Sementara itu, Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi menyoroti sejumlah kementerian yang tugas pokok dan fungsinya besar, tetapi Presiden tidak menghadirkan wamen di kementerian tersebut. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selain itu, dia mengkritisi penunjukan sejumlah wamen yang latar belakangnya tidak pas dengan tugas dan fungsi kementerian. ”Seharusnya wamen itu orang praktisi yang ahli bidangnya. Kalau hanya sekadar bagi-bagi jabatan, ya, enggak ada gunanya,” ujar Sofian. (Sharon Patricia/Kompas.id)