Baru Sebulan Saling Jabat Tangan, Kini Menkes Terawan dan IDI Kembali Berselisih Paham. Perkaranya Justru Bermula Dari Pernyataan Ini

Bayu Dwi Mardana Kusuma - Senin, 02 Desember 2019 | 16:07

Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen dr. Terawan Agus Putranto datang ke Istana

Fotokita.net - Mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto dokter Terawan Agus Putranto memang sudah resmi diumumkan sebagai menteri kesehatan dalam Kabinet Indonesa Maju periode 2019 - 2024. Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah melantik dokter Terawan pada Rabu (23/10/2019).

Menurut Jokowi, sosok Terawan memenuhi kriteria sebagai menteri kesehatan, yaitu berpengalaman dalam manajemen anggaran dan personalia di sebuah lembaga.

"Saya lihat dokter Terawan dalam mengelola RSPAD memiliki kemampuan itu. Beliau juga ketua dokter militer dunia. Artinya pengalaman track record tidak diragukan," kata Jokowi dalam dialog bersama awak media di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Terawan pernah berkonflik dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait metode penyembuhannya yang tak biasa.

Ia memiliki metode "cuci otak" untuk mengobati penyakit. Beberapa tokoh nasional yang sudah merasakan metode tersebut dan memberikan testimoni yang baik.

Namun, IDI menganggap metode digital subtraction angiography (DSA) itu belum teruji secara klinis. Saat itu, Terawan dikenakan sanksi pemecatan sementara. Namun, kemudian IDI mengkaji ulang sanksi itu.

Dokter Terawan sendiri sebelumnya sudah terkenal karena sering menangani para pesohor negeri, termasuk yang terbaru saat dirinya menangani mendiang BJ Habibie.

Presiden Joko Widodo telah melantik MayJend dokter Terawan Agus Putranto menjadi Menteri Kesehatan pada Rabu (23/10/2019).

Pria kelahiran Yogyakarta, 5 Agustus 1964 ini sendiri sempat menjadi sorotan karena terapi cuci otak alias brain wash dirinya dianggap kontroversial.

Bahkan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sampai mencopot keanggotan dokter Terawan dari organisasi itu.

IDI juga menolak pemilihan dokter Terawan sebagai Menteri Kesehatan.

Kontroversi terapi Digital Substraction Angogram (DSA) atau cuci otak untuk pengobatan stroke berujung pada pemecatan sementara Terawan dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).

Ketua MKEK, dr Prijo Pratomo, Sp. Rad, mengatakan, MKEK tidak mempermasalahkan teknik terapi pengobatan DSA yang dijalankan Terawan untuk mengobati stroke. Namun yang dipermasalahkan adalah kode etik yang dilanggar.

"Kami tidak mempersoalkan DSA, tapi sumpah dokter dan kode etik yang dilanggar," ujarnya saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (4/4/2018).

Menteri Kesehatan Republik Indonesia DR. dr. Terawan Agus Putranto melaksanakan kunjungan ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada Rabu (30/10/2019).

Dalam siaran pers yang dikeluarkan oleh IDI terkait kunjungan ini, Ketua IDI dr. Daeng M. Faqih, SH, MH. menyampaikan bahwa rasa prihatin terhadap kabar di media sosial yang "mencoba mengadu domba IDI dengan Presiden terkait pengangkatan Menteri Kesehatan yang baru".

Untuk diketahui, usai pengangkatan dokter Terawan sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia, beredar surat permohonan yang tampak seperti dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia terhadap Presiden Joko Widodo untuk tidak mengangkat dokter Terawan sebagai Menteri Kesehatan.

Dokter Daeng menyampaikan bahwa IDI berharap dan mendukung Kementerian Kesehatan RI yang baru ini untuk segera menyelesaikan masalah pembangunan kesehatan yang belum terpenuhi selama 74 tahun Indonesia merdeka.

Dalam kunjungan pada Rabu (30/10/2019), dr Daeng juga menyampaikan beberapa harapan IDI kepada dr Terawan, yaitu:

1. Sarana dan Prasarana kesehatan di pelosok-pelosok Indonesia yang belum terpenuhi, sehingga penggunaan kartu dirasa tidak berguna apabila tidak dapat diakses.

2. Distribusi dokter dan tenaga kesehatan yang merata dengan fasilitas yang mumpuni untuk kinerja mereka.

3. Sistem kesehatan yang baik untuk para dokter dan tenaga kesehatan.

4. Komitmen terhadap usaha promotif dan preventif tidak sebatas kata-kata tetapi dengan usaha yang konkrit. Salah satunya dengan anggaran yang cukup dan pengarusutamaan fungsi puskesmas yang masih belum merata.

5. Perbaikan peralatan kesehatan yang canggih seperti Malaysia agar tetap bisa bersaing.

Terawan Bakal Serahkan Gaji Pertamanya Sebagai Menteri untuk BPJS Kesehatan, Warganet: Respek Tapi Kami Tunggu Gebrakan Baru untuk Mengurai Carut Marut BPJS!

6. Pengembangan dunia Kedokteran Indonesia juga perlu dilihat sebagai proses yang utuh dari hulu ke hilir, dari mulai masa pendidikan dokter hingga setelah para dokter bertugas.

Contohnya dengan memberikan penghargaan atau insentif dan perlindungan hukum bagi dokter spesialis di wilayah geografis tertentu.

7. IDI mendorong realisasi penerapan upah dasar bagi dokter umum dengan besaran yang mencerminkan apresiasi terhadap proses pendidikan dan pelatihan yang telah dijalani untuk mencapai lisensi dokter, beban dan resiko pekerjaan yang dihadapi oleh para dokter umum.

Seperti yang kita ketahui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini mengalami tunggakan yang begitu besar.

Bahkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebutkan kalau hal tersebut salah satu penyebabnya adalah karena tindakan dari dokter.

Kini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun mulai angkat bicara karena mendapatkan tudingan tersebut.

Menurut Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota IDI Dr HN Nazar, prosedur penanganan medis yang dilakukan dokter telah diatur di dalam sebuah mekanisme yang sangat ketat.

Mulai dari clinical pathway (CP) di tingkat dokter, Pedoman Pelayanan Kesehatan (PPK) di level profesi, hingga Pedoman Nasional Pelaksanaan Praktek Kesehatan (PNPPK) di tingkat nasional.

"Nah, semuanya itu harus masuk di situ.

"Kalau ada selisihnya, bukan hanya di rumah sakit, dari pembayar yaitu asuransi dan BPJS, tapi dari etika pasti akan kena sanksi berupa sanksi etika dan sanksi profesi," kata Nazar dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2019).

Ia mencontohkan, di dalam penanganan kanker yang membutuhkan tindakan kemoterapi, maka ada sejumlah prosedur berlapis yang harus dilalui.

Jika prosedur tersebut tidak dijalankan, maka BPJS juga tidak akan menanggung biaya yang dikeluarkan rumah sakit.

Oleh karena itu, ia menambahkan, seluruh tindakan yang dilakukan dokter harus melalui prosedur dan pengawasan yang ketat.

"Begitu satu item obat tidak cocok dengan kasusnya, itu tidak akan dibayar dan tidak akan diizinkan.

"Kemo ini ketat sekali.

"Bahwa obat ini racun, kita tahu, tapi dengan tataran tertentu dia akan jadi obat," kata dia.

Nazar menilai, sistem BPJS Kesehatan yang diterapkan pemerintah Indonesia sangat luar biasa.

Pasalnya, hampir semua jenis penyakit yang diderita masyarakat dapat ditanggung penanganannya oleh BPJS ini.

Kondisi ini berbeda dengan negara lain, di mana pemerintahnya hanya menanggung jenis penyakit tertentu.

Menurut dia, dengan terbukanya kesempatan untuk berobat yang lebih lebar, masyarakat pun akan semakin banyak untuk memanfaatkannya. Konsekuensinya, biaya yang harus ditanggung pemerintah pun akan semakin besar.

"Ada contoh begini, masyarakat kita terutama yang berada di dekat negara tetangga, berbobat di negara tetangga.

"Karena dengan era BPJS ini, tentu biaya kemonya mahal, dia pulang.

"Berobatnya di sini.

"Itu ada, itu pembengkakakan di situ," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Terawan menyatakan akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait banyaknya pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan literatur.

Menurut dia, apabila prosedur tersebut diperbaiki, maka biaya yang harus dikeluarkan negara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat ditekan.

Sebagai contoh, pelayanan untuk penyakit jantung yang disebut Terawan tembus hingga mencapai angka Rp 10,5 triliun.

Menurut dia, ada sejumlah pembahasan dari berbagai jurnal yang menyebutkan bahwa pengobatan dengan menggunakan obat pencegah, tidak lebih efisien dibandingkan dengan metode stent atau tabung logam yang dimasukkan ke dalam arteri untuk membuat pembuluh darah jantung tetap terbuka, hingga operasi. (Kompas.com)

1 2 3 ... 6 Show All