Follow Us

Pemerintahan Papua Barat Bentukan OPM Jadi Sorotan, Alasan Ini Bikin Kita Rindu Pada Sosok Mantan Presiden RI Saat Tangani Akar Masalah Papua

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Rabu, 02 Desember 2020 | 18:14
Peringatan 100 Hari Gus Dur --- Mahasiswa asal Papua  mengikuti karnaval budaya untuk memperingati 100 hari meninggalnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Jalan Malioboro Yogyakarta, Sabtu (10/4). Dalam karnaval budaya yang dimotori oleh Kaum Muda Nahdlatul Ulama Yogyakarta tersebut ditampilkan atra
Kompas Jogja

Peringatan 100 Hari Gus Dur --- Mahasiswa asal Papua mengikuti karnaval budaya untuk memperingati 100 hari meninggalnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Jalan Malioboro Yogyakarta, Sabtu (10/4). Dalam karnaval budaya yang dimotori oleh Kaum Muda Nahdlatul Ulama Yogyakarta tersebut ditampilkan atra

Baca Juga: Pantas KKB Papua Makin Beringas, Berikut Anggota TNI yang Dijatuhi Hukuman Penjara Seumur Hidup Karena Jual Senjata ke Kelompok Separatis

Bahkan, sejumlah media asing menyoroti deklarasi sepihak oleh ULMWP tersebut.

"Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” kata Wenda melalui siaran pers berbahasa Ingris yang dilihat di laman resmi ULMWP, Rabu (2/12/2020).

Benny juga menegaskan, sejak saat dideklarasikan, pihaknya tidak akan tunduk kepada pemerintahan Indonesia.

Baca Juga: Dipilih Jadi Anak Buah Jenderal Andika Perkasa, Wanita Papua Ini Ditinggal Pergi Sang Ibu Sejak Kecil, Punya Prestasi Tak Sembarangan,

TPNPB Papua Merdeka mengirim surat terbuka ke Presiden Joko Widodo via YouTube.
Tangkapan layar Youtube / @Sekretariat Pusat TPNOPM

TPNPB Papua Merdeka mengirim surat terbuka ke Presiden Joko Widodo via YouTube.

Dalam keterangan pers disebutkan, pengumuman tersebut menandai intensifikasi perjuangan melawan pemerintahan Indonesia di wilayah tersebut, yang berlangsung sejak 1963.

"Pemerintahan baru yang sedang menunggu bertujuan untuk memobilisasi rakyat Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan, setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis. Represi Indonesia saat ini membuat pemilu menjadi tidak mungkin," demikian bunyi keterangan yang tertulis.

Langkah ini merupakan penolakan langsung terhadap upaya Jakarta untuk memperpanjang ketentuan 'Otonomi Khusus' di Papua Barat, lanjut pernyataan itu.

Baca Juga: Jadi Sorotan Karena Foto Bareng KSAD, Ternyata Ayah Perwira Muda TNI Ini Teman Dekat Jenderal Andika Perkasa, Mantan Orang Penting Kopassus

Benny Wenda
RNZI/Korol Hawkins

Benny Wenda

'Otonomi Khusus', yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2001, akan berakhir pada akhir tahun, dan menjadi sasaran petisi massal yang disponsori oleh 102 organisasi masyarakat sipil di seluruh Papua Barat.

Editor : Fotokita

Baca Lainnya

Latest