:quality(100)/photo/2020/12/15/1174900060.jpg)
Fotokita.net - Aksi walk out bikin murka, anggaran janggal DPRD DKI Rp 580 miliar disorot, anak buah Tito Karnavian langsung lakuan ini.
Aksi walk out para anggota DPRD DKI Jakarta yang diniatkan untuk memberi "efek jera" pada Partai Solidaritas Indonesia ( PSI), justru berbalik arah menjadi bumerang.
Mereka ramai-ramai keluar ruang rapat ketika Fraksi PSI hendak membacakan pandangan umum di sidang paripurna DPRD DKI, Senin (14/12/2020) lalu. Belakangan, banyak pihak mengkritik aksi tersebut.
Apalagi melihat latar belakang kekesalan terhadap PSI karena batalnya kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI.
Menggali kubur sendiri
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, anggota Dewan yang walk out malah merugikan citra mereka sendiri dan partai.
Dengan memprotes PSI, terlihat bahwa ada keinginan dari anggota Dewan untuk naik gaji di tengah pandemi.
Baca Juga: Ikuti Perintah Megawati, Begini Nasib Bansos Covid-19 Usai Risma Ditunjuk Jadi Menteri Sosial
PSI sebelumnya yang mengungkap ke publik wacana kenaikan gaji anggota Dewan di dalam Rancangan Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021.
"Masyarakat akan melihat mana partai yang mengawal anggaran rakyat dan mana yang hanya memikirkan dirinya sendiri," ujar Pangi kepada Kompas.com, Selasa (15/12/2020).
Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, aksi walk out tersebut sebagai sikap yang kekanak-kanakan.
Ia juga menilai, sikap para anggota Dewan tersebut semakin menunjukkan bahwa selama ini mereka memang berkomplot untuk menaikkan gaji dan tunjangan melalui RKT 2021 yang dikritisi oleh PSI.
"Semakin kelihatan bahwa kekompakan fraksi-fraksi dalam menyepakati RKT adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar dan penuh nafsu besar untuk mendapatkan tunjangan fantastis," katanya.
Memalukan
Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha mengungkapkan kekecewaannya kepada para wakil rakyat tersebut.
Ia menilai aksi protes terhadap PSI yang menantang kenaikan gaji di tengah pandemi sebagai aksi yang memalukan.
"Itu sangat memalukan sekali. Anak-anak muda itu kan lagi berjuang untuk kritis, kemudian dipojokkan oleh partai besar. Bagaimana wakil rakyat kok kelakukannya seperti itu," ujar Abdillah saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/12/2020).
Partai yang baru dibentuk pada tahun 2014 tersebut faktanya hanya memiliki total delapan kursi di Kebon Sirih.
Abdillah menegaskan bahwa sikap PSI yang buka-bukaan soal anggaran fantastis untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD dalam RKT 2021 adalah sikap yang benar.
Ramai dicecar warganet
Warganet beramai-ramai mendukung langkah PSI mengkritik anggaran 'nyeleneh' di APBD DKI.
Mereka juga mencecar aksi walk out dari anggota dewan tersebut. Akun @Toperendusara1 misalnya menyindir anggota dewan yang dianggap munafik.
"Warga Jakarta mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang meninggalkan ruangan. Begitulah selayaknya manusia-manusia munafik diperlakukan," ujarnya, Senin (14/12/2020).
Baca Juga: Video Dinosaurus Turun dari Truk Bikin Gempar, Begini Fakta Sebenarnya
Sementara akun @Shandythama1 meminta PSI untuk melanjutkan aksi kritisnya meskipun mendapat perlawanan dari partai-partai besar lain.
"Anggota DPRD DKI yang walk out saat rapat paripurna adalah jiwa-jiwa korup yang nggak suka terhadap partai yang jujur. PSI lanjutkan tekadmu!" ujarnya.
Setelah aksi walk out bikin gempar, kini putusan DRPD DKI Jakarta kembali menuai sorotan.
Putusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2021 diketok dan resmi mendapat persetujuan bersama pada rapat paripurna Senin 7 Desember 2020 lalu.
Dalam persetujuan tersebut, APBD DKI Jakarta disahkan menjadi Rp 84,1 triliun, bertambah Rp 1,7 triliun dari besaran MoU Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 DKI Jakarta yaitu Rp 82,5 triliun.
Setelah mendapat persetujuan, bukan berarti anggaran janggal tidak terlihat lagi di APBD DKI 2021.
Berbagai kejanggalan justru ditemukan setelah dokumen yang sudah mendapat persetujuan itu dievaluasi di tingkat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Bahri mengatakan, saat melakukan evaluasi, pihak Kemendagri menemukan adanya peralihan anggaran kegiatan untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang sempat ramai di media massa.
"Isunya anggaran (RKT) dilarikan ke kegiatan. Memang kita lihat memang ada kegiatan baru (berbeda dari tahun 2020)," ucap Bahri saat ditemui di Lantai 9 Gedung H Kemendagri, Selasa (22/12/2020).
Besarannya pun cukup banyak, jika ditotal, besaran anggaran janggal yang ditemukan Kemendagri untuk kegiatan DPRD DKI mencapai Rp 580 miliar.
Bahri menjelaskan, isi dari kegiatan tersebut cenderung tidak teratur alias ngaco. Sehingga Kemendagri melihat anggaran tersebut sebagai anggaran janggal.
Adapun enam temuan anggaran janggal untuk kegiatan DPRD DKI Jakarta tersebut beragam, di antaranya pembelian baju, sampai dengan pembelian alat kedokteran.
Baca Juga: Kabar Gembira! Bonus Pensiunan PNS Cair Awal Januari 2021, Cukup Siapkan KTP dan SK
Belanja pakaian senilai Rp 2 miliar, alat kedokteran Rp 350 miliar
Enam temuan anggaran janggal tersebut di antaranya: Sub Kegiatan pertama, yaitu sub kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai Rp 5.112.555.027 yang diuraikan dalam sub rincian objek belanja:
Belanja pakaian sipil lengkap (PSL); belanja modal peralatan studio audio; belanja modal personal computer; dan belanja modal peralatan komputer lainnya pada Sekretariat DPRD.
Sub Kegiatan kedua berkait Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebesar Rp 153.649.748.978 yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
Belanja gaji dan tunjangan DPRD pada Sekretariat DPRD.
Sub Kegiatan ketiga pada pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan nilai Rp 2.310.670.340 diuraikan ke dalam obyek belanja:
Belanja pakaian sipil harian (PSH); belanja pakaian sipil lengkap (PSL); belanja pakaian dinas harian (PDH); dan belanja pakaian sipil resmi (PSR).
Sub Kegiatan keempat adalah kegiatan publikasi dan dokumentasi Dewan senilai Rp 350.332.264.769 diuraikan ke dalam obyek belanja:
Belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran pada Sekretariat DPRD.
Sub Kegiatan terakhir pada kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD senilai Rp 41.458.540.986 diuraikan ke dalam obyek belanja:
Belanja penghargaan atas suatu prestasi pada Sekretariat DPRD.
Total keseluruhan anggaran enam sub kegiatan tersebut menjadi Rp 580.135.824.007.
Anggaran diminta dikembalikan ke BTT
Anggaran-anggaran janggal tersebut, kata Bahri, langsung diminta Kemendagri untuk dikembalikan ke anggaran Belanja Tidak Tetap (BTT) sebagai prioritas penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.
"Dari BTT kan mereka bisa pakai kalau ada darurat mendesak," kata Bahri.
Pengembalian anggaran janggal tersebut juga dituangkan dalam surat hasil evaluasi Kemendagri kepada Sekertaris Dewan untuk segera melakukan formulasi kembali uraian belanja yang dinilai janggal.
Bahri juga menjelaskan, setelah diminta untuk dilakukan koreksi, Sekertaris Dewan sudah bersurat untuk memastikan kegiatan yang dinilai janggal tersebut ditunda pelaksanaannya untuk tahun ini.
"Kita lihat perkembangan ternyata sudah ada surat dari Ketua Sekwan untuk kegiatan baru tersebut tidak boleh dilaksanakan," ucap Bahri.
Baca Juga: Tunjangan Paling Rendah Rp 5,3 Juta, Ini Alasan Kenapa Gaji PNS Pajak Paling Tinggi di Indonesia
DPRD DKI Jakarta melantik 2 orang anggota DPRD dari Fraksi PKS yang meninggal dunia. Selain itu, DPRD DKI Jakarta juga melantik satu orang anggota lain dari Fraksi Gerindra. Pelantikan dilakukan di ruang rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/12/2020).
Kemungkinan salah input
Kejanggalan-kejanggalan anggaran tersebut, menurut Bahri, kemungkinan disebabkan oleh salah input dari DPRD DKI Jakarta.
Pasalnya, lanjut Bahri, saat ini baru diterapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Nomenklatur yang baru memungkinkan kesalahan input data yang berakibat pada kesalahan-kesalahan penamaan kegiatan.
"Salah rumah, salah penempatan kode anggaran saja. Karena di 2021 ini sistem baru," kata Bahri.
(Kompas.com)