Sebab, menurut dia, peran penting dari keterbukaan akan berkaitan pula dengan program tracing yang digiatkan pemerintah.
Ia menilai, apabila tidak ada keterbukaan dari pemerintah atau pejabat publik, maka program tracing juga tidak akan optimal atau berhasil.
"Karena tracing itu harusnya terbuka. Prinsip dasar dari tracing itu terbuka atau dibuka gitu. Walaupun bisa saja orangnya pada level orang umum tidak dibuka, tapi kalau pejabat publik ya dibuka, karena terlalu banyak orang yang berkaitan dan bertemu," kata Dicky.
Pihak Istana Kepresidenan enggan memberikan banyak komentar mengenai kemungkinan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat terpapar Covid-19.
Diketahui, Airlangga pada Senin (18/1/2021) mendonasikan plasma konvalesen di Jakarta. Padahal, plasma konvalesen umumnya diambil dari orang yang pernah menderita atau penyintas Covid-19 sebagai donor.
"Saran saya ditanyakan kepada beliau langsung," kata Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/1/2021).
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono.
Heru mengatakan, hal ini semestinya dijawab langsung oleh pihak Kemenko Bidang Perekonomian.
"Harus yang bersangkutan yang menyampaikannya sendiri bahwa seseorang yang terpapar kena Covid harus dari yang bersangkutan. Harus dari Kemenko, jubirnya yang harus sampaikan ke publik," kata Heru saat dihubungi, Selasa (19/1/2021).