Dimakzulkan DPRD Lantaran 4 Alasan Ini, Kenali Perjalanan Karier Bupati Jember Faida yang Penuh Liku

Fotokita.net - Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Jember sepakat memakzulkan Bupati Jember Faida melalui sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (22/7/2020).

Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Jember telah sepakat memakzulkan Faida, yang merupakan bupati perempuan pertama di Jember itu.

Menurut Juru Bicara Fraksi Partai Nasdem Hamim, Bupati Jember dinilai telah melanggar sumpah janji jabatan dan melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Bikin Geger Gegara Marah-marah di Depan Anggota Kabinet, Kini Orang Nomor Satu Indonesia Ini Mulai Bisa Tersenyum, Ternyata Semuanya Bermula Dari Sini

"Kebijakan bupati mengubah Perbup KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja) tanpa mengindahkan ketentuan yang ada telah menyebabkan Jember tidak mendapatkan kuota CPNS dan P3K Tahun 2019," kata Hamim dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/7/2020).

Berikut profil dan perjalanan karier Bupati Jember Faida.

Mengawali karier di bidang medis

Faida lahir di Malang pada 19 September 1968. Mengutip laman resmi Komnas HAM, sebelum menjabat sebagai Bupati Jember, Faida memulai kariernya di bidang medis pada salah satu rumah sakit di Banyuwangi sebagai staf bidang pelayanan medis.

Baca Juga: Pantas Berani Borong Alutsista Buatan Pindad, Menhan Prabowo Ternyata Punya Anggaran Belanja Tertinggi di Kabinet Jokowi, Kini Siap Beli Armada Tempur Termahal dari Austria

Dalam laman itu disebutkan juga bahwa Faida mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu hak asasi manusia.

Tahun 2009 menjadi tahun yang berat untuk keluarga Faida. Pada tahun itu, sang ayah, dr. Musytahar Umar Thalib meninggal dunia.

Berselang sebulan, kakak pertamanya dr. Asyhar, juga berpulang. Sebelumnya, adik laki-laki Faida, Mumtaz, meninggal dunia menjelang prosesi wisuda sebagai dokter muda.

Baca Juga: Heboh Foto Tumpukan Uang Rp 100 Ribu Dimakan Rayap, Pihak Keluarga Beberkan Kronologinya, Lantas Bisakah Ditukar Baru?

Sepeninggal ayah, kakak, dan adiknya, Faida harus memikul tugas dan tanggung jawab yang cukup besar.

Kala itu, dia juga menjabat sebagai direktur di dua rumah sakit sekaligus, direktur lembaga pendidikan perawat, dan mengelola tiga lembaga pendidikan di Jember dan Banyuwangi.

Bupati Jember dr Faida MMR (kiri) membuka acara bimbingan teknis ke-4 di Jember

Terjun ke dunia politik

Pada 2016, Faida memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Jember.

Faida menggandeng KH. A. Muqit Arief dan diusung oleh tiga partai, yakni PDI-P, Nasdem, dan PAN.

Keduanya memenangkan kontestasi dan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2016 hingga 2021.

Dalam perjalanan kariernya, Faida pernah mendapatkan sejumlah penghargaan, salah satunya Tokoh Nasional Berdedikasi untuk Kesehatan.

Tak hanya bidang kesehatan, Faida juga dianggap peduli pada isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Baca Juga: Niatnya Cuma Ingin Datangi Nikah Massal, Seorang Perempuan Hamil Terkejut Saat Lihat Sosok Pengantin Laki-laki Adalah Suaminya Sendiri, Lantas Mempelai Pria Malah Lakukan Hal Ini

Miliki kepedulian tinggi terhadap isu HAM

Pada tahun 2018, ia membangun kesepakatan dengan masyarakat setempat untuk menolak operasional tambang emas di Blok Silo.

Faida juga berjanji memenuhi tuntutan warga untuk segera menerbitkan peraturan daerah bebas tambang bagi Kabupaten Jember.

Bupati Jember Faida dimakzulkan DPRD

Terkait fokusnya pada pemenuhan hak asasi manusia di Kabupaten Jember, Faida menjadi satu-satunya Bupati dari Indonesia yang diundang pada forum PBB.

Pada forum itu, ia membahas "Sustainable Development Goals" (SGD’s) yang diselenggarakan pada Juni 2019. Sebelum dimakzulkan oleh DPRD Jember, Faida memutuskan kembali maju pada Pilkada 2020 melalui jalur independen.

Ia mendaftarkan ke KPU Jember bersama calon Wakil Bupati Jember, Dwi Arya Nugraha Oktavianto, Minggu (23/2/2020).

Dia menjelaskan, alasan maju dari jalur independen karena belum ada partai politik yang mengusungnya.

Faida juga mengklaim bahwa dirinya telah mendapat dukungan sebanyak 246.133 dari warga yang menyerahkan fotocopy KTP elektronik.

Baca Juga: Heboh Kue Klepon Tidak Islami, Ternyata Menpan RB Tjahjo Kumolo Lebih Dulu Dicolek Soal Seragam Kopri yang Tak Lazim Ini, Netizen Dibikin Gempar

Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Jember sepakat memakzulkan Bupati Jember Faida melalui sidang paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (22/7/2020).

Ada sejumlah alasan DPRD memakzulkan bupati perempuan pertama di Jember itu. Juru bicara fraksi Partai Nasdem Hamim menilai Bupati Jember telah melanggar sumpah janji jabatan dan melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kebijakan bupati mengubah Perbup KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja) tanpa mengindahkan ketentuan yang ada telah menyebabkan Jember tidak mendapatkan kuota CPNS dan P3K Tahun 2019,” kata Hamim saat menyampaikan pandangan fraksi Nasdem dalam sidang paripurna.

Akibat kebijakan itu, Kabupaten Jember terancam tidak mendapatkan jatah kuota PNS lagi tahun 2020. Ribuan masyarakat Jember serta tenaga honorer atau non PNS Pemkab Jember merasa dirugikan.

Alasan kedua, kebijakan Bupati Jember melakukan mutasi dengan melanggar sistem merit dan aturan kepegawaian membuat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjatuhkan rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh Bupati. Paling lambat 14 hari.

“Namun, sampai dengan saat ini Bupati Jember tidak mematuhi rekomendasi tersebut dan justru mengulang-ulang kesalahan yang sama dengan melakukan mutasi ASN berturut-turut,” papar dia.

Baca Juga: Rela Buang Uang Miliaran Rupiah Hingga Jalani Operasi Plastik Demi Penampilan Cantik, Foto Jadul Krisdayanti di Cover Majalah Malah Bikin Heboh Netizen: Beda Ya Sama Sekarang

Alasan ketiga, mutasi selama kurun waktu tahun 2015 telah melakukan mutasi ASN dengan menerbitkan 15 SK Bupati.

Mendagri menilai semua mutasi tersebut melanggar sistem merit dan Peraturan Perundang-undangan. Akhirnya, Mendagri dan Gubernur meminta Bupati untuk mencabut 15 SK mutasi itu.

Bupati diminta mengembalikan posisi jabatan sebagaimana kondisi per Januari 2018. Namun, hal tersebut tetap dibiarkan meskipun sudah melakukan mediasi lebih dari lima kali.

Alasan keempat, kebijakan Bupati merubah 30 Perbup KSOTK juga menyebabkan kekacauan tata kelola pemerintah Jember.

Dampaknya mengganggu sendi pelayanan kepada Masyarakat.

“Saudari bupati Jember telah menyakiti hati 2,6 juta rakyat Jember dengan penetapan opini hasil pemeriksaan BPK dengan predikat disclaimer,” tegas dia.

Yakni penilaian kinerja bupati dan jajarannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan tata kelola keuangan daerah.

Baca Juga: Foto-fotonya Selalu Kebanjiran Like, Siapa Sangka Prilly Latuconsina Terus Diledek Teman-temannya Gegara Ngotot Tak Mau Lepaskan Keperawanan Sebelum Nikah: Pantesan Putus Pegangan Tangan Doang!

Untuk itulah, Fraksi Partai NasDem menyetujui sidang Paripurna usulan HMP untuk memberhentikan Faida dari jabatan bupati Jember.

Selanjutnya agar ditindaklanjuti menggunakan mekanisme perundang undangan yang berlaku. Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P Edi Cahyo Purnomo menambahkan alasan pemakzulan Bupati Jember tidak jauh berbeda dengan pandangan tujuh fraksi lainnya.

“Terlalu banyak fakta kegagalan, pelanggaran dan carut marut berjalannya pemerintahan,” ucapnya.

Kegagalan terakhir, tegas Edi Cahyo, adalah penilaian BPK terhadap laporan keuangan Pemkab Jember, yakni disclaimer.

Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh HMP menjadi Keputusan DPRD Kabupaten. “Mohon kepada Mendagri untuk memberhentikan Bupati Faida dari jabatan Bupati Jember,” tutur dia.

Fraksi PKB juga memberikan delapan catatan yang tidak jauh berbeda dengan fraksi lainnya.

Baca Juga: Bak Sultan yang Banyak Uang, Pantas Saja Prabowo Subianto Siap Borong Pesawat Tempur Paling Mahal Ini, Ternyata Kemenhan Punya Anggaran Belanja Tertinggi di Kabinet Jokowi

Salah satunya adalah kebijakan pengadaan barang dan jasa diduga melanggar ketentuan Perpres nomor 16 tahun 2018.

“Kami meminta Mendagri menerapkan aturaan, menajuthkan sanksi adiministratif berat pada bupati Jember,” tegas juru bicara fraksi PKB Sri Winarni.

Sementara Bupati Jember Faida menilai usulan hak menyatakan pendapat tidak memenuhi prosedur sebagaimana dalam pasal 78 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018.

Dalam aturan itu, pengusulan hak menyatakan pendapat (HMP) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasan pengajuan usulan pendapat.

Kemudian materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan atau hak angket. Namun, surat DPRD Jember pada Bupati Jember untuk hadir dalam memberikan pendapat dalam sidang tersebut tidak disertai denga dokumen pendukung sebagaimana diwajibkan dalam pasal 78 diatas.

“Tidak dilampirkannya dokumen materi dan alasan pengajuan usulan pendapat membawa kerugian pada bupati,” ucap Faida dalam keterangan yang dikirim kepada DPRD Jember.

(Kompas.com/Dandy Bayu Bramasta)