Pernah Jadi Pejabat di Kementerian ESDM, Sosok Ini Tantang Ahok Agar Bertemu Menko Luhut Pandjaitan Buat Bahas Intervensi Investasi: 'Jangan Kasih Tugas Ecek-ecek'

Fotokita.net - Ternyata, tak seperti yang diduga dan digaungkanpublik,tugas yang diembanBasuki Tjahja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) bukan untuk memberantas mafia. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut ternyata diminta berfokus mencari cara bagaimana bisa menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak dan gas (migas).

"Gini,bagaimana supaya BBM itu yang penting impor turun," kata Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)AryaSinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, 26 November 2019.

Baca Juga: Politikus Ini Yakini Jabatan Komisaris Utama Cuma Sebagai Batu Loncatan, Menteri Jokowi yang Juga Profesor Hukum Itu Tegaskan Ahok Tak Bisa Duduk dalam Kabinet. Begini Alasannya

dok. Pertamina

Dalam mengelola aset operasi di sektor hulu migas, PT Pertamina (Persero) menjalankan tiga strategi utama.

Arya mengungkapkan, dalam menurunkan impor migas itu bisa menggunakan berbagai macam cara, seperti pakai energi baru terbarukan (EBT). Selain itu,memanfaatkan B30 (atau 30 persen minyak sawit untuk solar), juga bisa mengurangi ketergantungan impor Indonesia.

Kemudian, Arya menjelaskan, Ahok juga ditarget untuk mengegolkan proyek pengembangan kilang minyak atauRefinery Development Master Planalias RDMP. Seperti halnya KilangCilacap saat ini, kelanjutan proyek itu masih sumir. Kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco yang dimulai empat tahun lalu pun belum ada kepastian.

"Pokoknya bagaimana turunkan impor BBM itu target untuk Pak Ahok. Kilang dibangun dan sebagainya itu bagian turunkan impor," ungkap Arya.

Baca Juga: Tinggal Tunggu Waktu Penetapannya Sebagai Komisaris Utama, Inilah Para Tokoh yang Masih Pertanyakan Keputusan Penunjukan Ahok yang Tuai Pro Kontra Itu

Instgaram Eric Manurung

Penampilan terbaru bumil cantik Puput Nastiti Devi istri Ahok sang Bos Pertamina jelang melahirkan anak pertamanya

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati didampingi Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas perkembangan industri energi dan petrokimia, salah satunya kesiapan biodiesel B30.

"Kita sampaikan di dalam mengenai kesiapan untuk penerapan B30. Jadi kita akan jalankan, semuanya sudah siap penerapan B30 di semua Terminal Bahan Bakar Minyak dan semua SPBU," kata Nicke usai pertemuan di Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurut Nicke, dirinya juga melaporkan tentang progres pembangunan kilang minyak dan sejumlah pabrik petrokimia.

"Hal ketiga kami menerapkan digitalisasi SPBU. Kami akan menerapkan program itu agar bisa memonitor penyaluran BBM subsidi," ujar Nicke.

Baca Juga: Tahu Lawan Bicaranya Punya Tempramen Tinggi, Perempuan Berhijab Ini Punya Cara Khusus yang Bisa Bikin Ahok Bertekuk Lutut: 'Sejak Itu Sikap Dia Berubah!'

Sementara itu Ahok, sapaan akrab Basuki Tjahaja Purnama, menyampaikan pesan Presiden Jokowi yakni memperbaiki industri petrokimia untuk memproduksi komoditas petrokimia sebagai subtitusi impor.

"Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," sebut Ahok. Pemerintah menargetkan pembangunan industri petrokimia rampung dalam 3-4 tahun.

Sebelumnya Presiden menjelaskan nilai impor produk petrokimia mencapai Rp317 triliun.

Dibutuhkan investasi untuk mendirikan industri petrokimia di dalam negeri untuk memproduksi barang subtitusi impor sehingga dapat memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga akan mengembangkan industri biodiesel B30 untuk mengurangi impor bahan bakar minyak.

Kompas.com (PRIYOMBODO)

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok dan Nicke dipanggil ke Istana untuk membahas mengenai upaya Pertamina dapat membantu pemerintah mengatasi defisit neraca perdagangan yang salah satu penyebabnya adalah impor minyak dan gas.

"Pesannya jelas. Tadi dijelaskan Ibu (Nicke), Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Kunci paling besar sektor petrokimia dan migas," kata Ahok.

Ahok menyatakan siap untuk membantu mengatasi defisit ini dengan mengawasi dan membenahi tata kelola manajemen Pertamina.

Baca Juga: Ahok Diminta Segera Bereskan Sederet PR Pertamina Ini, Tapi Pemberantasan Mafia Migas Tak Masuk dalam Daftar. Begini Rincian Tugas Sang Komisaris Utama Pertamina

"Tugas saya bukan campuri bisnis Pertamina, tapi manajemen. Saya komut," kata Ahok.

Ahok juga mengungkapkan kesan-kesannya kembali bertemu dan bekerja sama dengan Presiden Jokowi.

Ahok juga sebelumnya sempat bekerja dengan Jokowi saat keduanya menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Ya senyum-senyum saja. Saya duduknya persis di depan Pak Wapres sama Pak Presiden," kata dia.

Mantan Sekertaris Kementerian BUMN Said Didu meminta Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak hanya diberi tugas soal bagaimana penerapan program B30.

B30 merupakan program pencampuran minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) sebanyak 30 persen ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar.

“Kalau Ahok diberi tugas disuruh bereskan B30, itu (B30) tugasnya kepala divisi. Dia kan katanya orang hebat, orang hebat harusnya kasih kerjaan yang berat,” ujar Said dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Baca Juga: Setelah Pertamina dan Garuda Indonesia, Erick Thohir Bersiap Bongkar Pasang Direksi BUMN Ini. Lantas, Kenapa Nama Mantan Menkominfo Jadi Kandidat Kuat?

Said menyarankan, seharusnya Ahok diberi tugas untuk menjadi fasilitator antara Pertamina dengan Pemerintah.

Misalnya, dia harus datang menemui Presiden Joko Widodo dan menyatakan jangan lagi menugaskan Pertamina dengan tugas-tugas yang malah membebani kinerja keuangan perusahaan plat merah itu.

“Tugasnya Ahok seharusnya datang ke presiden, bilang jangan lagi tugasin Pertamina yang malah membebani,” kata Said.

Selanjutnya, Ahok diminta datang menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Said, Ahok harus berani menegaskan ke Luhut bahwa jangan ada lagi orang-orang yang mengintervensi investasi yang masuk ke Pertamina untuk pembangunan kilang.

Kemudian, Ahok juga perlu menemui Menteri ESDM Arifin Tasrif soal mekanisme pelelangan blok Migas. Menurut Said, dahulu Pertamina diberikan secara cuma-cuma untuk mengelola suatu Blok Migas yang telah habis masa kontraknya.

Baca Juga: Jengkel Setiap Hari Selama 5 Tahun Gara-gara Masalah Ini Tak Pernah Beres, Terkuak Sudah Alasan Jokowi Beri Restu Ahok Sebagai Komisaris Utama Pertamina

“Keempat, datang ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani) minta bayar utang pemerintah ke Pertamina. Dia (Ahok) kan katanya orang hebat kasih dong tugas itu, kalau B30 itu kerjaan ecek-ecek,” ucap dia.

Per Mei 2019, pemerintah disebut memiliki utang ke Pertamina sebesar Rp 41,6 triliun. Utang tersebut berasal dari kompensasi dari pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar di bawah harga keekonomiannya.