Fotokita.net - Pantas KKB Papua makin berani perang lawan TNI Polri, otonomi khusus Papua sebentar lagi habis, Indonesia bakal tanggung kerugian ini bila tanah Cenderawasih lepas dari NKRI.
Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB) masih menebar ancaman di wilayah Intan Jaya, Papua.
Kelompok tersebut bahkan telah berani melakukan kontak senjata di Distrik Sugapa yang merupakan ibu kota Intan Jaya. KKB juga menyatakan Intan Jaya sebagai wilayah perang terbuka dengan TNI-Polri.
Sejak awal 2020, tercatat ada 17 kekisruhan yang diakibatkan KKB di Intan Jaya. Dari 17 peristiwa itu, enam orang tewas dan enam lainnya mengalami luka-luka.
Terkait pernyataan Intan Jaya sebagai area perang terbuka, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menduga ada unsur faktor geografis yang melatarbelakangi.
KKB memilih Intan Jaya sebagai lokasi lantaran seluruh kawasan diapit oleh pegunungan.
"Mereka pilih Intan Jaya karena arealnya cukup sulit untuk kita hadir dalam jumlah yang signifikan. Di situ daerah yang pipih, tebing-tebing, gunung-gunung, jadi sulit," kata Paulus.
Dengan kondisi tersebut, KKB dengan mudah melarikan diri usai berulah.
Selain itu, infrastruktur jaringan telekomunikasi di Intan Jaya turut menjadi kendala. Sehingga, koordinasi antaraparat pun sulit dilakukan.
Kapolda Papua memastikan, polisi telah mengantongi data KKB yang beraksi di Intan Jaya. Dulu, kelompok itu dipimpin oleh Ayub Waker.
Namun, Ayub meninggal karena sakit pada 13 September 2019 dan digantikan oleh wakilnya.
"Panglima kodapnya sudah meninggal dunia yaitu Ayb Waker. Tapi sekarang (Kodap VIII) dikomandoi oleh wakilnya, Sabinus Waker," kata Paulus, Kamis (24/9/2020) seperti dikutip dari Kompas.com.
KKB Papua
Dari sisi kekuatan, kelompok KKB berjumlah sekitar 50 orang. Namun, jumlah itu masih bisa bertambah lantaran beberapa kelompok lain kemungkinan bergabung ke kelompok Sabinus Waker.
Polisi mendeteksi, KKB di Intan Jaya memiliki puluhan senjata api hasil rampasan.
"Sabinus Waker itu memiliki kekuatan 50 orang dengan 17 pucuk senjata api yang terdiri dari strayer hasil rampasan pada 2015, kemudian ada rampasan 2019 dan 2020, jumlahnya 17 pucuk," kata Paulus.
Sadar atau tidak, masalah kemerdekaan diPapua kemungkinan akan muncul lagi dalam beberapa bulan ke depan.
Estimasi ini pantas dikedepankan, karena Undang-UndangOtonomiKhusus Papua tahun 2001, akan berakhir pada November 2021 mendatang.
Setelah diskusi di antara para menteri, PemerintahIndonesiatelah menegaskan posisinya dan akan terus memberikan danaotonomikhusus dan memperpanjang kerangka waktu undang-undangOtonomi KhususPapua.
Benny Wenda menjadi pembicara di TEDxSydney bersama Jennifer Robinson pada 2013 silam
Keputusan itu memicu kemarahan Benny Wenda Ketua Liberation Movement of West Papua, yang menulis:
Pada tahun 1969, setelah “pemungutan suara” palsu untuk melegitimasi penjajahanIndonesiadiPapua Barat,Indonesiaberjanji bahwa kami akan menjadi daerah otonom diIndonesia. Sebagai daerah “otonom” selama 30 tahun ke depan, ratusan ribu orangPapua Barat, termasuk sebagian besar keluarga saya, dibunuh oleh militer dan polisiIndonesia. Dari operasi militer brutal di dataran tinggi Papua tahun 1977-81 ("Operasi Koteka" dan "Operasi Sapu Bersih") hingga pembunuhan massal, pemerkosaan dan penyiksaan ratusan orang di Pulau Biak pada tahun 1998, "otonomi" palsu ini bagi kami berarti satu hal - genosida.
Berbicara mengenai Bumi Cenderawasih, kekerasan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI)dengan sejumlah kelompok masyarakat Papuamasih sering terjadi.
Seperti, sejumlah bentrokan yang terjadi pada tahun 2019 yang menelan korban sedikitnya 15 orang.
Atau protes yang meluas juga terjadi pada Agustus 2019 menyusul sebuah insiden di kota Surabaya, Jawa, di mana 43 siswa Papua ditangkap oleh polisi atas klaim mereka telah memfitnah bendera Indonesia, sementaraorang-orang lainnya melontarkan hinaan rasisme dan meneriakkan agar orang Papua diusir atau dibantai.
Protes berikutnya menyebabkan sejumlah bangunan pemerintah dan komersial dihancurkan atau dibakar.
Seorang anggota KKB Papua yang paling dicari sejak 2011 telah tertangkap.
Makalah yang diterbitkan olehFuture Directions Internationalpada 17 September 2020 ini akan mengkaji perspektif Pemerintah Indonesiatentang gerakan kemerdekaan Papuadan kepentingannya dalam mempertahankan kontrol kedaulatan atas wilayah tersebut, meskipun ketegangan dan kekerasan meningkat.
Papua, yang meliputi Provinsi Papuadan Papua Barat, memiliki luas daratan 450.000 km2, terhitung hampir seperempat dari total luas daratan Indonesia.
Tanah itu juga kaya akan sumber daya dan mengandung deposit mineral yang sangat besar, terutama emas dan tembaga, dan ladang minyakdan gas yang luas, serta petak besar hutan hujan yang cocok untuk memproduksi minyak sawit, komooditas ekspor terbesar Indonesia.
Menurut angka tahun 2019, provinsi gabungan Papua dan Papua Barat menyumbang 1,7 persen dari Produk Domestik Regional Bruto Indonesia dan nilai ekspor dari pelabuhan di provinsi-provinsi tersebut mencapai 0,7 persen dari total nilai ekspor Indonesia.
Angka tersebut sangat kecil mengingat, dalam hal produksi, tambang Grasberg di Papua adalah salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia.
Faktanya, kontribusi kedua provinsi terhadap perekonomian Indonesia serupa dengan Sumatera Barat, yang merupakan provinsi yang jauh lebih kecil dan tidak memiliki sumber daya mineral dalam jumlah besar seperti yang ada di Papua.
Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya hasil ekonomi Papua, termasuk infrastruktur yang buruk dan sifat eksploitatif dari ekstraksi sumber daya yang menyebabkan sedikit keuntungan bagi penduduk lokal.
Meskipun output ekonominya rendah, nilai Papuabagi Indonesia tidak boleh diremehkan.
Masih terdapat potensi wilayah yang signifikan untuk menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Tambang Grasberg saja sepertinya merupakan alasan yang cukup di mata Indonesia untuk mempertahankan kendali kuat atas Provinisi Papua.
Untuk sebagian besar operasi Grasberg, perusahaan peleburuan alumuniummilik negara, Inalum, hanya memegang 9,36 persen saham, sedangkan sisanya dipegang oleh perusahaan pertambangan AS Freeport - McMoran.
Setelah mendapat tekanan dari Presiden Joko Widodo, Freeport menandatangani perjanjian pada 2018 yang membuat saham Indonesia naik menjadi 51,23 persen, yang mencakup sepuluh persen saham yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tambang Papua.
Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia secara jelas melihat Papua sebagai sumber potensi keuntungan ekonomi jangka panjang, dan sepertinya tidak akan lepas dari cengkeraman Indonesia, terutama setelah memperebutkan kepemilikannya di tambang Grasberg.
Namun, isu separatisme telah menjadi perhatian keamanan utama bagi Pemerintah Indonesiaapalagi setelah kasus Timor Leste, yang mengilhami gerakan separatis di provinsi strategis ekonomi Aceh, Riau, dan Papua (saat itu dikenal sebagai Irian Jaya).
Dalam kasus Papuasaat ini, kekhawatiran tersebut masih dirasakan di dalam tubuh Pemerintah Indonesia.
Terlepas dari realistis atau tidaknya ketakutan akan balkanisasi, hal itu akan terus membentuk pendekatan Indonesia terhadap masalah Papua.
Unsur lain yang dapat ditambahkan ke ketakutan itu adalah perjuangan sulit yang dihadapi Indonesia dalam menyeimbangkan hubungan ekonominya dengan negara-negara seperti China sambil secara bersamaan melawan pengaruh asing.
Dalam konteks tindakan penyeimbangan Indonesia dengan China, Indonesia akan terus peka terhadap fakta bahwa Papuayang merdeka akan jauh lebih rentan terhadap pengaruh China daripada sebagai bagian dari Indonesia.
Dengan tidak adanya tekanan eksternal yang signifikan, oleh karena itu, sangat tidak mungkin Indonesia akan memberikan kemerdekaan kepada Papuakecuali keadaan berubah secara dramatis dan secara efektif dipaksa untuk melakukannya.
Organisasi Papua Merdeka
Organisasi Papua Merdeka(disingkatOPM) adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papuayang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagaiIrian Jaya, dan untuk memisahkan diri dariIndonesia.
Dikutip dari wikipedia, gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan.
Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaranbendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian darikonflik Papua.
Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawahPerjanjian New York.
SelamaPerang Dunia II,Hindia Belanda(kelak menjadi Indonesia) dipandu olehSoekarnountuk menyuplai minyak demiupaya perang Jepangdan langsung menyatakan merdeka dengan nama Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Nugini Belanda(Nugini Barat) danAustraliayang menjalankan pemerintahan di teritoriPapuadanNugini Britaniamenolak penjajahan Jepang dan menjadi sekutu pasukan Amerika Serikat dan Australia sepanjangPerang Pasifik.
Hubungan Belanda danNugini Belandasebelum perang berakhir dengan diangkatnya warga sipil Papua ke pemerintahan sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan tahun 1963. Meski sudah ada perjanjian antaraAustralia danBelanda tahun 1957 bahwa teritori milik mereka lebih baik bersatu dan merdeka, ketiadaan pembangunan di teritoriAustraliadan kepentinganAmerika Serikatmembuat dua wilayah ini berpisah.
OPM didirikan bulan Desember 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern! Kami menolak pembangunan apapun: rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri!"
Nugini Belandamengadakan pemilu pada Januari 1961 danDewan Nuginidilantik pada April 1961. Akan tetapi, diWashington, D.C.,Penasihat Keamanan NasionalMcGeorge Bundymelobi Presiden A.S.John F. Kennedyuntuk menegosiasikan transfer pemerintahan Nugini Barat ke Indonesia. Perjanjian New Yorkdirancang oleh Robert Kennedy dan ditandatangani oleh Belanda, Indonesia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Agustus 1962.
Walaupun Belanda menuntut agar rakyat Nugini Barat boleh menentukan nasib sendiri sesuai piagam PBB danResolusi 1514 (XV)Majelis Umum PBB dengan nama "Act of Free Choice", Perjanjian New York memberikan jeda tujuh tahun dan menghapuskan wewenang PBB untuk mengawasi pelaksanaan Akta tersebut.
Kelompok separatis mengibarkan bendera Bintang Kejora Papuapada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Kepolisian Indonesia berspekulasi bahwa orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini bisa dijerat dengan tuduhan pengkhianatan yang hukumannya berupa kurungan penjara selama 7 sampai 20 tahun di Indonesia.
Protes "Bebaskan Papua" di Melbourne, Australia, Agustus 2012.Menanggapi hal tersebut,Nicolaas Jouwedan dua komandan OPM, Seth Jafeth Roemkorem danJacob Hendrik Prai, berencana mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada tahun 1971. Tanggal 1 Juli 1971, Roemkorem dan Prai mendeklarasikanRepublik Papua Baratdan segera merancang konstitusinya.
Konflik strategi antara Roemkorem dan Prai berujung pada perpecahan OPM menjadi dua faksi: PEMKA yang dipimpin Prai dan TPN yang dipimpin Roemkorem. Perpecahan ini sangat memengaruhi kemampuan OPM sebagai suatu pasukan tempur yang terpusat.
Sejak 1976, para pejabat perusahaan pertambanganFreeport Indonesiasering menerima surat dari OPM yang mengancam perusahaan dan meminta bantuan dalam rencana pemberontakan musim semi. Perusahaan menolak bekerja sama dengan OPM.
Mulai 23 Juli sampai 7 September 1977, milisi OPM melaksanakan ancaman mereka terhadap Freeport dan memotongjalur pipaslurrydan bahan bakar, memutus kabel telepon dan listrik, membakar sebuah gudang, dan meledakkan bom di sejumlah fasilitas perusahaan. Freeport memperkirakan kerugiannya mencapai $123.871,23.
Tahun 1982, Dewan Revolusi OPM (OPMRC) didirikan dan di bawah kepemimpinan Moses Werror, OPMRC berusaha meraih kemerdekaan melalui kampanye diplomasi internasional. OPMRC bertujuan mendapatkan pengakuan internasional untuk kemerdekaan Papuamelalui forum-forum internasional seperti PBB,Gerakan Non-Blok,Forum Pasifik Selatan, danASEAN.
Tahun 1984, OPM melancarkan serangan diJayapura, ibu kota provinsi dan kota yang didominasi orang Indonesia non-Melanesia. Serangan ini langsung diredam militer Indonesia dengan aksi kontra-pemberontakan yang lebih besar. Kegagalan ini menciptakan eksoduspengungsiPapua yang diduga dibantu OPM ke kamp-kamp diPapua Nugini.
Tanggal 14 Februari 1986, Freeport Indonesia mendapatkan informasi bahwa OPM kembali aktif di daerah mereka dan sejumlah karyawan Freeport adalah anggota atau simpatisan OPM. Tanggal 18 Februari, sebuah surat yang ditandatangani "Jenderal Pemberontak" memperingatkan bahwa "Pada hari Rabu, 19 Februari, akan turun hujan diTembagapura". Sekitar pukul 22:00 WIT, sejumlah orang tak dikenal memotong jalur pipa slurry dan bahan bakar dengan gergaji, sehingga "banyak slurry, bijih tembaga, perak, emas, dan bahan bakar diesel yang terbuang."
Selain itu, mereka membakar pagar jalur pipa dan menembak polisi yang mencoba mendekati lokasi kejadian. Tanggal 14 April 1986, milisi OPM kembali memotong jalur pipa, memutus kabel listrik, merusak sistem sanitasi, dan membakar ban. Kru teknisi diserang OPM saat mendekati lokasi kejadian, sehingga Freeport terpaksa meminta bantuan polisi dan militer.
Dalam insiden terpisah pada bulan Januari dan Agustus 1996, OPM menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia; pertama dari grup peneliti, kemudian dari kamp hutan. Dua sandera dari grup pertama dibunuh dan sisanya dibebaskan.
Bulan Juli 1998, OPM mengibarkan bendera mereka di menara air kota Biak di pulauBiak. Mereka menetap di sana selama beberapa hari sebelum militer Indonesia membubarkan mereka.Filep Karmatermasuk di antara orang-orang yang ditangkap.
Tanggal 24 Oktober 2011, Dominggus Oktavianus Awes, kepala polisi Mulia, ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Mulia, Puncak Jaya. Kepolisian Indonesia menduga sang penembak adalah anggota OPM. Rangkaian serangan terhadap polisi Indonesia memaksa mereka menerjunkan lebih banyak personel di Papua.
Pada tanggal 21 Januari 2012, orang-orang bersenjata yang diduga anggota OPM menembak mati seorang warga sipil yang sedang menjaga warung. Ia adalah transmigran asal Sumatra Barat.
Tanggal 8 Januari 2012, OPM melancarkan serangan ke bus umum yang mengakibatkan kematian 3 warga sipil dan 1 anggota TNI. 4 lainnya juga cedera.
Tanggal 31 Januari 2012, seorang anggota OPM tertangkap membawa 1 kilogram obat-obatan terlarang di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Obat-obatan tersebut diduga akan dijual di Jayapura.
Tanggal 8 April 2012, OPM menyerang sebuah pesawat sipil Trigana Air setelah mendarat yang akan parkir di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua. Lima militan bersenjata OPM tiba-tiba melepaskan tembakan ke pesawat, sehingga pesawat kehilangan kendali dan menabrak sebuah bangunan. Satu orang tewas, yaitu Leiron Kogoya, seorang jurnalis Papua Pos yang mengalami luka tembak di leher. Pilot Beby Astek dan Kopilot Willy Resubun terluka akibat pecahan peluru. Yanti Korwa, seorang ibu rumah tangga, terluka di lengan kanannya dan anaknya yang berusia 4 tahun, Pako Korwa, terluka di tangan kirinya. Pasca-serangan, para militan mundur ke hutan sekitar bandara. Semua korban adalah warga sipil.
Tanggal 1 Juli 2012, patroli keamanan rutin yang diserang OPM mengakibatkan seorang warga sipil tewas. Korban adalah presiden desa setempat yang ditembak di bagian kepala dan perut. Seorang anggota TNI terluka oleh pecahan kaca.
Tanggal 9 Juli 2012, tiga orang diserang dan tewas di Paniai, Papua. Salah satu korban adalah anggota TNI. Dua lainnya adalah warga sipil, termasuk bocah berusia 8 tahun. Bocah tersebut ditemukan dengan luka tusuk di bagian dada.