Gara-gara Gubernur dan DPRD Sultra Satu Suara Perkara TKA China, Kedua Anak Buah Presiden Jokowi Ini Malah Saling Bantah di Depan Media: Lempar Tanggung Jawab?

Fotokita.net - Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) satu suara menolak kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang rencananya masuk mulai pekan ini secara bertahap.

Gubernur Sultra Ali Mazi membenarkan rencana kedatangan ratusan TKA yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra.

Diakuinya, pemerintah pusat telah menyetujui kedatangan TKA asal China di Sultra.

Menurut Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan susana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Dinikahi Pengusaha Tajir Asal Pulau Seberang, Siapa Sangka Biduan Dangdut Cantik Ini Pernah Tinggal di Rumah yang Bikin Kita Melongo: Beralaskan Tanah Liat dan Kamar Mandinya Cuma Tertutup Setengah Badan

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi menjelaskan, adanya Rencana Penggunaan 500 Tenaga Kerja Asing (RPTKA) asal China di Indonesia masih tertunda kedatangannya.

Kolase Tribunnews

Jokowi Izinkan 500 TKA China Datang di Tengah Pandemi Covid-19, Gurbernur Sulawesi Tenggara Langsung Lakukan Hal Ini: Aneh, Tenaga Kerja Lokal Kita Lumahkan Lalu TKA Didatangkan Dari Luar...

Pasalnya, Indonesia baru saja menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Sehingga, dapat dipastikan kedatangan TKA asal China tersebut tidak akan datang dalam waktu dekat ini.

Baca Juga: Tanpa Bermaksud Menakut-nakuti, Paranormal Kondang Itu Pernah Peringatkan Kita Tentang Kondisi Indonesia Sewaktu Ramadhan Tiba: Kita Kerap Sepelekan Soal Ini

"Itu masih jauh dari kedatangan. Bukan berarti hari ini kita teken, terus besok mereka tiba. Prosedurnya masih panjang karena mereka masih harus visa, imigrasi, Kemenkum HAM, ke kedutaan," ujar Aris dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Dia memastikan, hadirnya 500 TKA China tersebut akan datang kala pemerintah telah mencabut status pembatasan transportasi.