Fotokita.net - Sebut ada yang tak terlihat di balik sindiran Puan Maharani, Rocky Gerung anggap anak Megawati Soekarnoputri jadi titik paling lemah dalam paket rezim saat ini.
Pengamat Politik Rocky Gerung ikut memberikan tanggapannya terkait pernyataan kontroversial dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
Pernyataan dari Puan Maharani dinilai banyak pihak, khususnya masyarakat Sumatera Barat (Sumbar), sebagai tudingan bahwa masyarakat Minang tidak mendukung Negara Pancasila.
Nama Ketua DPP PDIP, Puan Maharani kini tengah jadi sorotan, Rocky Gerung menyesalkan sikap dari Partai PDI Perjuangan.
Pernyataan Puan Maharani menjadi sorotan lantaran bernada tudingan kepada masyarakat Minang, Sumatera Barat ( Sumbar ), yakni tidak mendukung Negara Pancasilais.
Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung mempertanyakan alasan PDIP yang justru memberikan pembelaan kepada Puan Maharani.
Hal itu diungkapkan dalam tayangan Youtube pribadinya, Rocky Gerung Official, Sabtu (5/9/2020).
Dalam kesempatan itu, Rocky Gerung menegaskan bahwa dalam hal ini tidak bertujuan untuk mencari siapa yang benar dan salah.
Oleh karenanya, tidak seharusnya PDIP justru memberikan pembelaan dan menganggap Puan tidak bersalah.
Menurut Rocky Gerung yang dibutuhkan adalah bagaimana langkah PDIP untuk bisa meredam situasi yang terjadi akibat pernyataan yang dilontarkan oleh Puan.
"Yang saya kira justru konyol adalah PDIP kemudian berbaris tegak untuk membela Puan," ujar Rocky Gerung.
"Padahal ini bukan soal bela-membela, ini soal rasa batin manusia Padang," tegasnya.
"Dan itu enggak bisa dibela dengan pernyataan, itu musti dengan kerelaan untuk mengakui lalu cari cara untuk berdamai," jelas Rocky Gerung.
Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung justru merasa kasihan dengan apa yang sedang dialami Puan Maharani.
Bahkan dirinya juga memberikan pembelaan terkait pernyataan yang menuai sorotan dari Ketua DPR RI itu.
Rocky Gerung menyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Puan itu tidak mempunyai maksud dan tujuan untuk menyoroti masyarakat Sumbar.
Meski begitu, ia menilai Puan tetap memiliki kesalahan lantaran kurang bijak dalam menyampaikan sesuatu.
Hal itu diungkapkan dalam kanal Youtube pribadinya, Rocky Gerung Official, Sabtu (5/9/2020).
Dalam kesempatan itu, Rocky Gerung menilai ada nomena atau sesuatu yang tidak terlihat di balik fenomena yang sedang dialami oleh Puan.
Menurutnya, nomena tersebut adalah justru merupakan bentuk ketidakpuasan ataupun kebencian terhadap pemerintah itu sendiri.
"Artinya di belakang suatu yang terlihat sebagai fenomena ada nomena atau yang tidak terlihat," ujar Rocky Gerung.
"Yang tidak terlihat itu adalah sinisme terhadap istana sebetulnya yang direalisasikan melalui ucapan Puan, jadi sekali lagi ini akumulasi saja," jelasnya.
"Sebetulnya saya kasihan juga Puan, sebetulnya dia enggak layak dapat hukuman itu karena mungkin sekali kurang bijak mengucapkan kalimat itu," ungkapnya.
"Tapi saya kira dia enggak maksudkan untuk menghina."
Lebih lanjut, Rocky Gerung memahami bahwa apapun maksud yang sebenarnya dari Puan tidak akan menyurutkan niatan bagi pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan rezim penguasa saat ini.
Terlebih menurutnya, Puan sendiri masuk di dalam lingkaran Partai PDI Perjuangan, bersama Ketua Umum yang sekaligus merupakan ibunya, Megati Soekarnoputri dan juga Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).
"Namun demikian susah untuk kita hambat arus yang menganggap bahwa Puan, Mega, PDIP, Jokowi itu satu paket," kata Rocky Gerung.
"Jadi ini memang sebetulnya paket yang kebetulan tali yang paling lemah adalah Puan karena dia mengucapkan," tutupnya.
Sementara itu menanggapi sikap dari masyarakat Minang yang diwakili oleh anak-anak mudanya dengan membawa ke ranah hukum, menurut Rocky Gerung ada maksud tertentu.
Dikatakannya selain memang untuk mencari keadilan tetapi juga kemungkinan untuk menguji kualitas dari Undang-undang ITE.
Yakni apakah memang Undang-undang tersebut mempan untuk menjerat para penguasa itu sendiri.
"Tapi kalau perdamaian itu hendak diselesaikan secara hukum juga itu masuk akal," katanya.
"Karena anak-anak muda Minang sebetulnya mau menguji apakah Undang-udang ITE itu berlaku imparsial, ternyata polisi menolak kan itu dianggap sebagai delik pers," ungkap Rocky Gerung.
"Akhirnya bertumbuh lagi kecurigaan kenapa kalau soal paket kekuasaan kita dianggap kurang memenuhi unsur delik, sehingga ditolak oleh Bareskrim," lanjutnya.
Namun setelah laporan tersebut sudah ditolak, Rocky Gerung menyakini bahwa sikap dari kepolisian memberikan atau menambah keyakinan soal kondisi hukum di Tanah Air.
Maka dari itu, tidak bisa dipungkiri ketika banyak isu-isu miring yang kemudian ditujukkan kepada pemerintah, di antaranya menjadi objek pengecualian sasaran hukum.
"Lalu dihubungkan lagi pengetahuan publik bahwa polisi memang favoritisme kalau urusan kaum radikal yang dituduh radikal langsung diproses," kata Rocky Gerung.
"Kalau kekuasaan yang lakukan kesalahan tidak. Jadi bertumbuh terus isu semacam itu," pungkasnya.
(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)