Fotokita.net -Ada udang di balik batu? Koar-koar bubarkan kementerian BUMN, ternyata Ahok punya agenda khusus yang meniru konsep Malaysia ini.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, Menteri BUMNErick Thohirmeminta Komisaris UtamaPertaminaBasuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk fokus membenahi masalah di internal perusahaan migas pelat merah itu.
Arya mengatakan, Erick sebelumnya sudah memanggil Ahok usai mantan Gubernur DKI Jakartaitu mengkritik direksi Pertamina.
Menurut Arya, dalam pertemuan itu Erick hanya menanyakan kepada Ahok permasalahan yang sedang terjadi di Pertamina sehingga Ahok melayangkan kritik tersebut.
Setelah itu Erick meminta Ahok membenahi internal Pertamina karena ia bagian dari sistem di perusahaan migas pelat merah itu.
"Cuma diingatkan Pak Erick, supaya Pak Ahok kan Komut (komisaris utama). Sebagai Komut dia punya kewenangan di internal Pertamina.
Jadi dia bisa menyelesaikannya di internal. Karena beliau punya wewenangnya di sana," kata Arya dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Medcom.id, Minggu (20/9/2020).
"Dan beliau pengawas di situ. Dan beliau punya hak untuk memanggil rapat semua direksi semua. Jadi kalau dia merasa ada yang tidak benar harus dibenarkan. Komut kan tugasnya itu," lanjut Arya.
Lebih lanjut Arya mengatakan, Erick juga meminta Ahok mendukung dan menjalankan konsep-konsep yang disusun Kementerian BUMN dalam mengembangkan Pertamina.
Arya menambahkan, pada intinya kritik dari Ahok bagus untuk Pertamina. Hanya, Erick meminta kritik tersebut direalisasikan dalam upaya pembenahan di internal Pertamina.
"Kontennya kan bagus lah. Kritik Pertamina di internalnya kan bagus. Itu kan kontennya baik. Itu yang kita lihat. Kemarin kritik beliau bagi Pak Erick masukan mengenai internal Pertamina," kata Arya.
"Cuma diingatkan Pak Erick supaya Pak Ahok kan Komut. Sebagai Komut dia punya kewenangan di internal Pertamina," lanjut Arya.
Sebelumnya, Ahok menyindir Pertamina terkait akuisisi sumur minyak di luar negeri dari utang. Selain itu, Ahok berujar, contoh temuannya yang lain soal ketidakefisienan Pertamina yakni soal pembangunan kilang minyak.
Dirinya masih meminta penjelasan kenapa banyak kilang baru yang belum juga dibangun. Padahal, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang serius patungan bisnis dengan Pertamina.
"Makanya nanti saya mau rapat penting soal kilang. Berapa investor yang sudahnawarinmau kerja sama, kaliandiemin? Terus sudahditawarin kenapaditolak? Teruskenapakerja seperti ini? Saya lagi mau audit," ujar Ahok.
Ahok membeberkan bahwa posisinya di Pertamina juga sering kali dipermasalahkan. Alasannya, karena keberadaannya mengganggu keharmonisan dalam perusahaan.
"Cuma saya emosi juga kemarin. Mereka lagimancingsaya emosi, saya emosilaporinpresiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan," kata dia lagi.
Banyak praktik tata kelola Pertamina yang, menurut dia, sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang baginya tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.
Dia menemukan, seorang pejabat Pertamina masih menerima gaji meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.
Menteri BUMN, Erick Thohir dan Ahok.
"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadibayangingaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gilaaja nih," tukas Ahok.
Contoh lain, lanjut Ahok, jabatan direksi dan komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya, lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.
Wacana pembentukan super holding BUMN kembali mengemuka setelah mencuatnya kritik Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dialamatkan ke Kementerian BUMN.
Ahok menyinggung soal pengelolaan BUMN yang sebaiknya dilakukan dengan membentuk super holding atau Indonesia Incorporation untuk mengelola BUMN yang kini berjumlah 107 perusahaan.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakartaitu, pengelolaan di bawah Kementerian BUMN sarat dengan muatan politis seperti dalam proses penunjukan direksi dan komisaris.
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok atau BTP saat berinteraksi dengan warga Jakarta
Lalu apa itu super holding BUMN? Super holding BUMN adalah pengelolaan perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah di bawah satu grup perusahaan yang dikelola oleh unsur profesional.
Super holding terbentuk dari gabungan holding.
Dengan kata lain, holding adalah perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan.
Sedangkan super holding merupakan gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut.
Meniru Khazanah MalaysiaKonsep super holding BUMN hampir serupa dengan Temasek milik pemerintah Singapura dan Khazanah Nasional Berhad yang dikontrol oleh pemerintah Malaysia.
Sebagai contoh, di Malaysia super holding Khazanah dipimpin oleh chairman ex officio yang dijabat langsung oleh Perdana Menteri.
Kemudian chairman menunjuk siapa yang berhak menjadi CEO Khazanah.
Tidak ada Kementerian BUMN di Malaysia, fungsi digantikan oleh super holding Khazanah.
Tujuannya supaya menghindarkan intervensi dari pihak luar.
CEO Khazanah tidak secara langsung menjalankan bisnis perusahaan-perusahaan dalam super holding.
Petinggi Khazanah hanya bertugas memembuat keputusan-keputusan yang sifatnya strategis, termasuk menunjuk CEO dari beberapa holding perusahaan yang tergabung dalam holding. Di Negeri Jiran itu, kepentingan politis sendiri tetap tak bisa dihilangkan, terutama dalam pengangkatan CEO Khazanah.
Namun unsur politik jauh lebih minim karena negara tidak ikut campur dalam pengelolaan Khazanah.
Ini berbeda dengan pengelolaan BUMN di Indonesia.
Di mana penunjukan direksi ditentukan oleh Kementerian BUMN yang masih masuk dalam birokrasi pemerintahan.
Sementara komisaris banyak berasal dari pejabat tinggi pemerintah, jenderal TNI dan Polri, kader parpol, hingga relawan Pilpres.
Era Rini Soemarno Baru pada era Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno, rencana merintis super holding BUMN mulai dijalankan.
Rini melanjutkan program holding BUMN yang nantinya akan digabung ke dalam super holding BUMN.
Pada periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah terbentuk holding pupuk Indonesia dan Semen Indonesia.
Berikutnya, pada periode pertama Presiden Jokowi, holding perkebunan dan pertambangan terbentuk.
Pembentukan holding-holding BUMN di era Rini Soemarno tak lain untuk merealisasikan super holding BUMN.
Setelah terbentuk, otomatis Kementerian BUMN akan dibubarkan.
Super holding BUMN baru bisa terbentuk setelah pondasi holding sudah terbentuk dan dianggap sudah cukup kuat.
Pada tahun 2017 Kementerian BUMN telah menyusun peta jalan (road map) BUMN.
Salah satu peta jalan berisi rencana pembentukan holding BUMN sektor perbankan dan jasa keuangan, sektor pertambangan, sektor minyak dan gas (migas), sektor perumahan, sektor konstruksi, dan sektor pangan.
Sejauh ini sudah ada beberapa holding yang terbentuk yakni holding BUMN tambang yang terdiri dari PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk dengan induknya PT Inalum (Persero).
Baca Juga: Suara Dentuman di Jakarta Dikira Gempa, Begini Alasan TNI AU Gunakan TNT dalam Acara Tradisi Paskhas
Lalu holding BUMN migas terdiri dari PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan induknya PT Pertamina (Persero).
Berikutnya holding yang sudah terbentuk yakni holding BUMN perkebunan, holding BUMN semen, holding BUMN pupuk.
Sementara holding yang direncanakan untuk segera terbentuk yakni holding BUMN karya, holding bank BUMN, holding BUMN perumahan, holding BUMN pangan, dan holding BUMN jasa keuangan.
Beda Rini, Beda Erick Menurut Rini, pembentukan superholding BUMN sangat dibutuhkan.
Sebab, ia percaya bahwa dengan superholding BUMN maka perusahaan-perusahaan BUMN bisa bergerak lebih lincah.
Selama ini, sejumlah BUMN dinilai tidak bisa bergerak leluasa dalam pengembangan bisnisnya karena berada di bawah Kementerian BUMN.
"Ya itu kan wacana (super holding BUMN) yang kita lemparkankan. Jadi tentunya masih banyak diskusinya ke sana," ujar Rini di Jakarta pada Juli 2016 silam.
Wacana super holding ini kemudian surut setelah estafet Menteri BUMN beralih ke Erick Thohir atau di periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Erick Thohir menghentikan pembentukan super holding era Rini dan menggantikannya dengan konsep subholding, sebuah konsep yang hampir serupa namun tak sama.
“Jadi nanti saya rasa urusan super holding kita ubah konsepnya jadi subholding yang fokus pada masing-masing kegiatan unit usaha," ujar Erick Thohir di Gedung DPR RI, Jakarta pada Desember 2019 lalu atau saat baru menjabat sebagai Menteri BUMN.
Erick mencontohkan, konsep subholding tersebut seperti lini bisnis yang dijalankan Pelindo I sampai dengan IV.
Saat ini, perusahaan yang bergerak di jasa pelabuhan itu diberi tugas mengelola pelabuhan sesuai wilayah kerjanya masing-masing.
Erick menginginkan pembagian tugasnya bukan dari wilayahnya, melainkan dari jenis usahanya.
“Contoh apakah ke depan Pelindo bisa jadi pelindo 1 sampai IV atau Pelindo kita ubah sesuai fungsinya, misalnya Pelindo peti kemas, pelabuhan, curah cair, tidak berdasarkan sub region-nya yang akhirnya terjadi kanibal tidak pasti di antara mereka. Hal-hal ini yang mau kita lakukan,” kata Erick.