Fotokita.net - Sejumlah pos rancangan KUA-PPAS DKI 2020 yang anggarannya di luar nalar menjadi sorotan setelah diungkap oleh Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta.
Dari situ publik menjadi kritis terhadap apa yang dikerjakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya. Publik kembali berpartisipasi dalam mencermati anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah.
Sayangnya, upaya untuk kritis dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu justru memancing amarah dari kolega mereka di DPRD DKI Jakarta.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus menganggap, usia partai politik di parlemen tak ada hubungannya dengan kinerja dan tata krama.
Ia mengatakannya ketika diminta tanggapan soal tudingan "partai baru" dari anggota senior DPRD DKI Jakarta yang dialamatkan pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), ketika partai berlambang mawar itu menemukan sejumlah kejanggalan pada KUA-PPAS DKI 2020.
Cuitan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana
"Saya kira (tudingan 'partai baru' pada PSI) itu terlalu kekanak-kanakan, melecehkan peran penting PSI hanya dengan mengatakannya partai baru. Saya kira bukan di situ soalnya. Partai lama tidak punya makna apa-apa kalau hanya melindungi kebijakan buruk di DPRD," ujar Lucius, Jumat (1/11/2019) siang.
Lucius menganggap, sebagai wakil rakyat dan mitra kritis Pemprov DKI, fraksi partai politik di Kebon Sirih punya tanggung jawab soal transparansi rancangan anggaran di gedung dewan. Hal itu seharusnya berlaku bagi partai lama maupun baru.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengkritik ulah anggota Komisi A dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana.
Inggard menilai William tidak memiliki tata krama lantaran mengunggah rancangan KUA-PPAS ke media sosial. Padahal, rancangan KUA-PPAS itu belum dibahas di forum DPRD.
"Sebagai anggota dewan kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Aspirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan, jangan sampai artinya kita belum melakukan pembahasan sudah ramai di koran," ujar Inggard dalam rapat itu, Kamis (31/10/2019).
William Aditya Sarana mempertanyakan anggaran di pos Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pembelian lem aibon yang mencapai RP 82.8 miliar.
Sebelumnya, William mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta di media sosialnya.
Salah satu anggota Fraksi Gerindra ini menyatakan seharusnya kritik anggaran Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan dalam rapat.
"Ini saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini jangan berantem di luar," katanya.
Lantas, siapakah Inggard Joshua?
Anggota Komisi A dan anggota fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, saat ditemui wartawan, di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (18/4/2016).
Sebelum menjadi bagian dari Partai Gerindra, Inggard pernah menjadi anggota Partai Nasdem dan Partai Golkar. Dia dulu pernah menjabat sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar. Namun, dia mengundurkan diri dan pindah ke Partai Nasdem menjelang Pileg 2014.
Inggard merupakan satu dari empat orang anggota DPRD DKI yang sempat mengundurkan diri dari periode sebelumnya di tahun 2018.
Ia mengundurkan diri karena mendaftar sebagai calon legislatif lewat partai politik yang berbeda pada Pemilu 2019.
Saat ini, Inggard kembali terpilih sebagai anggota DPRD DKI periode 2019-2024, namun melalui Fraksi Partai Gerindra.
Ramai Gaji Anggota DPRD DKI Capai Rp 111 Juta Per Bulan, Ternyata Setelah Dipotong Tinggal Rp 45 Juta
Dulu, Inggard juga dikenal sebagai pengkritik kebijakan Ahok. Saat Ahok mengeluarkan izin reklamasi, Inggard dengan vokal mengkritik kebijakan tersebut.
Menurutnya, desakan dari pimpinan partainya saat itu untuk menyetujui kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tindakan transaksional.
Selain izin reklamasi, Inggard juga mempermasalahkan pembelian lahan RS Sumber Waras. Menurut Inggard, pembelian lahan seharusnya tidak dilanjutkan. Namun, Inggard menyatakan diri sebagai pengkritik kebijakan Pemprov DKI pada saat itu, bukan pengkritik Ahok.
Setelah anggaran mengenai lem aibon ramai diperbincangkan, kini muncul lagi anggaran pulpen dengan nominal yang mengagetkan
Selama berada di Partai Nasdem, Inggard dikenal sebagai anggota yang sering bertentangan dengan partainya. Salah satunya ketika Partai Nasdem mendeklarasikan diri mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Bertentangan dengan partai, Inggard justru menjadi sekretaris pansus angket di DPRD Jakarta yang bertujuan untuk melengserkan Ahok pada saat itu. Pansus tersebut memiliki tujuan untuk melengserkan Ahok dari jabatan gubernur ketika itu.
Anies dan Ahok saat debat calon Gubernur Jakarta.
Inggard menjadi sekretaris dalam pansus angket tersebut. Ketika proses pansus berjalan, Fraksi Partai Nasdem mencabut dukungannya terhadap pansus angket itu. Meski ada keputusan partai, Inggard bergeming dan tetap dalam pansus itu.