Fotokita.net -Akui sudah terima surat soal isu kudeta Partai Demokrat, Jokowi malah mantap beri jawaban ini buat anak SBY.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau kerap disapa AHY mengaku telah mengirimkan surat ke Presiden Jokowi pada Senin (1/2/2021).
Melalui suratnya, AHY meminta klarifikasi tentang isu adanya gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat.
Berdasarkan informasi yang diperoleh AHY, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden.
Baca Juga: Tahta AHY Ingin Dikudeta Hingga Surati Jokowi, Aib Partai Demokrat Malah Terbongkar, Ada Apa?
AHY juga menyebut gerakan itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
Namun demikian, AHY mengatakan, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam persoalan ini.
"Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhomat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Agus Yudhoyono, Senin.
Kemudian, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPPPartai DemokratHerzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY.
Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasaan di partainya adalah Moeldoko.
Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.
Namun demikian, tudingan tersebut telah berulang kali dibantah Moeldoko.
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku tidak mengetahui isu yang menyebut dirinya akan menjadi Sekjen Partai Demokrat, apabila kepemimpinan partai diambil alih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Saya enggak tahu, demi Allah saya enggak tahu. Tidak pernah dengar, tidak pernah diucapkan dengan saya, dan tidak mungkin saya jadi Sekjen.Saya enggak mau," ucap Marzuki, dalam tayangan diKompas TV, Rabu (3/2/2021).
Sebelumnya, beredar isu adanya upaya melengserkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudoyono (AHY).
Mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie.
Nama Marzuki dan Moeldoko disebut-sebut ikut terlibat. Upaya tersebut bertujuan untuk mengambil alih posisi ketua umum melalui kongres luar biasa (KLB) untuk selanjutnya menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.
Ketika ditanya apakah ia setuju dengan KLB, Marzuki menyerahkannya kepada pihak-pihak yang memiliki hak suara untuk memilih.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak perlu takut dengan istilah KLB apabila sudah mampu membangun soliditas dan militansi kader yang tinggi.
"Saya ini pernah sekjen, pernah memimpin partai, digoyang juga. Ada keinginan-keinginan untuk mengganti sekjen di istana itu, itu sampai ke saya, bukan enggak ada," tutur dia.
"Tapi biarkan saja, yang penting kita kerja dengan baik, kita buktikan bahwa kita mampu membawa partai ini secara benar dan buktikan hasilnya," sambungnya.
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko tak menjawab secara jelas ketika ditanya kelanjutan surat yang dikirim Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo.
Surat yang dimaksud menyoal tentang isu kudeta AHY dari Partai Demokrat yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden Jokowi dan menyeret nama Moeldoko.
"Orang ngopi-ngopi kok masa lapor Presiden, yang enggak-enggak aja," kata Moeldoko di kediamannya, Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Saat ditanya tentang respons Presiden terkait isu ini, Moeldoko lagi-lagi tak memberikan jawaban tegas.
Ia menyebutkan, banyak hal yang harus diurus Kepala Negara ketimbang campur tangan dalam isu kudeta di Partai Demokrat.
"Memang orang kurang kerjaan apa Pak Presiden bicara ini, ngurusi Covid aja enggak keruan kita pusing, ngapain mikirin yang enggak-enggak begini," ujarnya.
Kendati demikian, Moeldoko mengakui beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak.
Presiden SBY memberi ucapan selamat usai lantik Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI pada 30 Agustus 2013.
Namun, ia tak menyebutkan detail pihak-pihak yang dimaksud. Moeldoko mengungkap pertemuan itu beberapa kali dilakukan di rumahnya dan beberapa kali di hotel.
Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko mengaku mendengarkan banyak cerita dan emosi.
Namun, Moeldoko menyebut pertemuan itu hanya sekadar ngopi-ngopi. Ia menegaskan tak punya kuasa untuk mengudeta kepemimpinan Partai Demokrat.
"Bingung juga ya saya, orang ngopi-ngopi kok bisa ramai begini," katanya.
Baca Juga: Belum Seminggu Jadi Kapolri, Listyo Sigit Sudah Ditantang Penjarakan Sosok Ini: Umat Sudah Teriak!
Moeldoko memastikan bahwa ia merupakan orang di luar Partai Demokrat yang tak punya hak melakukan kudeta.
Sebab, pergantian kepemimpinan partai mestinya mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Saya siapa sih? Saya ini apa? Wong biasa-biasa aja. Di Demokrat ada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), ada putranya, Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut dia," kata Moeldoko.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya tidak akan menjawab surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Surat itu terkait isu pengambilalihan kepemimpinan AHY yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Jadi kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno, melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).
Pratikno mengatakan, surat AHY tak akan dijawab pihaknya lantaran berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar dia.
(Kompas.com)