Mati-matian Berjuang dalam Menangkan Gugatan di MK, Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi Dikabarkan Bakal Dapatkan Jabatan Ini

Fotokita.net - Kabinet Indonesia Maju telah resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada beberapa hari lalu. Demikian pula, pos wakil menteri juga sudah terisi lengkap.

Dari sejumlah nama tokoh politik dan profesional, rupanya tak ada nama Yusril Ihza Mahendra di dalam kabinet baru dari pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.

Padahal, Yusril sempat digadang-gadang masuk kabinet. Kabarnya dia menjabat pos menteri bidang hukum. Tapi, dalam perkembangannya, ternyata Yusril Ihza Mahendra tidak masuk orang yang dipanggil Presiden Jokowi. Meski demikian Yusril legawa dirinya tak masuk kabinet Jokow-Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Bikin Kaget Publik, Jokowi Diprediksi Bakal Bongkar Susunan Kabinet Tak Sampai Setahun. Begini Penjelasannya

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini, mengucapkan selamat bekerja kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin atas pelantikan kedua beliau, dan pelantikan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/10).

Dengan pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Yusril mengatakan tugasnya sebagai penasihat hukum sebagai Capres dan Cawapres juga sudah selesai.

Kompas Regional

Yusril Ihza Jadi Pengacara Capres, Rumah Masa Kecilnya Belitung Timur Asri Banget!

Yusril selanjutnya akan tetap menjadi advokat profesional sesuai sumpah jabatan advokat. “Menjadi advokat adalah profesi yang selama ini saya tekuni. Nampaknya inilah ladang tempat saya mengabdi kepada negara dan bangsa," kata Yusril dalam keterangannya, Rabu (23/10).

Yusril pun berharap, dalam Kabinet Menteri, pembangunan norma hukum akan menempuh jalan yang benar. Begitu pula penegakan hukum.

Baca Juga: Datangi Warga Justru Kena Semprot Amarah, Respon Gubernur Ganjar Pranowo Bikin Meleleh Warganet. Ada Apa Sebenarnya?

Salah satu agenda penting bangsa kita adalah pembenahan masalah hukum. Yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa untuk maju adalah adanya norma hukum yang adil, rasional, sistematik dan harmoni satu sama lainnya.

"Jangan sampai terjadi tabrakan antar norma hukum. Kepastian hukum harus terjamin dengan penegakannya yang konsisten," ujarnya.