Dikabarkan Akan Pimpin Lembaga Setara Kementerian, Rupanya Begini Tugas yang Dipikul Mantan Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi dalam Sidang MK Itu

Fotokita.net - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomitmen di dalam penyederhanaan regulasi dan peraturan, baik di pusat dan daerah. Ia berencana menggabungkan fungsi-fungsi legislasi selain di lembaga legislatif menjadi satu badan.

Hal itu pernah disampaikan Jokowi dalam debat pertama capres-cawapres di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

"Kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, Dirjen Peraturan Perundangan dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian," ujar Jokowi.

Baca Juga: Mati-matian Berjuang dalam Menangkan Gugatan di MK, Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi Dikabarkan Bakal Dapatkan Jabatan Ini

"Akan kita masukkan ke dalam badan ini yang namanya pusat legislasi nasional sehingga kontrol langsung oleh Presiden," lanjut dia.

Kompas Regional

Yusril Ihza Jadi Pengacara Capres, Rumah Masa Kecilnya Belitung Timur Asri Banget!

Badan itu, menurut Jokowi, juga dapat dijadikan wadah konsultasi untuk pemerintah daerah yang hendak menerbitkan regulasi.

Dengan demikian, Jokowi yakin apabila badan legislasi tersebut dibentuk, maka seluruh regulasi, baik pusat dengan daerah, harmonis dan tidak ada lagi yang tumpang tindih.

"Akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik," ujar dia.

Baca Juga: Dicopot dari Pangkostrad Karena Kerahkan Pasukan ke Istana Presiden, Apakah Prabowo Akan Ambil Keuntungan Ini Sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Baru Jokowi?

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Ferry Noor menyatakan, adanya kemungkinan ketua umumnya, Yusril Ihza Mahendra, memimpin pusat legislasi nasional.

Kompas.com

Berbalut Kebaya Hitam, Anggunnya Istri Yusril Ihza Mahendra yang Berdarah Jepang dan Filipina!

Pusat legislasi nasional merupakan badan setingkat kementerian yang pembentukannya diusulkan Presiden Joko Widodo.

"Ini ada satu kementerian badan yang baru disahkan oleh Presiden dan DPR. Badan kementerian legislasi nasional atau apa gitu ya. Mungkin bisa saja Pak Yusril diminta Pak Jokowi di situ nantinya," kata Ferry saat dihubungi, Minggu (27/10/2019).

Ferry mengatakan, Yusril tentunya akan siap jika nantinya Presiden Joko Widodo menugaskan langsung untuk memimpin lembaga itu.

Baca Juga: Saat Dilantik Sebagai Wamen PUPR, Mantan Bupati Jayawijaya Ini Justru Dapat Kabar Buruk dari Kampungnya. Mampukah Ia Tuntaskan Tugas Khusus dari Jokowi?

Menurut Ferry, Yusril layak memimpin lembaga tersebut sebab tak banyak orang di Indonesia yang punya pemahaman hukum yang komprehensif.

Instagram @yusrilihzamhd

Berbalut Kebaya Hitam, Anggunnya Istri Yusril Ihza Mahendra yang Berdarah Jepang dan Filipina!

"Badan ini infonya kan setingkat menteri. Regulasi, melakukan penyetaraan dari produk undang-undang dari pusat sampai daerah. Jadi sinkron. Tidak tumpang tindih. Tugas ini berat sebenarnya," kata Ferry.

"Dan di Indonesia ini yang mengerti dan memahami persoalan hukum dan perundang-undangan ini hanya sedikit. Kalau Pak Mahfud (MD) sudah di Menko (Polhukam). Pak Jimly (Asshiddiqie) sudah di DPD. Tinggal Pak Yusril," lanjut Ferry.

Baca Juga: Tak Selaras dengan Pidato Sewaktu Pelantikan, Kabinet Super Pelangi Ini Diprediksi Bakal Bikin Repot Jokowi. Apa Alasannya?

twitter.com/Yusrilihza_Mhd

Cantik & Keturunan Jepang, Yuk Intip 5 Pesona Istri Yusril Ihza Mahendra!

Saat ditanya apakah sudah ada permintaan dari Jokowi agar Yusril memimpin lembaga tersebut, Ferry menjawab belum ada permintaan secara langsung.

"Langsung (dari Jokowi) tidak. Tapi ada bisik-bisik lah melalui saya. Dari pihak-pihak timnya Pak Jokowi lah," lanjut dia. (Rakhmat Nur Hakim/Kompas.com)