Nelayan Indonesia Disandera Teroris Filipina Selatan, Bekas Anak Buah Prabowo di Kopassus Sebut Sang Menhan Punya Kesempatan untuk Unjuk Gigi: 'Cuma Butuh 10 Menit'

Dalam setiap kasus penawanan, Fauka mengatakan ada cara pembebasan sandera yakni negoisasi dan represif atau berupa tindakan.

Mantan anggota Tim Mawar Kopassus ini yakin pemerintah sudah mempertimbangkan untung, rugi setiap langkah pembebasan.

"Pembebasan tawanan dengan cara tindakan represif atau dengan pengerahan pasukan adalah jalan terakhir manakala negoisasi yang dilakukan pemerintah tidak berjalan dengan baik," sambung dia.

Baca Juga: Sebelum Heboh Soal Prabowo Ogah Terima Gaji Menteri, Jenderal Purnawiran TNI Ini Sebut Tak Gunakan Upah Pertama dalam Kapasitasnya Sebagai Pembantu Jokowi

Cegah Kasus Penyanderaan Nelayan Terulang

Kasus penyanderaan tiga nelayan warga negara Indonesia pada September 2019 lalu yang hingga kini belum bebas menambah panjang masalah keamanan di wilayah Asia.

Belum diketahui pasti bagaimana langkah pemerintah Indonesia yang menolak pembayaran uang tebusan Rp 8,3 miliar guna membebaskan ketiganya.

Pengamat intelejen sekaligus mantan anggota Kopassus, Fauka Noor Farid menyarankan pemerintah Indonesia bekerja sama dengan seluruh negara di Asia dalam meningkatkan keamanan.

Yakni membentuk wadah pertahanan dan keamanan yang melibatkan seluruh negara Asia guna mencegah kasus penawanan terulang.

"Bagaimana negara-negara Asia bersatu membentuk suatu wadah atau sering berkoordinasi tentang bagaimana mengamankan wilayah. Terhadap itu tadi, mungkin teroris, bajak laut," kata Fauka di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (18/12/2019).

Baca Juga: Dulu Saat Tumpas OPM Papua Diduga Punya Agenda Terselubung, Akankah Prabowo Simpan Misi Lain dalam Kabinet Indonesia Maju?

Menurutnya wacana kerja sama pembentukan wadah pertahanan seluruh negara di Asia sudah dinyatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.