Aksi Blusukan Malah Bikin Tunawisma Tambah Banyak, Mensos Risma Diminta Lakukan Ini Agar Tak Dituding Pencitraan

Adi menyebut ada beberapa hal kunci yang bisa menjadikan aksi-aksi para pejabat atau politisi, termasuk Risma, tidak lagi disebut pencitraan.

Baca Juga: Kerap Bilang Siap Jadi Orang Pertama yang Disuntik, Sosok Ini Terkejut Jokowi Tak Masuk Daftar Penerima Vaksin Covid-19 Tahap Satu, Ada Apa?

Melakukan aksi yang terukur

Menurut Adi, ketika pejabat melakukan blusukan harus terukur. Artinya dengan blusukan, seperti yang dilakukan Risma, minimal mendata, mendeteksi kelompok-kelompok miskin, pengangguran, dan diambil tindakan.

Setelah data dan informasi terkumpul, pejabat publik bisa menganalisis dan menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi kondisi yang ada.

Dengan begitu, blusukan yang dilakukan bisa menghasilkan sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh publik.

Baca Juga: Hore Langsung Cair Mulai Besok Sampai April 2021, Ini Cara Cek Penerima Bansos Rp 300.000, Ada Jatah Buat 10 Juta Warga

Jika tidak ada langkah konkret yang dihasilkan pasca melakukan aksi blusukan atau sejenisnya, maka pasti aksi tersebut hanya akan berakhir dengan tudingan pencitraan.

"Jangan sekedar blusukan, jadi harus ada solusi. Minimal orang nganggur sudah enggak nganggur, orang miskin bisa dikurangi," ujar dia.

Memperluas jangkauan wilayah blusukan

Agar tidak dituding pencitraan di DKI Jakarta, Risma perlu blusukan tidak hanya di sekitar Jakarta, tapi juga di titik-titik terluar di Indonesia.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Butuh Waktu 3,5 Tahun, Rakyat Amerika Malah Rasakan Efek Samping Ini Usai Disuntik Penangkal Virus Corona