Pantas Saja Jokowi Restui Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Rupanya BPK Sudah Banyak Temukan Hal Janggal Ini Sejak Lama: Uang Negara Lenyap Tanpa Jejak?

"Karena Pak Ahok, beliau punya kemampuan pengawasan yang sangat baik. Makanya, diharapkan nanti Pak Ahok bisa melakukan pengawasan kepada teman-teman direksi untuk bisa mempercepat kinerja Pertamina," katanya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019) seperti dilansir dari detik.com.

Arya mengatakan, pemilihan Ahok sebagai anggota dewan komisaris sejalan dengan rencana Kementerian BUMN untuk memperkuat pengawasan."Pak Erick Thohir memang kencang untuk urusan komisaris di depan untuk menangani atau memperkuat komisaris. Nanti komisaris perannya sangat besar, Pak Ahok akan jadi ketua kelas Komisaris Pertamina," jelasnya.

Instagram/Soakti13

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atau BTP saat berinteraksi dengan warga Jakarta

Tambahnya, Ahok nantinya bertugas mengawasi kinerja Pertamina serta dalam hal efisiensi."Pengawasan, distribusi, efisiensi dan kilang juga penting, ada harapan kita bikin kilang Indonesia," jelasnya.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2018 PT Pertamina (Persero), jajaran Dewan Komisaris, termasuk komisaris utama memiliki fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan arahan kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan perusahaan.

Baca Juga: Kerap Bergaya Cuek Depan Kamera, Dara Ayu yang Baru Ditunjuk Jokowi Sebagai Staf Khusus Milenial Ini Rupanya Bukan Orang Sembarangan. Bapaknya Adalah Anak Singkong yang Jadi Orang Terkaya No 7 di Indonesia dalam Usia Muda

Instagram/Soakti13

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atau BTP

Secara terperinci pengawasan itu meliputi kebijakan pengelolaan perusahaan, pelaksanaan rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran, ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, peraturan perundangan yang berlaku, dan memberikan saran kepada Direksi.

Selain itu, Dewan Komisaris juga bertugas memantau efektitivitas praktik Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan Perusahaan dan apabila dinilai perlu dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II-2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya potensi kerugian transaksi gas LNG oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero).

BPK juga menyatakan ada temuan permasalahan sistem pengendalian internal yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan.

Dalam IHPS Semester II/2018, disebutkan PT Pertamina (Persero) memiliki realisasi dan potensireturn kargo Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Kilang Liquefied Natural Gas (LNG) Badak kepada PT Pertamina (Persero), yang belum diperhitungkan sebagai penambah pendapatan LNG Muara Bakau.