, Hati Anak Jokowi Malah Ketar-ketir Hingga Ogah Lakukan Ini, Ada Apa?

"Saya rasa juga kemungkinan besar jual-jualan saja, tapi bagus kalau kemudian yang disebut-sebut namanya itu bagus kalau melakukan klarifikasi," kata Andi.

Sebelumnya, Andi menyebut Moeldoko mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem dan PKB untuk maju dalam Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Andi berdasarkan keterangan saksi yang diajak bertemu Moeldoko dalam rencana pengambilan paksa atau kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat, sebagai kendaraan untuk Pilpres 2024.

Baca Juga: Hubungan dengan Gerindra Disebut Retak, Siapa Sangka Anies Baswedan Sudah Lama Diincar Partai Pemenang Pemilu, Ini Faktanya

Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko saat mencium tangan mantan Ketua Umum Partai Demokrat SBY

Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko saat mencium tangan mantan Ketua Umum Partai Demokrat SBY

"Katanya dia (Moeldoko) direstui oleh Pak Lurah dan didukung oleh menteri-menteri. Untuk 2024 katanya didukung PKB dan didukung Nasdem, tinggal Demokrat, begitu katanya," ujar Andi sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (5/2/2021).

Istana tidak merespons surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hal itu lantaran masalah internal partai.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa merespons surat dari ketua umumnya tersebut.

Editor : Fotokita

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

slide 4 to 6 of 9

Latest

Popular

x