Fotokita.net-Tahun 1995Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto ternyata telah memprediksi keadaan Indonesia pada 2020.
Bukan sekedar ramalan, namun ternyata itu benar dan harus dijalankan agar Indonesia selamat dari krisis.
Yaitu anak muda Indonesia harus mencintai produk-produk dalam negeri.
Ramalan itu disampaikan Soeharto pada tahun 1995 lalu.
Dalam video itu tampak Soeharto menyampaikan sebuah pidato.
Pidato itu berisikan ajakan mencintai produk dalam negeri.
"Anak-anak pelajar sekarang harus disiapken benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri," ucap Soeharto dalam video itu.
"Maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup di tahun 2020, akan menjadi benteng untuk mempertahanken daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa," lanjut Soeharto.
Ibu Tien Soeharto
Alasannya agar para pemuda tidak mudah kesengsem pada produk luar negeri yang harganya murah.
"Sebab kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil dari luar negeri, hancur daripada bangsanya," ujar Soeharto.
Hal itu kemudian menyebabkan produk dalam negeri tidak ada pembeli.
Selain video itu, Tutut Soeharto juga menuliskan caption untuk video tersebut.
"Bapak sejak tahun 1995 sudah mengingatkan akan situasi globalisasi dimana banyak serbuan produk asing.
Salah satu bentengnya adalah cinta produk dalam negeri, agar produsen dalam negeri tidak mati.
Mari kita hidupkan kembali nasionalisme kita, dengan mencintai, membeli dan menggunakan produk dalam negeri" tulis Tutut Soeharto.
Potret Halimah Agustina Kamil bersama Presiden Soeharto
Sejak 2018 silam ada tiga negara yang terancam bangkrut karena krisis moneter; Turki, Venezuela, dan Malaysia.
Seperti dilansir Reuters, Menteri Keuangan Malaysia Lim Guang Eng menjelaskan total utang Malaysia mencapai 1.087 triliun ringgit (sekitar Rp3.500 triliun) pada 31 Desember 2017.
Kabarnya utang tersebut berhilir pada kasus mega korupsi mantan Perdana Menterinya (PM) Najib Razak beserta istri.
Nasib perekonomian Negeri Jiran pun di ujung tanduk.
Warga Malaysia membuat gerakan aksi melunasi utang dengan cara iuran atau patungan.
Ini dilakukan melalui sebuah situs crowdfunding.
Aksi tersebut dilakukan setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyerukan pemotongan gaji para menteri sebesar 10% untuk kurangi utang yang mencapai 1 triliun ringgit.
Langkah ini diikuti pula anggota parlemen pada sejumlah negara bagian di Malaysia.
Mantan Presiden RI pada rezim orde baru, Soeharto (kiri) dan Presiden RI saat ini, Jokowi (kanan).
Bicara utang, milik Indonesia sebenarnya tak kalah banyak, bahkan jauh lebih besar.
Berdasar laporan Bank Indonesia, pada akhir April 2018 jumlah utang luar negeri (ULN) berada di angka 356,9 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp5.000 triliun.
Uniknya, Malaysia terancam bangkrut sementara Indonesia tidak.
Penjelasannya ada pada rasio utang negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Utang Malaysia memang hanya Rp3.500 triliun.
Tapi rasionya terhadap PDB lebih dari 60 persen.
Sebaliknya Indonesia.
Meski berutang hingga Rp5.000 triliun, rasio jumlah utangnya hanya 29 persen dari PDB.
Dengan rasio utang yang lebih dari 60 persen PDB, hampir dipastikan Malaysia akan kesulitan dalam membayar cicilan utang tiap tahunnya.
Hal ini tentu saja akan membawa efek berantai di kondisi moneter Malaysia.
Kasus menggunungnya utang Malaysia ini cukup mengejutkan.
Tahun-tahun sebelumnya Malaysia jarang sekalai punya utang lebih dari 300 miliar ringgit.
Dikabarkan, utang yang mencapai 1 triliun ringgit itu terkait dengan dugaan kasus korupsi 1MDB (1 Malaysia Development Berhad).
1MDB semacam BUMN yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk menghimpun dana pembiayaan proyek infrastruktur Malaysia.
Muhyiddin Yassin resmi jadi Perdana Menteri Malaysia gantikan Mahathir Mohamad, bukan Anwar Ibrahim.
Upaya Malaysia melunasi utang
Malaysia tengah berupaya untuk menyelesaikan utang yang melebihi angka 1 triliun ringgit atau US$ 241 miliar.
Hal ini ini semakin diperparah oleh jaminan negara atas di atas nota yang ternyata diterbitkan dari dana yang bermasalah yaitu 1MDB.
Lim mengatakan, konsolidasi anggaran tidak akan mudah karena Malaysia membutuhkan waktu tiga tahun untuk menyelesaikan masalah akibat kasus korupsi di proyek 1MDB dan hilangnya pengembalian pajak yang mencapai miliaran ringgit.
Negara kemudian memilih menerbitkan obligasi dan penjualan aset, termasuk bermain di pasar saham demi mengumpulkan dana serta memenuhi target defisit fiskal sebesar 2,8% dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini.
PM Malaysia Terancam Dimakzulkan, Mahathir Mohammad Layangkan Mosi Tidak Percaya ke Parlemen
Perusahaan minyak negara Petroliam Nasional Bhd akan melantai di bursa efek, meskipun Mahatir belum memutuskan apakah akan melakukan penawaran umum perdana (IPO) atau tidak.
Di sisi lain, menurut Lim, pemerintah juga berencana untuk mengurangi kepemilikan ekuitas langsung demi menahan efek crowding out yang disebabkan oleh investasi negara.
Sebelumnya, Mahatir telah meninjau proyek transportasi seharga miliaran dolar, tapi kemudian menangguhkannya karena dinilai terlalu mahal.