:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2024/02/27/majalah-bobo-edisi-terbatas-ke-3-20240227030128.jpg)
"Kita bisa lihat sendiri ini masalah bukan satu-satunya. Kejadian ini akan terus terjadi. Orang luar Papua tidak akan bisa menerima kami, karena rasisme dan intimidasi terus terjadi. Menutup ruang demokrasi bagi kami juga. Kami tidak melakukan aksi kriminalitas. Kami menyampaikan aspirasi damai tapi kenapa selalu berhadapan dengan senjata. Selalu berlawanan dengan kalimat rasis. Ya untuk kali ini kami disebut monyet. Kami jawab monyet akan menjadi simbol kami untuk melawan itu," ungkapnya.
Tindakan rasisme kini menghantui para rakyat dan mahasiwa Papua. Alhasil, Damiel menyebut rakyat Papua siap kembali ke Bumi Cenderawasih jika diskriminasi terhadap mereka masih terus terjadi. Keadilan seakan tidak berpihak pada rakyat Papua yang merantau. Padahal, mereka tidak pernah mengintimidasi atau melakukan diskriminasi terhadap orang-orang non Papua yang merantau dan mencari nafkah di Bumi Cenderawasih.
"Kami menyampaikan aspirasi, melawan bahwa itu tidak benar, dan juga rasisme yang terjadi kami menolak. Jika diusir kami akan siap dengan senang hati kami pulang. Papua itu rumah kami. Tapi dengan catatan sejak kemerdekaan Indonesia banyak orang dari luar Papua yang masuk ke sana kami terima baik. Mereka dapat makan, minum hingga uang dari Papua dan sekarang mereka tidak berpikir panjang ke sana. Jumlah kami hanya sedikit yang di luar Papua untuk belajar," ujar Damiel.
Massa melakukan aksi di Jayapura, Senin (19/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
"Jika mereka mengatakan seperti itu (rasisme) kami akan pulang dengan senang hati. Dengan catatan orang dari luar Papua yang datang juga harus angkat kaki. Jadi sama-sama pulang ke daerah masing-masing. Itu yang menjadi sorotan kami," tambahnya.
Kritik dan komentar pedas juga disampaikan Damiel terhadap pemerintah Indonesia. Kata Damiel, pemerintah Indonesia melakukan program pembangunan di Bumi Cenderawasih hanya untuk meredam gerakan rakyat Papua yang ingin mendapatkan kebebasan dengan kata lain merdeka.
"Ini diskriminasi terjadi saat kemerdekaan ke-74 Indonesia, dan masalah tentang Papua tidak pernah selesai. Artinya ada solusi, tapi Indonesia selalu meredam perjuangan kami dengan segala cara seperti pembangunan, dan segala program dilakukan. Pergantian kepala negara tapi masalah Papua tetap ada, dan tidak pernah redam. Solusinya untuk Papua adalah merdeka, dan kebebasan itu saja," ungkap Damiel.
Hal senada juga disampaikan Agustinus Goo yang merupakan ketua dari IMP Sumut. Mahasiswa asal Kabupaten Nabire ini mengatakan pemerintah harus cepat menyelesaikan masalah tentang penindasan, diskriminasi, serta rasisme terhadap rakyat Papua. Kata Agustinus, jika pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikannya, maka lepaskan saja wilayah Papua dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Massa melakukan aksi di Jayapura, Senin (19/8/2019). Aksi tersebut untuk menyikapi peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
"Ya kalau terus ini berlanjut, berarti masyarakat Papua minta merdeka, lepas dari pangkuan NKRI. Presiden Joko Widodo harus cepat selesaikan masalah itu daripada masyarakat Papua jadi korban. Tanah kami dijajah, dirampas kekayaan alam di Papua. Sementara mereka melakukan rasisme, intimidasi. Seharusnya sebagai manusia mereka harus punya perasaaan," tutur Agustinus.
