Foto Raul Lemos Dampingi KD di Gedung DPR Tuai Komentar, Krisdayanti Terima Gaji Ratusan Juta, Rupanya Lebih dari Separuhnya Harus Kembali ke Rakyat

Baca Juga: Kerap Disemprot Hingga Bikin Kecewa Raul Lemos, Krisdayanti Akhirnya Berani Lawan Keputusan Sang Suami: Semua Karena Allah

Foto Raul Lemos mendampingi KD di gedung DPR menuai komentar. Rupanya lebih dari separuh gaji KD sebagai anggota DPR harus kembali ke rakyat.

Dana aspirasi tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan terkait DPR seperti UU 17/2014, melainkan dikenal dengan nama Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Seperti dikutip dalam diskusi Hukum Online, melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi merupakan salah satu tugas Badan Anggaran DPR. Ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur anggota DPR. Hukum Online menyebutkan,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (“UU 42/2014”).

Perlu diketahui, dalam peraturan perundang-undangan terkait DPR tidak menyebutkan secara eksplisit Dana Aspirasi, yang dikenal adalah dana program pembangunan daerah pemilihan.

Sebagaimana menurut informasi dalam artikel Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan Amanat UU MD3 yang kami akses dari laman DPR RI, Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan lazim disebut Dana Aspirasi.

Baca Juga: Baru Saja Bahagia dalam Pesta Aurel Atta, Krisdayanti Mendadak Bagikan Kabar Duka Hingga Mohon Doa: Please Be Safe Amor

Sesuai kapasitasnya yang disebutkan dalam aturan itu, melakukan sinkronisasi terhadap usulan program pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan komisi merupakan salah satu tugas Badan Anggaran DPR. Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.

Masih bersumber dari laman DPR RI, dijelaskan lebih lanjut bahwa usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) merupakan amanat UU 17/2014 sebagai upaya untuk mendekatkan anggota DPR RI dengan masyakarat.

Program itu sesuai dengan usulan atau program yang disampaikan oleh masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPR RI, di mana setiap anggota tidak memegang dana untuk pembangunan itu sendiri.

Nah, itu sebabnya gaji ratusan juta yang diterima Krisdayanti setiap bulan, rupanya lebih dari separuhnya harus dikembalikan ke rakyat.

Baca Juga: Baru Saja Bahagia dalam Pesta Aurel Atta, Krisdayanti Mendadak Bagikan Kabar Duka Hingga Mohon Doa: Please Be Safe Amor