Ahok Sebut Pejabat Tinggi BUMN Titipan Kementerian, Inilah Sosok Komisaris di Pertamina: Ada Jenderal Polisi, Pejabat Hingga Relawan Jokowi

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja.

Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.

Pria yang kini akrab disapa BTP ini menuturkan, tata kelola yang buruk ini juga dirasakannya langsung setelah masuk dalam lingkaran BUMN, atau setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Dia mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis. Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok seperti dikutip dari tayangan yang diunggah akun Youtube POIN seperti dilihat pada Rabu (16/9/2020).

Baca Juga: Ahok Usul Bubarkan Kementerian BUMN Karena Alasan Ini, Anak Buah Prabowo Langsung Minta Jokowi Copot Komut Pertamina: Bikin Gaduh!

Dia mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.

Ahok mengklaim, dirinya juga tak hanya duduk manis saja dengan jabatan Komut Pertamina. Dia merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan.

Baca Juga: Ahok Mulai Umbar Emosi ke Direksi Pertamina, Mantan Menteri BUMN Ternyata Sudah Ingatkan Posisi Suami Puput Nastiti: Harmonis Kata Kuncinya

Salah satunya mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka.

Menurut Ahok, Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerja yang bekerja secara jujur untuk disebar di perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina.