Heboh, Prajurit TNI Ini Dipecat Karena Terbukti Suka Sesama Jenis Hingga Bikin Pimpinan TNI AD Murka

"Nah saudara-saudara, tolongsaudara cermati ketika saudara nanti menyidangkan persoalan-persoalan seperti itusilakan saudara cermati, saya sudah pernah membuat makalahnya, saudara baca, carisaja makalahnya di mana, dan itu terkait dengan penegasan Ketua Kamar Militer dalammenghadapi persoalanLGBTdi lingkungan peradilan militer. Tidak lagi memutusperkara-perkara itu dengan pasal-pasal KUHP," kata Burhan.

Baca Juga: Ditangkap dengan Tuduhan Pelanggaran UU ITE, Ternyata Petinggi KAMI Syahganda Nainggolan Pernah Dituding Miliki Akun Pembongkar Kasus Korupsi Pejabat

PimpinanMarah Besar Marah Besar

Burhan juga mengaku pimpinan Mabes TNI ADdisebut marah besar ketika mengetahuisebanyak 20 prajurit yang terindikasi penyimpangan seksual sesama jenis dibebaskanoleh majelis hakim pengadilan militer.

Baca Juga: Sengaja Buru-buru Kuasai Isi UU Cipta Kerja Karena Uang, Hotman Paris Malah Ingatkan Buruh Penolak Omnibus Law: Hati-hati Bisa Makin Meluas

Burhan mengatakan, dirinya mengetahui ada kelompokpenyuka sesama jenisdi tubuh TNIPolri ketika dirinya diajak pimpinanMabes TNI ADuntuk berdiskusi mengenai isu tersebut.

Dari diskusi itu terungkap adanya fenomenapenyuka sesama jenisdi tubuh TNIPolri.

Selain membahas fenomena tersebut, pimpinan Mabes TNI ADdisebutnya juga marah besar saat itu.

Baca Juga: Bikin Hati Prabowo Subianto Berbunga-bunga, Ternyata Amerika Sodorkan Dagangannya Jet Tempur F-35 Lightning II, Inikah Tujuan Asli Cabut Sang Menhan dari Daftar Hitam?

Menurut Burhan, kemarahan itu membuncah karena terdapat 20 prajurit TNIyang mempunyai kasus terkait penyimpangan seksual sesama jenis, namundibebaskan oleh majelis hakim pengadilan militer.

"Ada 20 berkas perkara yang masuk ke peradilan militer persoalan hubungan sesama jenis antara prajurit dengan prajurit," kata Burhan.

Baca Juga: Cucu Habibie Teriak Penjajahan Bangsa Sendiri, Tapi Mahasiswi Ini Malah Dicari Netizen Usai Parodikan Pancasila di Tengah Demo Omnibus Law